Perlu Perpres Penetapan dan Penyimpanan Kebutuhan Pokok

29-05-2015 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyayangkan, Kementerian Perdagangan belum memiliki perangkat regulasi teknis yang mengatur tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sudah disahkan 2014 sepertinya “tidak mempunyai kaki”. Lumpuh! Muncul pertanyaan, jadi selama ini pemerintah kerja apa?

Tidak adanya peraturan turunan seperti Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan tidak mempunyai panduan teknis untuk mengendalikan dan mengelola barang kebutuhan pokok.

“ Pantas saja, Kementerian Perdagangan kelihatan bingung dan tidak mempunyai arah sama sekali dalam ihwal pengelolaan dan pengendalian barang kebutuhan pokok yang makin hari makin melonjak,” tegas politisi Gerindra di Jakarta, Jumat (29/5).

Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2015 mulai menunjukkan tren naik.  Di pasar-pasar tradisional, harga beras (medium) naik pada kisaran Rp.10.800/kg, minyak goreng pada kisaran Rp.11.300/kg, bawang putih pada kisaran Rp.23.000/kg, gula pasir pada kisaran Rp.12.700/kg, dan daging pada kisaran Rp.108.000/kg.

Naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok tersebut, lanjut dia, akan sangat memberatkan masyarakat. Mereka akan mengalokasikan pengeluaran rumah tangga lebih tinggi akibat kenaikan harga BBM, LPG dan TDL. Alokasi pengeluaran itu bahkan bisa mencapai 40%.

Kepada Kementerian Perdagangan dia mendesak untuk mengantisipasinya sejak dini. Jika tidak, kenaikan harga barang tersebut akan berdampak pada kenaikan inflasi. Saat ini, berdasarkan laporan dari Bank Indonesia (BI), laju inflasi pada April 2015 sudah mencapai 6,79 persen. Laju inflasi tersebut adalah yang tertinggi jika dibandingkan degan Negara-negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Thailand.

Selanjutnya Heri mendorong pemerintah segera mengeluarkan Perpres tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. Alasannya, barang kebutuhan pokok sangat penting bagi kehidupan mesyarakat yang menyebabkan pengeluaran anggaran rumah tangga yang tinggi dan sangat  berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Dengan Perpres tersebut akan mengatur kewenangan Menteri Perdagangan secara lebih jelas dan tegas.

Saat ini, kewenangan Menteri Perdagangan masih terbatas pada kondisi-kondisi normal, namun jika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu (luar biasa) sepertinya terganggunya perdagangan nasional, gangguan pasokan, dan kondisi harga diatas harga acuan, maka Menteri perdagangan akan kelimpungan dan kacau.( spy,mp), foto : iwan armanas/parle/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kualitas Produk BUMNIS Dikritik
12-02-2020 / KOMISI VI
Buruknya kualitas produk dari Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) menjadi bahan kritik oleh Anggota Komisi VI DPR RI...
Pelindo Harus Diberikan Otoritas Penuh di Pelabuhan
11-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong agar otoritas kewenangan di pelabuhan sepenuhnya harus diberikan kepada PT. Pelabuhan Indonesia...
BUMN Sektor Maritim Harus Kedepankan Pelayanan Publik
11-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin menegaskan kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kemaritiman agar mengedepankan pelayanan publik...
Pembangunan Industri Manufaktur Nasional Layak Didukung
10-02-2020 / KOMISI VI
Prioritas pembangunan industri nasional di sektor industri manufaktur sudah selayaknya didukung secara kritis dan bertahap seraya tetap menjaga keterkaitan kesinambungannya....