Komisi III

Undang-Undang - Komisi III

NO NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TENTANG AKSI
1.
25-11-2016
Merek dan Indikasi Geografis
2.
26-08-2016
Paten
3.
25-05-2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
4.
17-10-2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
5.
17-10-2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6.
16-10-2014
Hak Cipta
7.
11-03-2014
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
8.
11-03-2014
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
9.
15-01-2014
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
10.
15-01-2014
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang
11.
13-03-2013
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
12.
30-07-2012
Sistem Peradilan Pidana Anak
13.
09-11-2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
14.
02-11-2011
Bantuan Hukum
15.
12-08-2011
Pembentukan Peraturan Undang-Undang
16.
20-07-2011
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
17.
05-05-2011
Keimigrasian
18.
22-10-2010
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
19.
23-08-2010
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
20.
15-06-2010
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
21.
29-10-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
22.
29-10-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
23.
29-10-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
24.
29-10-2009
Kekuasaan Kehakiman
25.
29-10-2009
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
26.
14-10-2009
Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang
27.
12-10-2009
Narkotika
28.
12-01-2009
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
29.
10-11-2008
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
30.
07-10-2008
Ombudsman Republik Indonesia
31.
28-12-2007
Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang - Undang
32.
16-08-2007
Perseroan Terbatas
33.
19-04-2007
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
34.
11-08-2006
Perlindungan saksi dan korban
35.
20-03-2006
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
36.
03-03-2006
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
37.
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
38.
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
39.
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
40.
19-10-2005
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
41.
18-10-2004
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
42.
06-10-2004
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
43.
06-10-2004
Jabatan Notaris
44.
06-10-2004
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
45.
13-08-2004
Komisi Yudisial
46.
26-07-2004
Kejaksaan Republik Indonesia
47.
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
48.
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
49.
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
50.
06-07-2004
Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
51.
22-06-2004
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
52.
29-03-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
53.
29-03-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
54.
15-01-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
55.
15-01-2004
Kekuasaan Kehakiman
56.
13-10-2003
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
57.
13-08-2003
Mahkamah Konstitusi
58.
05-04-2003
Advokat
59.
27-12-2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
60.
22-10-2002
Grasi
61.
29-07-2002
Hak Cipta
62.
17-04-2002
Tindak Pidana Pencucian Uang
63.
08-01-2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia
64.
21-11-2001
Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
65.
01-08-2001
Paten
66.
01-08-2001
Merek
67.
08-05-2001
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Goverment Of Indonesia And The Goverment Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders)
68.
23-11-2000
Pengadilan Hak Asasi Manusia
69.
30-09-1999
Jaminan Fidusia
70.
23-09-1999
Hak Asasi Manusia
71.
31-08-1999
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
72.
16-08-1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
73.
12-08-1999
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
74.
19-05-1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
75.
19-05-1999
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
76.
19-05-1999
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
77.
26-10-1998
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
78.
09-09-1998
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang
79.
15-10-1997
Peradilan Militer
80.
07-10-1997
Kepolisian Negara Republik Indonesia
81.
01-09-1997
Narkotika
82.
24-03-1997
Dokumen Perusahaan
83.
11-03-1997
Psikotropika
84.
03-01-1997
Pengadilan Anak
85.
08-08-1996
Perairan Indonesia
86.
08-01-1996
Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
87.
30-12-1995
Pemasyarakatan
88.
27-04-1995
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, Dan Di Kupang
89.
11-02-1993
Pembentukan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya
90.
17-09-1992
Pelayaran
91.
31-08-1992
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung dan di Jambi
92.
28-08-1992
Merek
93.
31-03-1992
Keimigrasian
94.
22-07-1991
Kejaksaan Republik Indonesia
95.
30-10-1990
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang.
96.
29-12-1989
Peradilan Agama
97.
01-11-1989
Paten
98.
19-09-1987
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
99.
29-12-1986
Peradilan Tata Usaha Negara
100.
08-03-1986
Peradilan Umum
101.
30-12-1985
Mahkamah Agung
102.
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.
103.
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
104.
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
105.
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
106.
20-08-1982
Pembentukan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
107.
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.
108.
20-08-1982
Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujungpandang.
109.
31-12-1981
Hukum Acara Pidana.
110.
27-10-1980
Tindak Pidana Suap
111.
29-07-1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
112.
29-07-1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
113.
29-07-1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
114.
03-08-1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.
115.
03-08-1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
116.
26-07-1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.
117.
26-07-1976
Narkotika
118.
26-07-1976
Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol.
119.
27-04-1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Prasarana Penerbangan.
120.
06-11-1974
Penertiban Perjudian.
121.
02-01-1974
Perkawinan.
122.
29-03-1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
123.
29-03-1971
Perubahan dan Penambahan atas ketentuan pasal 54 KUHD (S.1847 : 23)
124.
17-12-1970
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
125.
01-08-1969
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.
126.
05-07-1969
Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.
127.
05-07-1969
Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
128.
05-07-1969
Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-undang.
129.
10-04-1969
Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan RRT mengenai soal Dwikewarganegaraan.
130.
11-03-1969
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.
131.
31-12-1968
Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
132.
17-12-1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
133.
26-11-1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
134.
27-10-1966
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di makasar.
135.
24-11-1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukittinggi dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
136.
22-09-1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banjarmasin dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya.
137.
06-07-1965
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
138.
27-01-1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Denpasar dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
139.
11-10-1961
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
140.
09-03-1959
Pengubahan “regeling Van Het Beroep In Belastingzaken”
141.
29-09-1958
Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana