Pengampunan Pajak Ditujukan untuk WP Besar

07-09-2016 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Amir Uskara menjelaskan, sejak awal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditujukan kepada para wajib pajak (WP) besar. Yang dimaksud dengan wajib pajak besar adalah konglongmerat yang ingkar dari kewajiban membayar pajak dalam negeri. Sedangkan untuk para pengusaha menengah dan kecil bukanlah tujuan utama dari tax amnesty
 
 
"Kebijakan tax amnesty sejak awal tetap ditujukan untuk wajib pajak besar. Utamanya mereka yang menaruh uang dalam jumlah besar di luar," jelas Amir saat menjadi pemateri di seminar yang bertajuk 'Implementasi Tax Amnesty dan APBNP 2016' di gedung Nusantara I, Rabu (7/9/2016). 
 
 
Dia berharap, dengan disahkanya UU tentang Pengampunan Pajak,  hendaknya menjadi pintu masuk bagi dilakukannya reformasi perpajakan, seperti perlunya mereformasi UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dan UU Pajak Penghasilan. 
 
 
Reformasi perpajakan juga harus menyentuh tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). "Reformasi tersebut bertujuan untuk membangun kultur membayar pajak yang diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dan me-refom DJP untuk menjadi institusi yang disegani, dihormati, dipercaya dan kuat," papar Amir. 
 
 
Dengan adanya reformasi perpajakan, maka diharapkan rasio penerimaan pajak Indonesia bisa meningkat lebih tinggi dari saat ini, yang berada di kisaran 11 persen. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan ukuran perekonomian yang hampir sama, tax ratio Indonesia tergolong masih rendah. 
 
 
Relatif kecilnya rasio peneriamaan pajak tersebut, terjadi karena perekonomian Indonesia tumbuh signifikan, tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan pada peneriamaan pajak. 
 
 
"Ekonominya besar, tapi penerimaan pajaknya stagnan, sehingga rasionya malah menurun. Padahal seharunya sebaliknya, tax ratio meningkat dan defisit fiskal bisa ditekan, termasuk menekan beban utang yang kian berat," imbuhnya. (eko,mp) foto:iwan/mr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP minerba...
Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp...
Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia, Bukan Jawa Saja
06-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk...
Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018
23-08-2017 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah....