Pengelolaan Dana Desa Harus Disempurnakan

18-07-2016 / BADAN ANGGARAN

Dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah masih dalam tahap introduksi, maka sudah semestinya pemerintah mencari formula pengelolaan yang baik dan pas. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

 

Argumen tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji saat rapat panitia kerja kebijakan transfer dana pusat ke daerah dan dana desa dengan pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Kementerian Keuangan RI.

 

"Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju. Tolong ini disempurnakan lagi, agar lebih merata, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan," ujar Sirmadji di ruang rapat Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7/2016). 

 

Baginya pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. “Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara di seluruh tanah air,”ujar Sirmadji,

 

Pemerataan pembangunan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan pembangunan juga mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal.

 

“Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal,”tambanya

 

Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung oleh peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya. Politisi dari Fraksi PDI Perjungan ini juga menekankan tentang pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.

 

Dia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai dalam penyusunan anggaran nasional hanya Jawa, Sumatera dan Bali saja yang diuntungkan. "Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju," tandas Sirmadji. (eko) foto:andri/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...