Empat Menko Dituntut Jalin Koordinasi Secara Baik

14-09-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan kepada empat kementerian koordinator agar bersinergi dalam menjalankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Penegasan tersebut ditujukan agar seluruh program pemerintah tepat sasaran. 

 

Empat Menko yang hadir dituntun agar menjalin koordinasi secara baik. Pernyataan tersebut disampaikan Said saat rapat Banggar dengan Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman, di ruang Sidang Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016). 

 

"Oleh karenanya kawan-kawan dari Banggar selalu mengingatkan bahwa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, jauh lebih penting agar seluruh program pemerintah tepat sasaran," tandasnya. 

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur XI ini juga menilai, empat menko tersebut masih lemah dalam menjalankan fungsi koordinasi. "Ada berbagai catatan, kelemahan-kelemahan pada tingkat koordinasi, singkronisasi dan pengendalian, karena banyak di kementerian-kementerian oprasional yang sesungguhnya berbeda dengan pemerintah," ungkapnya. 

 

Empat menko hadir dalam rapat ini, tidak ada yang diwakili. Menko Polhukam Wiranto, menyampaikan arah kebijakan bidang polhukam tahun 2017, sebagimana dipresentasikannya di hadapan Anggota Banggar, yakni kepastian dan penegakkan hukum, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi. Selain dua hal tersebut Wiranto juga masih menekankan pada stabilitas keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi. 

 

Sedangkan arah kebijakan perekonomian 2017, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjelaskan koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi makro yang kondusif masih menjadi perhatian. Untuk merealisasikan itu, strategi yang ditempuh dengan koordinasi kebijakan fiskal moneter, penguatan sistem keuangan, pengendalian utang luar negeri, dan pengendalian inflasi. (eko) foto:jayadi/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP minerba...
Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp...
Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia, Bukan Jawa Saja
06-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk...
Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018
23-08-2017 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah....