Pemerintah Tak Miliki Kepercayaan Diri Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi

19-07-2016 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Soekartono melontarkan kritik kerasnya kepada pemerintah, karena menurutnya sampai saat ini tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menuntut pemerintah agar mampu meningkatkan perekonomian pada tahun 2017.
 
 
Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dengan Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. 
 
 
"Saya menilai pemerintah tidak memiliki kepercayaan diri. Kenapa begitu, karena hampir semua asumsinya itu mengikuti asumsi 2016. Kita harusnya mempunyai satu target di 2017 ekonomi kita sudah menjadi lebih baik," desak Bambang kepada pemerintah di ruang rapat Banggar Nusantara II, Selasa (19/7/2016). 
 
 
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini membeberkan beberapa kebijakan pemerintah yang seharusnya bisa menjadi faktor peningkatan ekonomi nasional. Subsidi bahan bakar minyak sebesar 290 triliun, menurut Bambang seharusnya untuk kepentingan infrastruktur, di samping itu subsidi listrik yang dikurangi sekitar 100 triliun menjai 50 triliun, seharusnya juga bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi jika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik. 
 
 
Selain subsidi listrik dan BBM, Bambang juga menyinggung soal 12 paket kebijakan ekonomi pemerintah, Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan Dana Desa. Dia mengharapkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah seharusnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bukti kongkrit penurunan angka kemiskinan.  
 
 
"Presiden telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi, seharusnya dengan ini pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Terus di sini juga ada bonus Tax Amnesty dan ini sudah mulai berjalan, dampaknya jatuh di 2017. Dana desa yang jauh lebih besar ini bisa menumbuhkan ekonomi di daerah, karena dari 28 juta rakyat miskin 18 juta ada di desa dan 10 juta ada di kota," tandas Bambang. 
 
 
Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur I ini juga menambahkan, dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN itu juga bisa menjadi pendukung kemajuan ekonomi. Dia beralasan karena BUMN itu sebagai stabilisator termasuk juga agen of development ekonomi negara. 
 
 
"Kebijakan seperti ini tidak ada di priode sebelumnya atau dialkukan pemerintahan yang lalu. Karena itu saya berharap pertumbuhan ekonomi ini harusnya meledak di 2017," ujar Bambang.  (eko,mp)/foto:andri/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...
Kawasan Mandalika Sedang Berbenah
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan...