Komisi II

Undang-Undang - Komisi II

NO NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TENTANG AKSI
1.
15-03-2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.
22-11-2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang
3.
16-08-2017
Pemilihan Umum
4.
01-07-2016
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5.
18-03-2015
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6.
18-03-2015
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7.
02-02-2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
8.
02-02-2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
9.
15-12-2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10.
17-10-2014
Administrasi Pemerintahan
11.
02-10-2014
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
12.
02-10-2014
Pemerintahan Daerah
13.
05-08-2014
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14.
23-07-2014
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
15.
23-07-2014
Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
16.
23-07-2014
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara
17.
15-01-2014
Aparatur Sipil Negara
18.
15-01-2014
Desa
19.
24-12-2013
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
20.
22-07-2013
Organisasi Kemasyarakatan
21.
10-07-2013
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan
22.
15-05-2013
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah
23.
15-05-2013
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
24.
15-05-2013
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat
25.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
26.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara
27.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur
28.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
29.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat
30.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah
31.
11-01-2013
Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara
32.
17-11-2012
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
33.
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
34.
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung
35.
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat
36.
17-11-2012
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat
37.
03-09-2012
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
38.
11-05-2012
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39.
10-05-2012
Penanganan Konflik Sosial
40.
14-01-2012
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
41.
16-10-2011
Penyelenggara Pemilihan Umum
42.
15-01-2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
43.
19-11-2010
Keprotokolan
44.
23-10-2009
Kearsipan
45.
29-08-2009
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
46.
29-05-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
47.
16-01-2009
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
48.
16-01-2009
Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat
49.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara
50.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara
51.
26-11-2008
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten
52.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
53.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.
54.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua
55.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
56.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
57.
26-11-2008
Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
58.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung
59.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
60.
26-11-2008
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung
61.
13-11-2008
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
62.
06-11-2008
Kementerian Negara
63.
25-07-2008
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang
64.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
65.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
66.
21-07-2008
Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
67.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
68.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
69.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
70.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
71.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
72.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
73.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
74.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
75.
21-07-2008
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
76.
21-07-2008
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
77.
28-04-2008
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
78.
31-03-2008
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
79.
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
80.
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
81.
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
82.
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
83.
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua
84.
04-01-2008
Partai Politik
85.
04-01-2008
Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
86.
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
87.
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
88.
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
89.
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Propinsi Kalimantan Timur
90.
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
91.
10-08-2007
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
92.
10-08-2007
Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
93.
10-08-2007
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
94.
30-07-2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
95.
19-04-2007
Penyelenggara Pemilihan Umum
96.
15-03-2007
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
97.
02-01-2007
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi utara
98.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
99.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
100.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
101.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi utara
102.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
103.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
104.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
105.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
106.
02-01-2007
Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
107.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
108.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
109.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
110.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
111.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
112.
02-01-2007
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
113.
29-12-2006
Administrasi Kependudukan
114.
01-08-2006
Kewarganegaraan Republik Indonesia
115.
01-08-2006
Pemerintahan Aceh
116.
20-07-2006
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Undang - Undang.
117.
19-10-2005
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang - Undang.
118.
15-10-2004
Pemerintah daerah
119.
05-10-2004
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
120.
13-08-2004
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang - Undang.
121.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
122.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
123.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara
124.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Malawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
125.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
126.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah
127.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
128.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat
129.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
130.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
131.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
132.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
133.
18-12-2003
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat
134.
31-07-2003
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
135.
31-07-2003
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
136.
11-03-2003
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
137.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabu-paten Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
138.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
139.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
140.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
141.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Bone Balongo dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
142.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
143.
25-02-2003
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelawanan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
144.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
145.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatra Utara
146.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
147.
25-02-2003
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
148.
27-12-2002
Partai Politik
149.
11-12-2002
Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat
150.
11-12-2002
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua
151.
25-10-2002
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
152.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
153.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
154.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
155.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
156.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Jaya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
157.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
158.
10-04-2002
Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
159.
10-04-2002
Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
160.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
161.
10-04-2002
Pembentukan Kabupaten Parigi Mautong Di Provinsi Sulawesi Tengah
162.
21-11-2001
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
163.
09-08-2001
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
164.
06-08-2001
Yayasan
165.
21-06-2001
Pembentukan Kota Lubuk Pakam
166.
21-06-2001
Pembentukan Kota Pagar Alam
167.
21-06-2001
Pembentukan Kota Cimahi
168.
21-06-2001
Pembentukan Kota Tasikmalaya
169.
21-06-2001
Pembentukan Kota Batu
170.
21-06-2001
Pembentukan Kota Singkawang
171.
21-06-2001
Pembentukan Kota Bau-bau
172.
21-06-2001
Pembentukan Kota Lhokseumawe
173.
21-06-2001
Pembentukan Kota Langsa
174.
21-06-2001
Pembentukan Kota Padang Sidempuan
175.
21-06-2001
Pembentukan Kota Tanjung Pinang
176.
21-06-2001
Pembentukan Kota Prabumulih
177.
22-12-2000
Pembentukan Propinsi Gorontalo
178.
04-12-2000
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
179.
17-10-2000
Pembentukan Propinsi Banten
180.
04-08-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan
181.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat
182.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
183.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
184.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
185.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
186.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
187.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
188.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
189.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
190.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
191.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
192.
07-06-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak
193.
04-10-1999
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
194.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Propinsi Irian Jaya Tengah, Daerah Propinsi Irian Jaya Barat, Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Dan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dan Daerah Kota Sorong
195.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Propinsi Maluku Utara, Daerah, Daerah Kabupaten Pulau Buru, Dan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagian Barat
196.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Dan Daerah Kota Bontang
197.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Bireun Dan Daerah Kabupaten Simeulue
198.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Mentawai
199.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Boalemo
200.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Daerah Kabupaten Marowali, Dan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
201.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Lembata
202.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Daerah Kabupaten Siak, Daerah Kabupaten Karimun, Daerah Kabupaten Natuna, Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Daerah Kota Batam
203.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Sorolangun, Daerah Kabupaten Tebo, Daerah Kabupaten Muara Jambi, Dan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
204.
04-10-1999
Pembentukan Daerah Kabupaten Landak
205.
30-09-1999
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
206.
31-08-1999
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
207.
19-05-1999
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
208.
07-05-1999
Pemerintahan Daerah
209.
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjar Baru
210.
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkayang
211.
20-04-1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Ternate
212.
20-04-1999
Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
213.
20-04-1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
214.
20-04-1999
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
215.
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
216.
20-04-1999
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
217.
01-02-1999
Pemilihan Umum
218.
01-02-1999
Susunan Den Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
219.
23-11-1998
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
220.
16-02-1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
221.
08-10-1997
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
222.
03-01-1997
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
223.
16-12-1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
224.
11-04-1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
225.
09-04-1996
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
226.
03-08-1995
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
227.
03-07-1995
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
228.
07-03-1995
Perseroan Terbatas
229.
22-07-1994
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
230.
02-08-1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
231.
26-07-1993
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
232.
27-02-1993
Pembentukan Kotamadiya Daerah Tingkat II Tangerang
233.
15-01-1992
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
234.
16-08-1991
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
235.
14-11-1990
Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
236.
15-08-1990
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah.
237.
15-08-1990
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
238.
01-03-1988
Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
239.
17-06-1985
Organisasi Kemasyarakatan
240.
18-03-1985
Referendum
241.
19-02-1985
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
242.
07-01-1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.
243.
07-01-1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975.
244.
20-03-1980
Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1975
245.
01-12-1979
Pemerintah Desa
246.
18-12-1978
Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden RI.
247.
26-07-1978
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang No.3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
248.
17-07-1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur.
249.
24-11-1975
Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.
250.
24-11-1975
Perubahan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
251.
27-08-1975
Partai Politik dan Golongan Karya.
252.
06-11-1974
Pokok-Pokok Kepegawaian.
253.
11-12-1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-Undang
254.
18-05-1971
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
255.
28-11-1970
Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota / Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
256.
31-07-1970
Penghapusan Pengadilan Landreform
257.
11-02-1970
Pencabutan Peraturan Presiden No. 2/1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia.
258.
17-12-1969
Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.
259.
17-12-1969
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
260.
10-09-1969
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
261.
08-08-1969
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai.
262.
31-12-1968
Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
263.
27-12-1968
Penetapan Perpu No. 1 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi, menjadi Undang-Undang
264.
07-12-1968
Tanda Kehormatan Bintang Jalasena.
265.
29-06-1968
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
266.
12-09-1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu
267.
07-08-1967
Veteran Republik Indonesia
268.
06-05-1967
Dewan Pertimbangan Agung
269.
19-11-1966
Kedudukan majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum.
270.
01-09-1965
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
271.
01-09-1965
Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia.
272.
14-06-1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
273.
14-06-1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah.
274.
14-06-1965
Pembentukan Daaerah Tingkat II Sarolangun-Bongko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
275.
14-06-1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
276.
14-06-1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
277.
14-06-1965
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
278.
06-02-1965
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan UU No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta.
279.
16-06-1964
Penetapan Perpu No.5 tahun 1963 tentang surat Hutang Landreform Menjadi Undang-Undang.
280.
14-02-1962
Perusahaan Daerah.
281.
14-07-1961
Perubahan UU No.21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
282.
31-10-1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
283.
08-07-1958
Perubahan Batas-batas Kotapraja Madiun Dan Daerah Swatantra Tingkat Ii Madiun
284.
04-07-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (lembaran-negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-undang
285.
13-01-1958
Penghapusan Tanah-tanah Partikelir