Target Pajak RAPBN 2017 Bisa Lebih Tinggi

23-08-2016 / BADAN ANGGARAN

Anggota Badan Anggaran DPR Dony Ahmad Munir menilai langkah pemerintah terkait target perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 seolah mencari jalan aman, demi menjaga keseimbangan fiskal. Namun target pemerintah tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, karena ada kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

 

“Sehingga, penerimaan pajak juga seharusnya ada kenaikan bukan malah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya,” kata Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08/2016).

 

Menurut politisi F-PPP itu, penerimaan pajak pada tahun 2017 dengan menggunakan basis penerimaan pajak tahun ini, pada satu sisi memberikan gambaran bahwa pemerintah berusaha realistis, apalagi penerimaan pajak tahun ini juga berpeluang tidak tercapai.  Namun pada sisi lain, ada optimisme ekonomi tumbuh lebih baik, sehingga penerimaan pajak juga harus meningkat.

 

“Ada peningkatan kegiatan ekonomi, berarti peluang penerimaan pajak juga harus ada peningkatan. Jika tidak ada peningkatan berarti kemampuan pemerintah dalam menarik pajak perlu dipertanyakan,” sorotnya.

 

Sementara terkait defisit yang cukup tinggi, Dony menilai hal itu disebabkan karena target penerimaan pajak yang lebih rendah dari tahun ini. Jika penerimaan pajak meningkat, defisit bisa di tekan. Demikian pula beban utang juga tidak perlu dinaikkan.

 

“Beban defisit yang membesar, membuka peluang bagi pemerintah untuk menambah beban utang, sementara beban utang sudah cukup tinggi,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

 

Sebagaimana diketahui, defisit anggaran pemerintah dalam RAPBN 2017 diajukan sebesar Rp 332,8 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut naik dari APBN-P 2016, yang di patok Rp 296,7 triliun, atau 2,35 persen terhadap PDB.

 

Nota Keuangan dan RAPBN 2017 juga menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan sepanjang 2017, ditetapkan Rp 1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp 50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp 1.546,7 triliun. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemerintah menargetkan Rp 240,4 triliun, atau diturunkan Rp 33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp 273,8 triliun. (sf), foto: andri/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Koordinasi untuk Dukung KEK Bitung
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk mendukung terselenggaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
Perlu Pendekatan Khusus untuk Pembebasan Lahan
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembebasan lahan, menjadi salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan tak jarang, muncul penolakan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada...
Pembangunan Harus Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
05-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, diharapkan turut mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selain...
Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini
02-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan...