Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 persen Perlu Pendalaman

14-09-2016 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI belum menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 sebesar 5,1 persen dikarenakan asumsi ini dinilai terlalu pesimistis, sehingga harus dibahas kembali.

 

Hal tersebut diperoleh dalam kesimpulan Rapat Kerja Banggar DPR dengan Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Deputi Gubernur Bank Indonesia serta perwakilan pejabat dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, (13/9/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Terhadap inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan target pembangunan ekonomi apakah bisa disetujui?” tanya Said Abdullah selaku ketua rapat.”Setuju,” dijawab seluruh anggota Banggar yang hadir.

 

Dalam pembahasan awal panja asumsi, defisit anggaran, dan pembiayaan tersebut, Banggar belum bisa menerima alasan perubahan target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3 persen menjadi 5,1 persen “Ini harus dikonsolidasikan lagi dan dibahas dalam tahap pendalaman. Kita lanjutkan Rabu, (14/9),” ujar Said.

 

Sementara asumsi yang sudah disepakati adalah inflasi 4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, ICP $ 45 perbarel, lifting minyak 815.000 barel per hari, lifting gas 1.150.000 barel per hari, target pengangguran 5,6 persen, kemiskinan 10,5 persen, gini rasio 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1. (hs)/foto:jayadi/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Asian Games Diharapkan Dongkrak Perekonomian Sumsel
28-05-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI My Esti Wijayati mengatakan bahwa event Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta...
Penerimaan Pajak Harus Genjot Perekonomian Sumsel
28-05-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa indeks penerimaan pajak di Sumatera Selatan pada kuartal pertama sudah...
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...