Komisi VI

Tentang

I.  PENDAHULUAN

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang.

 

Pada DPR Periode 2014-2019 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober 2014. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi VI.

 

II. SELAYANG PANDANG KOMISI VI DPR RI

      A. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
    5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib       

                 

       B. Ruang Lingkup dan Tugas Komisi VI DPR RI 

Komisi VI DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

      1. Perindustrian ;
      2. Perdagangan;
      3. Koperasi UKM;
      4. BUMN;
      5. Investasi; dan
      6. Standarisasi Nasional.

 

C. Mitra Kerja Komisi VI DPR RI

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi VI DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

      1. Kementerian Perindustrian;
      2. Kementerian Perdagangan;
      3. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah;
      4. Kementerian Negara BUMN, termasuk seluruh BUMN;
      5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
      6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
      7. Badan Standarisasi Nasional (BSN);
      8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
      9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
      10. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); dan
      11. Dewan Koperasi Indonesia.

 

D. Susunan Keanggotaan Komisi VI DPR RI

Jumlah Anggota di Komisi-Komisi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, atau setiap masa sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Dalam hal ini, Fraksi di DPR mengusulkan nama anggota Komisi kepada Pimpinan DPR sesuai dengan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Adapun penggantian Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

 

Susunan keanggotaan Komisi VI DPR RI dari awal Periode 2014-2019 sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan karena adanya penggantian Anggota dari Fraksi-Fraksi. Saat ini jumlah Anggota Komisi VI DPR RI adalah 50 (lima puluh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

 

a. Pimpinan Komisi VI DPR RI

Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Apabila terjadi pergantian unsur pimpinan, maka dilakukan pengesahan Pimpinan Komisi yang baru dalam Rapat Intern Komisi yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi komisi terkait.

 

Saat ini Pimpinan Komisi VI DPR RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua          :    F-PAN

Wakil Ketua :    1. F-Partai Golkar

                                      2. F-Gerindra

                                      3. F-Demokrat

                                      4. F-Hanura

 

Pimpinan Komisi VI DPR RI telah mengalami beberapa kali pergantian yang disahkan dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR RI, yaitu Pimpinan DPR RI yang membidangi  Industri dan Pembangunan (Korinbang).

 

b. Anggota Komisi VI DPR RI

Seperti halnya Pimpinan Komisi VI DPR RI, Anggota Komisi VI DPR RI juga telah mengalami beberapa kali pergantian dari Fraksi-Fraksi. Saat ini komposisi keanggotaan Komisi VI DPR RI terdiri dari 10 Fraksi, yaitu:

      1. F-PDI Perjuangan;
      2. F-Partai Golkar;                        
      3. F-Gerindra;           
      4. F-Partai Demokrat;                       
      5. F-Partai Amanat Nasional;      
      6. F-Partai Kebangkitan Bangsa;                     
      7. F-Partai Keadilan Sejahtera;                     
      8. F-Partai Persatuan Pembangunan;                     
      9. F-Nasional Demokrat; dan                     
      10. F-Hati Nurani Rakyat.       

     

    1. Tugas Komisi VI DPR RI

Seperti Komisi lainnya, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:

1. Legislasi (pembentukan undang-undang)

Dalam bidang legislasi, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI. Untuk itu, Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan:

          1. Penyusunan (perumusan) RUU Usul Inisiatif DPR
          2. Pembahasan terhadap:
            1. RUU Usul Inisiatif Pemerintah
            2. RUU Usul Inisiatif DPR
            3. RUU Pengesahan Perjanjian Internasional (Ratifikasi)

 

2. Budgeting (anggaran)

Dalam bidang anggaran, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas:

        1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL) dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
        2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKA/KL yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.
        3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga (KL) yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI.
        4. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKA/KL, dan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.
        5. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran KL oleh Badan Anggaran
        6. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN
        7. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi Mitra Komisi  VI DPR RI
        8. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
        9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI.

 

3. Pengawasan

Dalam bidang pengawasan, Komisi VI DPR RI mempunyai tugas: 

        1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI
        2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI
        3. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI
        4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah
        5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
        6. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.

 

    1. PELAKSANAAN TUGAS KOMISI VI DPR RI

Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan:

1.     Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

Dalam hal ini Komisi VI DPR RI dapat mengadakan Raker dengan:

  1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, dan
  2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili instansinya yang bukan menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran atas persetujuan Pimpinan DPR RI serta memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.

2.     Rapat Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

3.     Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya

Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan RDP dengan:

  1. Pejabat Pemerintah yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, yaitu Pejabat di Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI.
  2. Pejabat Pemerintah yang bukan merupakan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

4.     Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan RDPU dengan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kalangan Swasta, Pakar, dan Akademisi, baik atas permintaan Komisi VI DPR RI maupun atas permintaan pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas Komisi VI DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

5.     Rapat Kerja Gabungan

Dalam melaksanakan tugasnya baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran, Komisi VI DPR RI dapat mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi lainnya yang terkait dengan materi/substansi yang akan dibahas.

6.     Kunjungan Kerja (Kunker)

a.    Kunker dalam Masa Reses

Dalam setiap reses masa persidangan, Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunker ke Dalam Negeri, untuk mengetahui dan meninjau langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi Mitra Kerja Komisi VI DPR RI di daerah untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada.

b.    Kunker Spesifik

Apabila terjadi kasus-kasus yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan permasalahan dalam ruang lingkup dan tugas Komisi VI DPR RI, maka Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan/informasi langsung mengenai permasalahan yang terjadi dan mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.

7.     Kunker Gabungan

Komisi VI DPR RI dapat melaksanakan Kunker Gabungan apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas Komisi VI DPR RI.

Semua hasil Kunjungan Kerja tersebut di atas, dilaporkan dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI untuk selanjutnya disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi VI DPR RI (Menteri/Pimpinan Lembaga terkait) agar dapat ditindaklanjuti.

 

Disamping melaksanakan hal-hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI juga melaksanakan:

    1. Uji Kepatutan dan Kelayakan dalam rangka:
    2. Memilih atau memberi persetujuan terhadap:
    3. Dewan Pengawas (Dewas)  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berdasarkan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

  1. Pemberian Pertimbangan (dalam bentuk konsultasi) terhadap:
  • Dewan Pengawas (Dewas) Badan Perlindungan Konsumen Nasional, (BPKN), berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  1. Menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi VI DPR RI juga menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi VI DPR RI yang disampaikan baik secara tertulis (surat dan email) maupun dalam RDPU ataupun audiensi dengan Komisi VI DPR RI. Aspirasi dan pengaduan masyarakat ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi VI DPR RI dengan Mitra Kerja terkait.

 

  1. SISTEM PENDUKUNG KOMISI VI DPR RI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI didukung oleh:

  1. Sekretariat Komisi VI DPR RI, yang terdiri dari:
    1. 1 (satu) orang Kabagset
    2. 2 (dua) orang Kasubag
    3. Staf
  2. Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI, yang bertugas memberikan masukan substansi data dan Informasi
  3. Badan Keahlian DPR, yang terdiri dari:
    1. Peneliti;
    2. Analisi APBN; dan
    3. Legal Drafter  
  4. Perisalah Rapat.