Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

25-08-2016 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI melaporkan hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja)‎ perumus kesimpulan, dalam rangka pembicaraan tingkat I tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015. Laporan di sampaikan saat Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. 

 

Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid‎ membacakan hasil rekomendasi Panja, dia menyampaikan, Banggar DPR meminta pemerintah agar mampu meningkatkan kapasitas laporan keuangan pemerintahan. 

 

"Pemerintah agar meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, laporan keuangan kementerian dan lembaga yang masih mendapat opini audit 'Wajar Dengan Pengecualian' atau ‎'Tidak Menyatakan Pendapat'," papar Jazilul di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR,  Jakarta, Kamis (25/8/2016) 

 

Selain itu ‎pemerintah juga diminta agar menyebarluaskan informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) kepada masyarakat, menurut Jazilul hal tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP‎.

 

Panja juga merekomendasikan kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah, agar penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian dan lembaga negara. 

 

Selanjutnya pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan sumber berdaya manusia pada kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah‎. (eko) foto:andri‎/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...