Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri prihatin dengan peringkat minat baca atau literasi masyarakat Indonesia. Diketahui peringkat Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang diteliti oleh Central Connecticut State University tahun 2016, dalam data World's Most Literate Nations.

Lebih mengejutkan, data UNESCO tahun 2012 menunjukkan bahwa indeks tingkat membaca orang Indonesia hanyalah 0,001. Itu artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius.

“Malu kalau peringkat Indonesia berada 2 peringkat paling bawah di antara negara lain. Peringkat literasi kita ke 60 dari 61 negara, ini memprihatinkan. Kita butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dan sumber ilmu itu adalah buku,” prihatin Fikri, saat RDP Komisi X dengan Plt. Kepala PNRI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/06/2016).

Politisi F-PKS ini juga mengkritisi rencana pemotongan anggaran PNRI pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp miliar, sehingga anggaran dari Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.

“Perpustakaan itu bagian dari pendidikan. Fungsi pendidikan itu tidak bisa ditawar, untuk dipotong anggarannya. Tidak layak untuk dipotong. Apalagi, sungguhpun anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBN, pendidikan masih sulit dan berat,” nilai politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Muslim. Politisi F-PD itu juga mengaku prihatin dengan peringkat literasi Indonesia. Ia mengingatkan, peringkat literasi ini harus menjadi perhatian kita bersama.

“Terhadap pemotongan anggaran ini, kami sangat prihatin, apalagi jika mengacu kepada peringkat literasi. Anggaran pendidikan jangan dipotong, karena akan berpengaruh kepada kualitas SDM,” tegas politisi asal dapil Aceh itu.

Sebelumnya, Plt. Kepala PNRI Dedi Junaedi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya mendapat pemotongan anggaran belanja sebesar Rp 88,8 miliar pada RAPBN-P2016, dari anggaran semula Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.

Pemotongan anggaran itu meliputi program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp 11,1 miliar. Kemudian anggaran program peningkatan sarana dan prasarana apparatur sebesar Rp 603 juta, dan program pengembangan perpustakaan sebesar Rp 77 miliar.

“Dalam rangka percepatan peringkat Indonesia dalam literasi Internasional yang saat ini menempati urutab 60 dari 61 negara, dan implementasi program Nawacita, maka program prioritas PNRI membutuhkan anggaran sekurang-kurangnya Rp 82,7 miliar,” kata Dedi.

Terhadap usulan kebutuhan anggaran itu, Komisi X DPR meminta PNRI untuk membuat simulasi atau exercise kebutuhan anggaran peningkatan literasi, dan membuat surat resmi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan DPR RI. (sf), foto: kresno/hr.