Ahmad Riski Sadig : Pemerintah Diharapkan Bisa Mendanai Rumah Sakit Swasta

15-07-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmad Riski Sadig mendorong pemerintah untuk mengakaji, dimungkinkanya rumah sakit swasta mendapat bantuan anggaran dana dari pemerintah. Usul tersebut dia sampaikan saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 dengan Pemerintah. 

 

"Ini kan baru pertama pemerintah menjalankan program kesehatan lima persen sesuai dengan undang-undang, ini kan baru tahun 2016. Dalam posisi yang sekarang ini saya hanya ingin membuka, karena selama ini pemerintah belum memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan non pemerintah," ungkap Riski di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2016). 

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini mengungkapkan, banyak rumah sakit swasta yang memiliki kualitas unggul dengan tenaga kesehatan yang profesional dan sudah teruji memiliki kontribusi besar pada masyarakat. Jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, mengharuskan tenaga kesehatan dari PNS, sedangkan perekrutannya melalui proses yang tidak simpel. Dalam hal tersebut swasta lebih unggul. 

 

"Misalnya rumah sakit milik organisasi Muhammadiyah, rumah sakit milik pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Al-Irsyad, itu semua punya rumah sakit, atau klinik-klinik kesehatan yang dimiliki pribadi di tingkat kecamatan kabupaten. Sudah pasti ini punya tenaga kerja kesehatan, beda dengan pemerintah, kalau pemerintah punya rumah sakit dia harus dengan tenaga PNS. Makanya banyak rumah sakit yang tidak ada dokternya, di daerah-daerah terpencil," papar Riski. 

 

Namun Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyadari usul tersebut belum ada payung hukumnya. Tapi usul tersebut cukup beralasan, karena dalam sektor pendidikan, lembaga pendidikan swasta dibantu pendanaan oleh pemerintah, maka jika ada usulan lembaga kesehatan swasta dibantu anggaran oleh pemerintah bukanlah angan-angan yang mustahil. Menurutnya usulan ini bisa menjadi variasi untuk mempercepat fasilitas kesehatan dekat dengan rakyat. 

 

"Payung hukum yang mengatur itu dimungkinkan saja. Pendidikan bisa, kenapa kesehatan tidak. Tergantung pemerintahnya. Kita kan memberikan masukan saja, realisasinya ada di pemerintah," tandas Riski. (eko) foto:andri/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Koordinasi untuk Dukung KEK Bitung
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk mendukung terselenggaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
Perlu Pendekatan Khusus untuk Pembebasan Lahan
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembebasan lahan, menjadi salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan tak jarang, muncul penolakan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada...
Pembangunan Harus Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
05-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, diharapkan turut mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selain...
Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini
02-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan...