RUU TENTANG HORTIKULTURA SIAP DIBAHAS DPR

25-02-2010 / LAIN-LAIN

 

     Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Habib Nabiel Fuad Almusawa mengatakan, Komisi IV DPR akan segera membahas RUU tentang Hortikultura pada tahun ini. "RUU tentang Hortikultura akan segera dibahas karena sudah menjadi Prolegnas 2010," katanya.

     Sebelumnya, terang Habib, RUU ini dahulu sudah menjadi kesepakatan Komisi IV DPR untuk masuk di dalam Prolegnas namun sempat dicoret dari Prolegnas DPR. "RUU ini sempat hilang kemarin, RUU ini sudah kesepakatan Komisi IV lalu kemudian dimasukkan ke Baleg namun tidak dijadikan prioritas disana," katanya.

     Habib mengatakan, saat itu Baleg melakukan penyisiran terkait RUU Prioritas di Komisi IV DPR namun mereka tidak menyadari pentingnya RUU tentang Hortikultura ini. "Akhirnya kita jelaskan semua kepada Baleg, agar memberikan prioritas terhadap RUU ini," ujarnya.

     Dia menambahkan, seluruh anggota Komisi IV DPR akan berjuang keras untuk menuntaskan RUU tentang Hortikultura pada masa sidang ini. "RUU ini sangat ditakutkan oleh negara lain, karena mereka punya kepentingan untuk memasukkan produknya ke Indonesia," jelasnya.

     Menurut Habib, RUU tentang Hortikultura memiliki point penting dalam mengatur hortikultura seperti pemberlakukan kuota terhadap produk tertentu dari negara lain serta menjaga produk dalam negeri. "RUU ini ada tiga sisi diantaranya sisi dari petani artinya memberikan prioritas produk dalam negeri, melindungi petani, dan mengatur penjualan produksi dalam negeri dan kaitannya dengan produk luar negeri," paparnya.

     Dia mengatakan, Komisi IV DPR juga akan menyepakati aturan tentang produk luar negeri, seperti pembatasan dan adanya speck-speck tertentu terhadap produk negara lain. "Kita tidak menapikkan adanya ACFTA tetapi kita membuat batasan bahwa ini yang dapat bisa masuk dan keluar," terang Habib.

     Menurut Habib, hal ini baru pemikiran dan masih dalam bentuk draft ilmiah. Artinya, masih memerlukan masukan dari semua pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para pakar, dan seluruh masyarakat. "Ini masih proses panjang, tetapi ada kemajuan karena telah dimasukkan di dalam Prolegnas 2010 ini," jelas Habib. (si) Foto:Iwan Armanias.
 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
F-PD DPR Kawal Penanganan Covid-19
13-07-2020 / LAIN-LAIN
Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan bahwa F-PD DPR RI akan terus mengawal kebijakan penanganan...
Waspadai Konflik di LCS, Pemerintah Diminta Tingkatkan Kekuatan Diplomasi
10-07-2020 / LAIN-LAIN
Pemerintah dinilai perlu mewaspadai ketegangan di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS) yang meningkat akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan, terjadinya...
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase ‘Parliamentary Threshold’ Dinaikkan
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada...
‘Parliamentary Threshold’ Diharapkan Tetap 4 Persen
07-07-2020 / LAIN-LAIN
Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang...