Banggar DPR Setujui Postur Sementara APBN 2017

29-09-2016 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur sementara APBN 2017, persetujuan ini diperoleh setelah melalui proses Panitia Kerja Banggar lalu dirapatkan oleh segenap unsur anggota Banggar perwakilan dari berbagai fraksi yang ada di DPR. Dalam rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Gubernur Bank Indonesia. 

 

Rapat kerja bersama pemerintah ini dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir. Dalam rapat, setelah pemaparan dari Menkeu Sri Mulyani Indrawati dia menanyakan kepada para Anggota Banggar apakah postur sementara APBN 2017 dapat disetujui. 

 

"Saudara-saudara sekalian karena ini hasil panja, saya kira tidak ada lagi pembahasan. ini kan hasil panja, hasil kita bersama. Saya kira sudah setuju untuk mengesahkan postur sementara ini?" tanya Kahar di ruang sidang Banggar, Kamis (29/9/2016). Tanpa ada perdebatan, para Anggota Banggar menjawab "setuju," seketika Pimpinan Sidang mengetuk palu sebagai tanda pengesahan, "Alhamdulillahirobbil Alamin," ujar Kahar sebagai tanda kelancaran rapat. 

 

Menanggapi persetujuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan terima kasihnya kepada Anggota Banggar DPR, "Terima kasih pimpinan, saya rasa ini spriritnya sangat bagus," ungkap Sri. 

 

Sri mengatakan setelah disetujui postur sementara APBN 2017 oleh Banggar DPR maka tahap selanjutnya pemerintah bersama DPR akan membahas detail dari sisi belanja kementerian dan lembaga negara serta anggaran untuk daerah.

 

Dalam pemaparan sebelumnya Sri menjelaskan, anggaran pendidikan tetap akan dijaga sebesar 20 persen, dan anggaran kesehatan tetap dijaga sebesar 5 persen. Dia juga memaparkan tahun 2017 keseimbangan primer dalam APBN Indonesia akan mengalami perbaikan menjadi 109 triliun. 

 

Dalam rapat Sri juga menyampaikan, kenaikan lifting minyak menjadi 815 rbph dan penurunan cost recovery menjadi 10,4 miliar dolar menambah pendapatan migas sekitar Rp9,7 triliun. Target pendapatan non migas dipertahankan sama sesuai RAPBN 2017 sebesar Rp1.462,9 triliun. 

 

Pembahasan Panja asumsi di Banggar menyepakati kenaikan target PNBP Non SAD Migas Rp2,9 triliun. Selain itu juga Panja di Banggar menyepakati penurunan belanja subsidi energi Rp14,9 triliun. (eko) foto:jayadi/mr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Koordinasi untuk Dukung KEK Bitung
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk mendukung terselenggaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
Perlu Pendekatan Khusus untuk Pembebasan Lahan
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembebasan lahan, menjadi salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan tak jarang, muncul penolakan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada...
Pembangunan Harus Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
05-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, diharapkan turut mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selain...
Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini
02-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan...