Baleg Bentuk Panja RUU Larangan Praktik Monopoli

10-10-2016 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang masuk dalam tahap harmonisasi di Baleg.

 

“Semua RUU inisiatif DPR wajib kita harmonisasi di Baleg, untuk itu kita sudah bentuk Panjanya dan Firman Soebagyo sebagai Ketua Panja pengharmonisasian,” ungkap Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).

 

Politisi dari F-Gerindra itu menambahkan, ada beberapa poin krusial yang akan dibahas lebih lanjut dalam Panja RUU Larangan Praktik Monopoli, diantaranya menyangkut kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

 

Dalam draf RUU penganti UU Nomor 5 Tahun 1999 yang disusun oleh komisi VI disebutkan kewenangan KPPU dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan. Menurut Supratman, poin tersebut masih menjadi perdebatan di Baleg apakah bertentangan dengan KUHP atau tidak.

 

Selain itu, Baleg juga menyoroti terkait keputusan akhir KPPU yang masih bisa dibatalkan di lembaga peradilan lainnya. Ia menambahkan, yang terpenting adalah apakah keputusan akhir KPPU  bisa dinyatakan final.

 

“Sebab, kalau dalam rancangan konsepsi sekarang, menurut saya tidak ada gunanya kehadiran KPPU kalau kemudian pada akhirnya putusan KPPU juga bisa dilakukan keberatan di Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung,” jelasnya.

 

“Kita berharap pembentukan KPPU bisa menjadi lembaga yang otonom, yang khusus memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kegiatan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, kita akan perkuat KPPU itu dalam rangka melakukan fungsi dan kewenangannya sehingga seluruh putusan KPPU itu pada akhirnya wajib untuk diikuti,” imbuh politisi dari dapil Sulteng itu. (ann,mp)/foto:naefurodji/iw. 

BERITA TERKAIT
Desa Sebagai Subjek Pembangunan
29-03-2017 / BADAN LEGISLASI
Sebelum Undang-undang Desa diundangkan, desa masih dipandang sebagai obyek pembangunan semata. Sebagai obyek, desa hanya dijadikan bagian dari program-program sektoral....
Karena Potensial Peyimpangan, Fokus Sosialisasi UU Desa Terkait Tata Kelola Keuangan.
29-03-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Dossy Iskandar Prasetyo mengharapkan UU Desa perlu terus disosialisasikan kepada para perangkat desa termasuk peran serta...
Dana Desa Jangan Hanya Fokus Fisik, Tapi Juga Kecerdasan
27-03-2017 / BADAN LEGISLASI
Mengamati besarnya dana desa yang dikucurkan, anggota Baleg DPR Dwita Ria Gunadi menekankan agar para kepala desa menggunakan dengan baik...
Anggota Baleg Usulkan Sebagian Dana Desa Untuk Kesehatan
27-03-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Putih Sari mengharapkan agar dana desa yang jumlahnya cukup besar sebagian bisa dialokasikan untuk bdang...

  • SHARES