Legislator Sepakat Stop Kirim PRT ke Timur Tengah

05-05-2015 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Hamid Noor Yasin menyatakan sepakat penghentian pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga (PRT) ke kawasan Timur Tengah. Meski demikian pemerintah harus memberi solusi dengan membuka seluas-luasnya lapangan kerja di dalam negeri.

Demikian ditegaskan Hamid saat dihubungi Parlementaria Selasa (5/5) menanggapi Kemenaker yang akan melakukan penghentian TKI khususnya yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan kebijakan penghentian penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pembantu rumah tangga (moratorium) khususnya bagi pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Pada pekan ini  Menaker akan menandatangani SK (Surat Keputusan)  tentang penghentian penempatan TKI ini. “ Konsekuensinya, pengiriman TKI PRT (pembantu rumah tangga) nantinya termasuk human trafficking akan distop"  kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di kantornya Senin (4/5).

Menurut Menaker, kebijakan penghentian ini dilakukan melalui hard policy dengan beberapa macam alasan. Salah satunya yaitu lantara negara-negara di kawasan Timur Tengah masih menerapkan sistem kafalah atau sponsorship, di mana hak privasi majikan sangat kuat daripada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan.Akibatnya posisi TKI lemah, seperti tidak boleh pulang meski masa kontraknya habis dan dipindahtangankan ke majikan lain.

Alasan lain  gajinya rendah, antara Rp 2,7 juta-Rp 3 juta per bulan, sama dengan UMR disini. Ini tidak sebanding dengan resiko dan pengorbanannya meninggalkan keluarga di Indonesia.

Lebih lanjut Hamid menegaskan, dengan penghentian pengiriman TKI PRT tersebut maka pemerintah harus segera mencari solusi di dalam negeri untuk  mengakomodir kepentingan mereka. Di sisi lain, Komisi IX akan memperjuangkan agar RUU Perlindungan PRT bisa masuk Prolegnas dan segera disahkan. Pasalnya RUU yang diperjuangkan  selama 11 tahun itu belum dibahas DPR.

Dengan adanya UU PRT, kata Hamid, diharapkan perlakuan kepada pembantu rumah tangga itu lebih manusiawi. Selama ini perlindungannya tidak ada, gajinya juga tidak jelas dan jam kerjanya juga tidak diatur dengan jelas.

Politisi PKS ini menegaskan, pengiriman TKI ke luar negeri harus ditekankan kepada tenaga trampil atau memiliki keahlian (skill). Dengan demikian pengiriman ‘pahlawan devisa’ akan membawa manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri dan negara. Dengan tenaga terampil maka jaminan dan perlindungannya jelas serta meminimalisir bahkan meniadakan dampak negatif yang akan terjadi. (mp) foto: naefuroji/parle/od


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...