DPR Minta PPATK Buka Aliran Dana Bank Century

01-12-2009 / PIMPINAN

DPR meminta PPATK membuka aliran dana Bank Century. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menerima Ketua PPATK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi empat Wakil Ketua DPR lainnya yaitu, Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Marwoto, dan Anis Matta, menerima rombongan PPATK.

 "Kami menerima PPATK karena PPATK menjadi ekor dalam Skandal Bank Century. Mengapa kami memanggil PPATK, karena rapat paripurna sudah meloloskan pansus hak angket untuk skandal Bank Century," kata Marzuki.

Menurut Marzuki, PPATK memegang peranan penting dalam pengungkapan skandal Bank Century. Data PPATK menjadi kunci pembuka skandal yang merugikan negara Rp. 6,7 Triliun ini.

"Apakah PPATK akan memuluskan angket membuka aliran data 6,7 Triliun," ujar Marzuki.

Marzuki mengapresiasi semangat PPATK membantu panitia angket Century yang akan dibentuk 4 Desember nanti.

"Dari penjelasan-penjelasan beliau, bahwa beliau akan membantu dengan sekuat tenaga namun tentunya dengan keterbatasan-keterbatasan. Supaya tidak ada lagi fitnah," tegasnya.

Marzuki Alie menilai PPATK harus spesifik dalam menelusiri aliran dana skandal Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun. "Harapan kita 6,7 Triliun bisa ditelusuri oleh PPATK. Rupanya tidak demikian, harus spesifik," kata Marzuki.

Sementara itu Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, dalam rangkaian penuntasan skandal Bank Century, Pimpinan DPR akan memanggil pimpinan KPK Kamis (3/12) pekan ini. KPK dipercaya sebagai lembaga yang paling layak mengusut tuntas skandal Bank Century.

"Lusa pimpinan DPR memanggil pimpinan KPK untuk membicarakan pengusutan skandal Century," kata Priyo Budi Santoso

Menurut Priyo, DPR mengusut skandal Century dari sisi politik. Sementara, KPK yang akan menyelidiki dari wilayah hukumnya.

"Angket Century mengungkap skandal Century dari ranah politik. Kalau KPK mengusut dari jalur hukum, karena KPK paling sahih untuk mengusut dari jalur hukum," jelas Priyo. "Jadwal pastinya lusa siang atau sore, Itu yang sudah disepakati pimpinan," tegasnya.

 

PPATK Tunggu Perintah DPR

Sementara itu, Ketua PPATK Yunus Husein mengaku siap membantu proses pengungkapan aliran dana skandal Bank Century dalam pansus Angket Century. PPATK menurut Yunus hanya menunggu permintaan dan perintah dari DPR.

"Bukan persoalan sanggup atau tidak, kita ada prioritas. Kalau tidak diminta berarti tidak menjadi prioritas dong," kata Yunus

Yunus juga menegaskan bahwa selama ini PPATK sudah menyerahkan beberapa data yang diminta KPK untuk beberapa kasus yang ditangani KPK. "Dari 51 yang diminta saja kami baru hasilkan 11 informasi yang kita dalami dan kita sampaikan ke BPK," ujar Yunus.

Bahkan, Yunus mengaku setiap hari lembaganya selalu saja menemukan transaki mencurigakan. Jumlahnya pun bahkan sangat banyak. "Kami tiap hari terima laporan transaksi mencurigakan sebanyak 70 diluar masalah ini," imbuhnya.

Yunus berharap agar PPATK lebih mudah dalam membantu pansus angket Century, pansus harus fokus pada beberapa hal krusial yang mengarah ke skandal Bank Century. "Lebih mudah kalau data yang diminta terbatas, fokus juga jelas untuk dikerjakan. Kalau tidak bisa bertahun-tahun tidak akan selesai," tutupnya.(ol)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Resmi Terima Perppu Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19
02-04-2020 / PIMPINAN
DPR RI resmi menerima Surat Presiden (Surpres) untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan...
DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang Kepada Pinjaman Luar Negeri
31-03-2020 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku khawatir terhadap ketersediaan anggaran negara untuk menanggulangi...
Akhiri Reses, DPR Fokus Penanganan dan Dampak Covid-19
30-03-2020 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani akan memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun Sidang 2019-2020, pada Senin...
DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Pekan Depan
27-03-2020 / PIMPINAN
DPR RI memutuskan tidak memperpanjang Masa Reses Persidangan II dan akan menggelar Rapat Paripurna dimulainya Masa Persidangan III, pada Senin...