Komisi IX

Tentang

 

PENDAHULUAN

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.

Pada Kepengurusan DPR-RI Periode 2014-2019 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan  Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober 2014. Salah  satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi IX. Berikut selayang pandang Komisi IX DPR RI.


SELAYANG PANDANG KOMISI IX DPR RI

 

A. Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

 

B. Ruang Lingkup dan Tugas Komisi IX DPR RI

 

Komisi IX DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat  Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Kesehatan;
  2. Ketenagakerjaan;
  3. Kependudukan;

 

C.  Mitra Kerja Komisi IX DPR RI

 

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi IX DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

  1. Kementerian Kesehatan;

  2. Kementerian Ketenagakerjaan;

  3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

  4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM);

  5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

  6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);

  7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

 

D. Susunan Keanggotaan Komisi IX DPR RI

 

Jumlah Anggota Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi mengusulkan nama anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Susunan keanggotaan Komisi IX DPR RI dari awal Periode 2014-2019 sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian Anggota dari Fraksi-Fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi IX DPR RI adalah 51 (lima puluh satu) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

 

      1. Pimpinan Komisi IX DPR RI

Pimpinan Komisi  merupakan  satu  kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas :  1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila terjadi pergantian unsur pimpinan, maka dilakukan pengesahan Pimpinan Komisi yang baru dalam Rapat Intern Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi komisi terkait.

Saat ini Pimpinan Komisi IX DPR RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan Komisi I DPR RI telah mengalami beberapa kali pergantian yang disahkan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi Kesra (Korkesra) atau Wakil Ketua Kordinasi Bidang lainnya.

Adapun susunan Pimpinan Komisi IX DPR RI saat ini adalah:

1. Dede Yusuf M.E, S.T,M.IPol  (F.PD);

2. Hj. Dewi Asmara, SH, MH  (F.PG);

3. Drg. Putih Sari  (F.P.Gerindra);

4. DR.H.Saleh P.Daulay,M.Ag,M.Hum, MA (F.PAN);

5. Dra.Hj. Ermalena, MHS  (F.PPP).

 

    2. Anggota Komisi IX  DPR RI

Seperti halnya Pimpinan Komisi IX DPR RI, Anggota Komisi IX DPR RI juga telah mengalami beberapa kali pergantian dari Fraksi-Fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi IX berjumlah 46 (empat puluh enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

  1. F-PDI Perjuangan  : 10 orang
  2. F-PG                      :  8 orang
  3. F-Gerindra             :  5 orang
  4. F-PD                      :  5 orang
  5. F-PAN                    : 4 orang
  6. F-PKB                    : 4 orang
  7. F-PKS                    :  3 orang
  8. F-PPP                     : 3 orang
  9. F-Nasdem               : 3 orang
  10. F-Hanura                : 1  orang

Adapun susunan keanggotaan Komisi IX  DPR RI secara lengkap (51 orang) pada saat ini adalah sebagaimana terlampir.

 

E. Tugas Komisi IX DPR RI

 

            Seperti Komisi lainnya, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:

            1. Legislasi (pembentukan undang-undang)

Dalam bidang legislasi, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI. Untuk itu, Komisi I DPR RI dapat melaksanakan:

  1. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
  2. Pembahasan terhadap:
    1. RUU Usul Inisiatif Pemerintah
    2. RUU Usul Inisiatif DPR
    3. RUU Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi)

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi IX DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi IX DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI. Disamping itu, dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi IX DPR RI juga meminta masukan dari Pakar/Akademisi/Pejabat Pemerintah melalui RDPU/RDP maupun melalui Kunjungan Kerja.           

2. Budgeting (anggaran)

       Dalam bidang anggaran, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas:

  1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
  2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
  3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI.
  4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
  5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran
  6. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN
  7. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi  IX DPR RI
  8. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
  9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI.

3. Pengawasan

      Dalam bidang pengawasan, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas: 

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI
  2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI
  3. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI
  4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
  5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD;

 

F. PELAKSANAAN TUGAS KOMISI IX DPR RI

 

Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi IX  DPR RI dapat mengadakan:

1.   Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

    Dalam hal ini Komisi IX DPR RI dapat mengadakan Raker dengan:

  1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, yaitu:
    1. Menteri Kesehatan;
    2. Menteri Ketenagakerjaan;
    3. Kepala BKKBN;
    4. Kepala Badan POM;
    5. Kepala BNP2TKI;
    6. Dirut BPJS Kesehatan;
    7. Dirut BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.

2.    Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

3.    Rapat Dengar  Pendapat (RDP)  dengan  Pejabat  Pemerintah yang mewakili instansinya

Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:

  1. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI, yaitu Pejabat di Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI.
  2. Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

 4.    Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dalam hal ini, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Komisi IX DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi IX DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

5.    Rapat Kerja Gabungan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi IX DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.

 6.    Kunjungan Kerja (Kunker)

a.    Kunker dalam Masa Reses

Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di daerah dan sarana dan prasarana yang ada.

b.    Kunker Spesifik

Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi IX DPR RI, maka Komisi IX DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

c.    Kunker Panja

Dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan uji publik atas RUU yang sedang dibuat di Komisi IX DPR RI.

d.   Kunker Luar Negeri

Dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan diplomasi parlemen dan dalam rangka mencari masukan ke negara-negara yang tepat terkait pembahasan sebuah rancangan undang-undang.

 

 

Disamping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi IX DPR RI juga melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka pengisian Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

 

Komisi IX DPR RI akan memilih 5 (lima) orang dari 10 (sepuluh) orang yang diajukan oleh Panitia Seleksi untuk tiap Dewan Pengawas BPJS. Ke 10 (sepuluh) orang tersebut terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Tokoh Masyarakat.

 

Sedangkan di tiap-tiap Dewas BPJS sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari unsur Pemerintah tidak diseleksi oleh DPR RI, melainkan ditetapkan langsung oleh Pemeritah.

 

Sehingga secara keseluruhan jumlah anggota Dewan Pengawan BPJS Kesehatan 7 (tujuh) orang dan jumlah anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan juga 7 (tujuh) orang.

 

SISTEM PENDUKUNG KOMISI IX DPR RI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi IX DPR RI, Komisi IX DPR RI didukung oleh:

  1. Sekretariat Komisi IX  DPR RI, yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang Kabagset
    2. 2 (dua) orang Kasubag, yaitu Kasubag TU dan Rapat;
    3. 4 (empat) orang Pegawai PNS dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap
  2. Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI sebanyak 10 (sepuluh) orang.
  3. Badan Keahlian DPR, yang terdiri dari:
    1. Peneliti
    2. Legal Drafter

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI IX DPR-RI 2014-2019

(Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

6 Agustus 2019 

 

NO.

NO. ANGGOTA

N   A   M   A

FRAKSI

 

 

KETUA :

 

1.

A-415

DEDE YUSUF  M.E, S.T,M.I.Pol

PD (JABAR II)

 

 

WAKIL KETUA :

 

2.

A-258

Hj. DEWI ASMARA, SH, MH

PG (JABAR IV)

3.

A-349

Drg. PUTIH SARI

GRD (JABAR VII)

4.

A- 460

DR.SALEH P.DAULAY,M.Ag.M.Hum,MA

PAN (SUMUT II)

5.

A-536

Dra.Hj.ERMALENA, MHS

PPP (NTB)

 

 

ANGGOTA :

 

6.

A-137

Hj. ELVA HARTATI, SIP, MSi

PDI P (BENGKULU)

7.

A-150

Ir. KETUT SUSTIAWAN

PDI P (JABAR I)

8.

A-155

Dr. RIBKA TJIPTANING

PDI P (JABAR IV)

9.

A-157

NURMANSAH E TANJUNG

PDI P (JABAR V)

10.

A-172

H.IMAM SUROSO, S.Sos, MM

PDIP (JATENG III)

11.

A-184

DR.DEWI ARYANI, S.Sos, MSi

PDI P (JATENG IX)

12.

A-192

NURSUHUD

PDI P (JATIM III)

13.

A-198

Ir.BUDI YUWONO, DIPL, SE

PDI P (JATIM VI)

14.

A-202

ABIDIN FIKRI, SH

PDI P (JATIM IX)

15.

A-208

MARINUS GEA, SE, M.Ak

PDI P (BANTEN III)

16.

A-238

DELIA PRATIWI Br. SITEPU, SH

PG (SUMUT III)

17.

A-239

BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE, Ak,MM

PG (SUMBAR I)

18.

A-260

ICHSAN FIRDAUS

PG (JABAR V)

19.

A-294

YAYAT BIARO, SH

PG (BANTEN II)

20.

A-300

IMANUEL EKADIANUS BLEGUR

PG (NTT II)

21.

A-301

Drs. JULIANUS POTELEBA, MSi

PG (NTT II)

22.

A-312

H. SYAMSUL BACHRI, MSc

PG (SULSEL II)

23.

A-315

Drg.Hj.ANDI FAUZIAH PUJIWATIE

PG (SULSEL III)

24.

A-325

TGK KHAIDIR ABDURRAHMAN, SIP

GRD (ACEH II)

25.

A-330

Dr.H.SUIR SYAM, M.Kes, MMR

GRD (SUMBAR I)

26.

A-355

DR.SUMARYATI ARJOSO, SKM

GRD (JATENG III)

27.

A-357

H. BAMBANG RIYANTO,SH, MH, MSi 

GRD (JATENG V)

28.

A-379

H. WILLGO ZAINAR, SE, MBA

GRD (NTB)

29.

A-406

Drs.H. ZULFIKAR ACHMAD

PD (JAMBI)

30.

A-428

Dra. LUCY KURNIASARI

PD (JATIM I)

31.

A-433

Dr.Hj.NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.KJ

PD (JATIM VI)

32.

A-449

Dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG

PD (SULTENG)

33.

A-450

Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE

PD (SULSEL I)

34.

A-477

H. HAERUDIN, S.Ag, MH

PAN (JABAR XI)

35.

A-483

H.MUHAMMAD HANAFI, S.Sos

PAN (JATENG VIII)

36.

A-490

Ir.H.AHMAD RISKI SADIG

PAN (JATIM VI)

37.

A-499

HANG ALI SAPUTRA SYAHPAHAN

PAN (KALTENG)

38.

A-39

H. MAFIRION

PKB (RIAU II)

39.

A-40

H. HANDAYANI, SKM

PKB (JAMBI)

40.

A-42

ARYANTO MUNAWAR

PKB (LAMPUNG I)

41.

A-77

Dra. Hj. SITI MASRIFAH,MA

PKB (BANTEN III)

42.

A-87

H. ANSORY SIREGAR, Lc

PKS (SUMUT III)

43.

A-95

H. AHMAD ZAINUDIN, Lc

PKS (DKI I)

44.

A-99

DR.H.ADANG SUDRAJAT, MM, Av

PKS (JABAR II)

45.

A-510

H.MUHAMMAD IQBAL SE, M.Com

PPP (SUMBAR II)

46.

A-534

Hj.KARTIKA YUDHISTI,B.Eng, MSc

PPP (BANTEN II)

47.

A-535

Drs.H.IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, MSi

PPP (BANTEN III)

48.

A-7

IRMA SURYANI CHANIAGO, SE

NASDEM (SUMSEL II)

49.

A-14

Ir. ALI MAHIR,MM

NASDEM (JATENG II)

50.

A-17

AMELIA ANGGRAINI

NASDEM (JATENG VII)

51.

A-560

JALALUDIN AKBAR R, SH

HANURA (SULSEL I)