Komisi XI

Undang-Undang - Komisi XI

NO NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TENTANG AKSI
1.
23-08-2018
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2.
25-05-2018
Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jasa)
3.
08-05-2017
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
4.
18-11-2016
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
5.
01-07-2016
Pengampunan Pajak
6.
15-04-2016
Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
7.
19-01-2016
Penjaminan
8.
06-08-2015
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
9.
17-10-2014
Perasuransian
10.
08-01-2013
Lembaga Keuangan Mikro
11.
22-11-2011
Otoritas Jasa Keuangan
12.
28-06-2011
Mata Uang
13.
03-05-2011
Akuntan Publik
14.
23-03-2011
Transfer Dana
15.
15-10-2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
16.
15-09-2009
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
17.
25-03-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
18.
13-01-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
19.
13-01-2009
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
20.
12-01-2009
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
21.
23-09-2008
Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
22.
16-07-2008
Perbankan Syariah
23.
07-05-2008
Surat Berharga Syariah Negara
24.
15-08-2007
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
25.
17-07-2007
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
26.
05-02-2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
27.
15-11-2006
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
28.
30-10-2006
Badan Pemeriksa Keuangan
29.
11-07-2005
Perubahan atas Undang - undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
30.
18-10-2004
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
31.
15-10-2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
32.
05-10-2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
33.
22-09-2004
Lembaga Penjamin Simpanan
34.
19-07-2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
35.
02-03-2004
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002
36.
15-01-2004
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
37.
14-01-2004
Perbendaharaan Negara
38.
05-04-2003
Keuangan Negara
39.
22-10-2002
Surat Utang Negara
40.
12-04-2002
Pengadilan Pajak
41.
14-11-2001
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
42.
06-08-2001
Perhitungan Anggaran Ngara Tahun Anggaran 1999/2000
43.
21-12-2000
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
44.
20-12-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
45.
20-12-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
46.
20-11-2000
Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
47.
04-08-2000
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
48.
02-08-2000
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
49.
02-08-2000
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
50.
02-08-2000
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
51.
02-08-2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
52.
26-04-2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1999/2000
53.
23-08-1999
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
54.
23-08-1999
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1997/1998
55.
17-05-1999
Bank Indonesia
56.
17-05-1999
Lalu Lintas Devisa Dan Nilai Tukar
57.
29-03-1999
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
58.
10-11-1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
59.
01-10-1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
60.
01-10-1998
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997
61.
13-03-1998
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
62.
13-03-1998
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
63.
08-10-1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96
64.
29-05-1997
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
65.
23-05-1997
Penerimaan Negara Bukan Pajak
66.
23-05-1997
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
67.
23-05-1997
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
68.
23-05-1997
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
69.
19-05-1997
Statistik
70.
29-04-1997
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
71.
18-03-1997
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
72.
03-01-1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
73.
02-04-1996
Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996
74.
22-03-1996
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
75.
30-12-1995
Kepabeanan
76.
30-12-1995
Cukai
77.
30-12-1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94
78.
10-11-1995
Pasar Modal
79.
24-08-1995
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93
80.
27-04-1995
Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95
81.
31-03-1995
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
82.
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
83.
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
84.
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
85.
09-11-1994
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
86.
18-07-1994
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992
87.
20-04-1994
Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
88.
22-03-1994
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
89.
02-08-1993
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991
90.
30-07-1993
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93
91.
10-03-1993
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94
92.
24-08-1992
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92
93.
24-08-1992
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990
94.
20-04-1992
Dana Pensiun
95.
25-03-1992
Perbankan
96.
23-03-1992
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/92
97.
11-02-1992
Usaha Perasuransian
98.
30-12-1991
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
99.
18-07-1991
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
100.
18-07-1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989.
101.
20-03-1991
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
102.
19-03-1991
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988.
103.
19-07-1990
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.
104.
14-03-1990
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1990.
105.
20-07-1989
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989
106.
20-07-1989
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987
107.
27-03-1989
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990.
108.
05-08-1988
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988.
109.
05-08-1988
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985 / 1986.
110.
10-03-1988
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989.
111.
25-07-1987
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987.
112.
25-07-1987
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984.
113.
25-07-1987
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985.
114.
12-03-1987
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988.
115.
04-06-1986
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986.
116.
04-06-1986
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
117.
07-03-1986
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987
118.
27-12-1985
Pajak Bumi dan Bangunan
119.
27-12-1985
Bea Materai
120.
10-06-1985
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
121.
10-06-1985
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985.
122.
07-03-1985
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986.
123.
27-10-1984
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG
124.
05-06-1984
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981
125.
05-06-1984
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984.
126.
10-03-1984
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
127.
31-12-1983
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
128.
31-12-1983
Pajak Penghasilan.
129.
31-12-1983
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
130.
28-06-1983
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
131.
28-06-1983
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980.
132.
28-02-1983
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1884.
133.
29-06-1982
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaaran.
134.
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara th. 1974/1975.
135.
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th.1975/1976.
136.
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th. 1976/1977.
137.
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th. 1977/1978.
138.
29-06-1982
Perhitungan Anggaran Negara Th. 1978/1979.
139.
11-05-1982
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
140.
26-06-1981
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Agaran.
141.
14-03-1981
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
142.
26-12-1980
Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.
143.
18-12-1978
Hak Keuangan /Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden RI.
144.
30-06-1977
Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1976/1977
145.
16-07-1973
Badan Pemeriksa Keuangan.
146.
16-10-1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, menjadi Undang-Undang
147.
24-09-1971
Perubahan terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan bekas Anggota DPR.
148.
07-08-1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
149.
07-08-1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
150.
07-08-1970
Perubahan dan tambahan Undang-undang Pajak Deviden 1959
151.
18-12-1968
Bank Negara Indonesia 1946.
152.
18-12-1968
Bank Dagang Negara.
153.
18-12-1968
Bank Bumi Daya.
154.
18-12-1968
Bank Tabungan Negara.
155.
18-12-1968
Bank Rakyat Indonesia
156.
18-12-1968
Bank Ekspor Impor Indonesia
157.
07-12-1968
Bank Sentral.
158.
25-10-1968
Peyerahan Pajak-pajak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.
159.
22-03-1968
Perubahan / Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951.
160.
30-12-1967
Pokok - Pokok Perbankan.
161.
11-10-1967
Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.
162.
26-08-1967
Perubahan dan Penyempurnaan Tata cara pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.
163.
10-01-1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966 tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund and International Bank For Reconstruction and Development.
164.
08-11-1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah RI tentang Soal-soal keuangan.
165.
08-11-1966
Keanggotaan RI dalam bank Pembangunan Asia.
166.
08-11-1966
Keanggotaan kembali RI dalam dana Moneter Internasional dan bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan.
167.
01-11-1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan yang bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada militer Sukarela.
168.
14-02-1966
Penarikan diri RI dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan.
169.
31-12-1965
Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966.
170.
23-08-1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Undang-undang.
171.
27-06-1964
Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan Sumbangan-sumbangan Wajib Istimewa (SWI) di Daerah Tk.II Kepulauan Riau.
172.
01-06-1964
Penetapan Perpu No.1 Tahun 1963 Tentang Pelunasan Cukai Tembakau oleh Perusahaan -Perusaahaan Hasil Tembakau dari Perusahaan - perusahaan itu kedalam Peredaran Bebas Menjadi Undang-undang.
173.
26-05-1964
Penetapan Perpu No.16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Bangunan, menjadi Undang-undang.
174.
25-05-1964
Bank Tabungan Negara.
175.
22-06-1963
Penetapan Perpu No.11 Tahun 1962 tentang Pemungutan sumbangan Wajib Istimewa atas beberapa Jenis Barang, menjadi Undang-undang.
176.
22-06-1963
Penetapan Perpu No.12 Tahun 1962 tentang ketentuan di Bidang Fiskal mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa, menjadi Undang-undang.
177.
22-06-1963
Penetapan Perpu No.13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor, menjadi Undang-undang.
178.
22-06-1963
Penetapan Perpu No. 14 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia, Menjadi Undang-Undang.
179.
16-08-1962
Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
180.
16-08-1962
Bank Pembangunan Swasta.
181.
18-06-1962
Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun 1962.
182.
01-03-1961
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Th. 1961.
183.
26-09-1960
Statistik.
184.
20-02-1959
Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan darat (lembaran negara Tahun 1950 No.28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/ditambah, Pun Undang-undang darurat No.28
185.
27-01-1959
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.
186.
31-12-1958
Pengubahan Undang-undang Undang-undang No. 74 Tahun 1958 Tentang Pajak Bangsa Asing
187.
31-10-1958
Dewan Perancang Nasional
188.
31-10-1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
189.
27-10-1958
Penanaman Modal Asing
190.
08-10-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani Dan Nelayan (lembaran-negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-undang
191.
07-10-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (lembaran-negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-undang
192.
29-09-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing sebagai Undang-undang
193.
29-09-1958
Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 jo UU No. 63 Tahun 1958
194.
15-09-1958
Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-undang Mata Uang Tahun 1953 (lembaran-negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-undang
195.
15-09-1958
Pajak Verponding Untuk Tahun-tahun 1957 Dan Berikutnya
196.
14-08-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter, sebagai Undang-undang
197.
29-07-1958
Penetapan "undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah Dan Menambah Undang-undang Bea Berat Barang (goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang Sebagai Undang-undang
198.
17-07-1958
Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
199.
17-07-1958
Penetapan Bagian III A (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
200.
16-04-1958
Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-import Bank Of Washington
201.
19-03-1958
Kenaikan Tarif Uang Rambu
202.
08-04-1957
Mengubah Dan Menambah Undang-undang Penempatan Bagian VIIIB Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953