Ahmad Riski Sadig : Pemerintah Diharapkan Bisa Mendanai Rumah Sakit Swasta

15-07-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmad Riski Sadig mendorong pemerintah untuk mengakaji, dimungkinkanya rumah sakit swasta mendapat bantuan anggaran dana dari pemerintah. Usul tersebut dia sampaikan saat Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2017 dengan Pemerintah. 

 

"Ini kan baru pertama pemerintah menjalankan program kesehatan lima persen sesuai dengan undang-undang, ini kan baru tahun 2016. Dalam posisi yang sekarang ini saya hanya ingin membuka, karena selama ini pemerintah belum memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan non pemerintah," ungkap Riski di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2016). 

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur VI ini mengungkapkan, banyak rumah sakit swasta yang memiliki kualitas unggul dengan tenaga kesehatan yang profesional dan sudah teruji memiliki kontribusi besar pada masyarakat. Jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, mengharuskan tenaga kesehatan dari PNS, sedangkan perekrutannya melalui proses yang tidak simpel. Dalam hal tersebut swasta lebih unggul. 

 

"Misalnya rumah sakit milik organisasi Muhammadiyah, rumah sakit milik pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Al-Irsyad, itu semua punya rumah sakit, atau klinik-klinik kesehatan yang dimiliki pribadi di tingkat kecamatan kabupaten. Sudah pasti ini punya tenaga kerja kesehatan, beda dengan pemerintah, kalau pemerintah punya rumah sakit dia harus dengan tenaga PNS. Makanya banyak rumah sakit yang tidak ada dokternya, di daerah-daerah terpencil," papar Riski. 

 

Namun Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyadari usul tersebut belum ada payung hukumnya. Tapi usul tersebut cukup beralasan, karena dalam sektor pendidikan, lembaga pendidikan swasta dibantu pendanaan oleh pemerintah, maka jika ada usulan lembaga kesehatan swasta dibantu anggaran oleh pemerintah bukanlah angan-angan yang mustahil. Menurutnya usulan ini bisa menjadi variasi untuk mempercepat fasilitas kesehatan dekat dengan rakyat. 

 

"Payung hukum yang mengatur itu dimungkinkan saja. Pendidikan bisa, kenapa kesehatan tidak. Tergantung pemerintahnya. Kita kan memberikan masukan saja, realisasinya ada di pemerintah," tandas Riski. (eko) foto:andri/od.

BERITA TERKAIT
Azis Syamsudin Gantikan Kahar Muzakir
21-02-2017 / BADAN ANGGARAN
Kursi Ketua Badan Anggaran DPR RI kembali mengalami pergantian. Wakil Ketua DPR Fadli Zon (F-Gerindra) melantik Ketua Badan Angggaran DPR...
Rencana Super Holding Diharap Jadikan BUMN Lebih Lincah
25-10-2016 / BADAN ANGGARAN
Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpisah-pisah menjadikan badan usaha ini sulit berkoordinasi. BUMN-BUMN di Negara lain saat ini...
Sepuluh Fraksi di Banggar Setujui RUU APBN 2017 Diputuskan di Paripurna
25-10-2016 / BADAN ANGGARAN
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta...
Pemerintah Diharap Konsisten Membangun Kedaulatan Pangan
24-10-2016 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menilai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf...

  • SHARES