Komisi I

Tentang - Komisi I

SELAYANG PANDANG KOMISI I DPR RI

  1. PENDAHULUAN

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.

Pada DPR Periode 2014-2019 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan  Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober 2014. Salah  satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi I. Berikut selayang pandang Komisi I DPR RI.

 

  1. SELAYANG PANDANG KOMISI I DPR RI

 

‚Äč       A. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

       B. Ruang Lingkup dan Tugas Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pertahanan
  2. Luar Negeri
  3. Komunikasi dan Informatika
  4. Intelijen

       C. Mitra Kerja Komisi I DPR RI

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi I DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

  1. Kementerian Pertahanan (Kemhan);
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);
  4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU;
  5. Badan Intelijen Negara (BIN);
  6. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
  7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
  8. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
  9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
  10. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
  11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
  12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
  13. Dewan Pers;
  14. Perum LKBN Antara; dan
  15. Lembaga Sensor Film (LSF)

 

Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada tanggal 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga telah menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. Dapat dijelaskan bahwa BSSN ini merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi, sehingga Mitra Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:

  1. Kementerian Pertahanan (Kemhan);
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);
  4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU;
  5. Badan Intelijen Negara (BIN);
  6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
  7. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
  8. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
  9. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
  10. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
  11. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
  12. Dewan Pers;
  13. Perum LKBN Antara; dan
  14. Lembaga Sensor Film (LSF)
  15. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
  16. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

      D. Susunan Keanggotaan Komisi I DPR RI

Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Susunan keanggotaan Komisi I DPR RI dari awal Periode 2014-2019 sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian Anggota dari Fraksi-Fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi I DPR RI adalah 52 (lima puluh dua) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

      1. Pimpinan Komisi I DPR RI

Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila terjadi pergantian unsur pimpinan, maka dilakukan pengesahan Pimpinan Komisi yang baru dalam Rapat Intern Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi komisi terkait.

Saat ini Pimpinan Komisi I DPR RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan Komisi I DPR RI telah mengalami beberapa kali pergantian yang disahkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi Politik dan Keamanan (Korpolkam).

        2. Anggota Komisi I DPR RI

Seperti halnya Pimpinan Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI juga telah mengalami beberapa kali pergantian dari Fraksi-Fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut:

  1. F-PDI Perjuangan  : 8 orang
  2. F-PG                    : 7 orang
  3. F-Gerindra             : 7 orang
  4. F-PD                       : 5 orang
  5. F-PAN                     : 4 orang
  6. F-PKB                     : 4 orang
  7. F-PKS                     : 3 orang
  8. F-PPP                     : 3 orang
  9. F-Nasdem                :  4 orang
  10. F-Hanura                 : 2 orang

 

Adapun susunan keanggotaan Komisi I DPR RI secara lengkap (52 orang) pada saat ini adalah sebagaimana terlampir.

      E. Tugas Komisi I DPR RI

            Seperti Komisi lainnya, Komisi I DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:

            1. Legislasi (pembentukan undang-undang)

Dalam bidang legislasi, Komisi I DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI. Untuk itu, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan:

  1. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
  2. Pembahasan terhadap:
    1. RUU Usul Inisiatif Pemerintah
    2. RUU Usul Inisiatif DPR
    3. RUU Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi)

             2. Budgeting (anggaran)

       Dalam bidang anggaran, Komisi I DPR RI mempunyai tugas:

  1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
  2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
  3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
  4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
  5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran
  6. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN
  7. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi  I DPR RI
  8. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
  9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI.

               3. Pengawasan

Dalam bidang pengawasan, Komisi I DPR RI mempunyai tugas: 

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
  1. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
  2. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI
  3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah
  4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
  5. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.

 

      F. PELAKSANAAN TUGAS KOMISI I DPR RI

 

Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi I DPR RI dapat mengadakan:

1.    Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

Dalam hal ini Komisi I DPR RI dapat mengadakan Raker dengan:

  1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu:
    1. Menteri Pertahanan
    2. Menteri Luar Negeri
    3. Menteri Komunikasi dan Informatika
    4. Panglima TNI
    5. Kepala BIN
    6. Kepala BSSN
  2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi I DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.

 

2.    Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

 

3.    Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya

Dalam hal ini, Komisi I DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:

  1. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Pejabat di Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
  2. Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi I DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi I DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

 

4.    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dalam hal ini, Komisi I DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Komisi I DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi I DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

5.    Rapat Kerja Gabungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi I DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.

 

6.    Kunjungan Kerja (Kunker)

a.    Kunker dalam Masa Reses

Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke:

  1. Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah dan sarana dan prasarana yang ada.
  2. Luar Negeri:
    1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan serta untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di Luar Negeri.
    2. Dalam rangka memberikan penguatan Diplomasi Parlemen terhadap pelaksanaan Politik Luar Negeri RI.
    3. Melalui forum pertemuan antar parlemen, pertemuan dengan pimpinan parlemen, dan pemerintahan terkait di negara yang dikunjungi, menjadi dasar forum-forum kegiatan Bilateral, Regional, dan Multilateral.

 

b.    Kunker Spesifik

Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI, maka Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik, baik ke daerah maupun ke luar negeri dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

7.    Kunker Gabungan

Komisi I DPR RI dapat melaksanakan Kunker Gabungan apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi I DPR RI.

Semua hasil Kunjungan Kerja tersebut di atas, dilaporkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi I DPR RI (Menteri/Pimpinan Lembaga terkait) agar dapat ditindaklanjuti.

8.  Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

9.  Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

10. Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

Disamping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi I DPR RI juga melaksanakan:

                    1. Pemberian Pertimbangan terhadap:

                        a. Dubes LBBP RI untuk Negara-Negara Sahabat atau Organisasi Internasional

                        b. Kepala BIN

                     2. Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka memilih atau memberi persetujuan terhadap:

                        a. Panglima TNI

                        b. Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI

                        c. Dewas LPP RRI

                        d. Anggota KPI

                        e. Anggota Komisi Informasi Pusat

                        f. Anggota LSF

                 3. Pertemuan dengan Dubes/Delegasi Negara Sahabat atau menerima kunjungan dari Delegasi Negara Sahabat dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara-negara sahabat dan saling tukar pikiran terhadap isu-isu yang berkembang saat ini antar negara atau dunia.

              2) SISTEM PENDUKUNG KOMISI I DPR RI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi I DPR RI, Komisi I DPR RI didukung oleh:

  1. Sekretariat Komisi I DPR RI, yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang Kabagset
    2. 2 (dua) orang Kasubag
    3. 6 (enam) orang Pegawai PNS dan 2 (dua) orang Pegawai Tidak Tetap
  2. Tenaga Ahli Komisi I DPR RI
  3. Badan Keahlian DPR, yang terdiri dari:
    1. Peneliti
    2. Legal Drafter

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI I DPR-RI 2014-2019

(Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri & Komunikasi)

30 JULI 2018 OK

 

NO.

 

 

NO.

ANG.

 

NO. URUT

N   A   M   A

 

FRAKSI

 

 

 

 

KETUA :

 

1.

A-111

 

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

PKS (JATENG V)

 

 

 

WAKIL KETUA :

 

2.

A-173

 

Ir. BAMBANG WURYANTO, MBA

PDI P (JATENG IV)

3.

A-290

 

Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc

PG (JATIM IX)

4.

A- 340

 

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP

GRD (DKI JAKARTA I)

5.

A-486

 

H.A. HANAFI RAIS, S.IP., M.P.P.

PAN (DIY)

 

 

 

ANGGOTA :

 

6.

A-142

1

Ir. RUDIANTO TJEN

PDI P (BABEL)

7.

A-171

2

Dr. EVITA NURSANTY, MSc

PDI P (JATENG III)

8.

A-147

3

Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPol

PDI P (DKI JAKARTA III)

9.

A-149

4

CHARLES HONORIS

PDI P (DKI JAKARTA III)

10.

A-214

5

ANDREAS HUGO PAREIRA

PDIP (NTT I)

11.

A-151

6

JUNICO BP SIAHAAN

PDI P (JABAR I)

12.

A-194

7

AHMAD BASARAH

PDI P (JATIM V)

13.

A-153

8

H. YADI SRIMULYADI

PDI P (JABAR II)

14.

A-235

1

MEUTYA VIADA HAFID

PG (SUMUT I)

15.

A-254

2

Dr. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

PG (JABAR II)

16.

A-313

3

H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn

PG (SULSEL III)

17.

A-246

4

BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE

PG (SUMSEL II)

18.

A-264

5

DAVE AKBARSHAH FIKARNO, ME

PG (JABAR VIII)

19.

A-266

6

VENNY DEVIANTI, S.Sos

PG (JABAR IX)

20.

A-250

7

BAMBANG WIYOGO, SE

PG (DKI JKT I)

21.

A-309

8

JERRY SAMBUAGA

PG (SULUT)

22.

A-347

1

H. FADLI ZON, S.S., M.Sc

GRD (JABAR V)

23.

A-338

2

H. AHMAD MUZANI

GRD (LAMPUNG I)

24.

A-329

3

MARTIN HUTABARAT

GRD (SUMUT III)

25.

A-344

4

RACHEL MARYAM SAYIDINA

GRD (JABAR II)

26.

A-363

5

ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc

GRD (DIY)

27.

A-341

6

H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc., M.M

GRD (DKI JAKARTA II)

28.

A-370

7

Drs. SUPRIYANTO

GRD (SULBAR)

29.

A-402

1

DRS. H. DARIZAL BASIR, MBA

PD (SUMBAR I)

30.

A-416

2

DR. SJARIFUDDIN HASAN, SE, M.M, M.B.A

PD (JABAR III)

31.

A-397

3

TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., MT

PD (ACEH I)

32.

A-418

4

Ir. HARI KARTANA, MM

PD (JABAR VII)

33.

A-427

5

KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO

PD (DIY)

34.

A-468

1

ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.

PAN (LAMPUNG I)

35.

A-469

2

Ir. ALIMIN ABDULLAH

PAN (LAMPUNG II)

36.

A-476

3

BUDI YOUYASTRI

PAN (JABAR X)

37.

A-496

4

H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M

PAN (NTB)

38.

A-72

1

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

PKB (JATIM VIII)

39.

A-67

2

Drs. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P

PKB (JATIM IV)

40.

A-53

3

ARVIN HAKIM THOHA

PKB (JATENG III)

41.

A-44

4

H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag

PKB (JABAR II)

42.

A-56

5

Drs. H. TAUFIQ RAHMAN ABDULLAH

PKB (JATENG VII)

43.

A-96

1

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA

PKS (DKI JAKARTA II)

44.

A-113

2

Dr. SUKAMTA

PKS (DIY)

45.

A-117

3

Dr. H. JAZULI JUWAINI, lC, MA

PKS (BANTEN III)

46.

A-534

1

HJ. KARTIKA YUDHISTI, B.ENG, M.Sc

PPP (BANTEN II)

47.

A-538

2

H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS

PPP (KALSEL I)

48.

A-523

3

H. MOH. ARWANI THOMAFI

PPP (JATENG III)

49.

A-1

1

PROF. Dr. BACHTIAR ALY, MA

NASDEM (ACEH I)

50.

A-3

2

PRANANDA SURYA PALOH

NASDEM (SUMUT I)

51.

A-12

3

MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA

NASDEM (JABAR XI)

52.

A-28

4

Drs. Y. JACKI ULY, MH

NASDEM (NNT II)

53.

A-550

1

MOHAMAD ARIEF SUDITOMO

HANURA (JABAR I)

54.

A-545

2

Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM

HANURA (SUMUT)

55.

A-557

3

LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, SE

HANURA (NTB)