Pemerintah Diminta Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

25-08-2016 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI melaporkan hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja)‎ perumus kesimpulan, dalam rangka pembicaraan tingkat I tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015. Laporan di sampaikan saat Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. 

 

Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid‎ membacakan hasil rekomendasi Panja, dia menyampaikan, Banggar DPR meminta pemerintah agar mampu meningkatkan kapasitas laporan keuangan pemerintahan. 

 

"Pemerintah agar meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap laporan keuangan Pemerintah Pusat, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, laporan keuangan kementerian dan lembaga yang masih mendapat opini audit 'Wajar Dengan Pengecualian' atau ‎'Tidak Menyatakan Pendapat'," papar Jazilul di Ruang Rapat Banggar, Gedung DPR,  Jakarta, Kamis (25/8/2016) 

 

Selain itu ‎pemerintah juga diminta agar menyebarluaskan informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) kepada masyarakat, menurut Jazilul hal tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP‎.

 

Panja juga merekomendasikan kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset pemerintah, agar penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian dan lembaga negara. 

 

Selanjutnya pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan sumber berdaya manusia pada kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah‎. (eko) foto:andri‎/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...
Kawasan Mandalika Sedang Berbenah
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan...