Perpres Pengendali Harga Telat Dikeluarkan

18-06-2015 / KOMISI VI

Perpres pengendali harga dan ketersediaan stok pangan sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Komisi VI DPR RI sempat mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkannya sebagai turunan dari UU Perdagangan yang sudah disahkan sejak 2014.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV), menilai, Perpres tersebut sebetulnya telat dikeluarkan. Perpres ini diharapkan mempersempit ruang gerak para spekulan dan penimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat. Perpres kini berada di Kemenkum HAM untuk dicatat dalam Lembaran Negara. Heri berharap, Kemenkum HAM bisa segera menerbitkan salinan Perpres, tanpa perlu menunggu lama.

 

“Minimal ada kepastian dalam bentuk payung hukum secara tertulis setelah sekian lama menunggu lahirnya UU Perdagangan sejak tahun 1973 sampai dengan 2014,” kata Heri saat dihubungi Kamis (18/6). Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan turunan UU Perdagangan dalam bentuk Perpres harus memuat penetapan harga khusus bahan kebutuhan pokok saat puasa dan lebaran. Perpres juga memuat harga eceran tertinggi dan harga subsidi untuk sebagian barang pokok dan penting.

 

Setelah Perpres diterbitkan, Kemendag juga membentuk tim pengendali harga dan ketersediaan stok. Tim tersebut nantinya terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, para ahli, produsen, pelaku usaha, dan konsumen. “Kalau melihat unsur dari tim, rasanya cukup mewakili seluruh pemangku unsur kepentingan,” imbuh Heri. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kualitas Produk BUMNIS Dikritik
12-02-2020 / KOMISI VI
Buruknya kualitas produk dari Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) menjadi bahan kritik oleh Anggota Komisi VI DPR RI...
Pelindo Harus Diberikan Otoritas Penuh di Pelabuhan
11-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong agar otoritas kewenangan di pelabuhan sepenuhnya harus diberikan kepada PT. Pelabuhan Indonesia...
BUMN Sektor Maritim Harus Kedepankan Pelayanan Publik
11-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtaruddin menegaskan kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kemaritiman agar mengedepankan pelayanan publik...
Pembangunan Industri Manufaktur Nasional Layak Didukung
10-02-2020 / KOMISI VI
Prioritas pembangunan industri nasional di sektor industri manufaktur sudah selayaknya didukung secara kritis dan bertahap seraya tetap menjaga keterkaitan kesinambungannya....