Empat Menko Dituntut Jalin Koordinasi Secara Baik

14-09-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan kepada empat kementerian koordinator agar bersinergi dalam menjalankan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Penegasan tersebut ditujukan agar seluruh program pemerintah tepat sasaran. 

 

Empat Menko yang hadir dituntun agar menjalin koordinasi secara baik. Pernyataan tersebut disampaikan Said saat rapat Banggar dengan Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menko Bidang Kemaritiman, di ruang Sidang Banggar, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016). 

 

"Oleh karenanya kawan-kawan dari Banggar selalu mengingatkan bahwa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, jauh lebih penting agar seluruh program pemerintah tepat sasaran," tandasnya. 

 

Anggota Dewan dari dapil Jawa Timur XI ini juga menilai, empat menko tersebut masih lemah dalam menjalankan fungsi koordinasi. "Ada berbagai catatan, kelemahan-kelemahan pada tingkat koordinasi, singkronisasi dan pengendalian, karena banyak di kementerian-kementerian oprasional yang sesungguhnya berbeda dengan pemerintah," ungkapnya. 

 

Empat menko hadir dalam rapat ini, tidak ada yang diwakili. Menko Polhukam Wiranto, menyampaikan arah kebijakan bidang polhukam tahun 2017, sebagimana dipresentasikannya di hadapan Anggota Banggar, yakni kepastian dan penegakkan hukum, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi. Selain dua hal tersebut Wiranto juga masih menekankan pada stabilitas keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi. 

 

Sedangkan arah kebijakan perekonomian 2017, Menko Perekonomian Darmin Nasution, menjelaskan koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi makro yang kondusif masih menjadi perhatian. Untuk merealisasikan itu, strategi yang ditempuh dengan koordinasi kebijakan fiskal moneter, penguatan sistem keuangan, pengendalian utang luar negeri, dan pengendalian inflasi. (eko) foto:jayadi/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...