Berikan Keadilan Harga BBM di Papua

18-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, melontarkan pernyataan ketus kepada Direktur Pertamina. Pernyataan tersebut menanggapi kesenjangan tarif BBM, antara harga yang berlaku di Papua dengan yang berlaku di daerah lainya. Harga BBM di Papua, mulai dari Rp70 ribu sampai dengan Rp100 ribu per liter, sedangkan harga BBM di Jawa hanya kisaran Rp7 ribu per liter.

 

Said menekan Dirut Pertamian agar mampu memberikan keadilan harga BBM kepada masyarakat Papua. Bahkan dia memberikan pernyataan pedas, "Harga BBM di Papua tidak adil. Copot Dirut Pertamina! lah bayangin aja harga di sana 100 ribu, kan tidak adil bagi masyarakat Papua," ketus Said di Ruang Banggar DPR, Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016). 

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini memaparkan, idealnya seluruh harga BMM di Indonesia sama rata tidak ada perbedaan antar daerah. Jika ada selisih, tidak sewajarnya ada jarak harga yang sangat jauh. Padahal pendapatan pegawai di daerah pun tidak jauh lebih besar dari pada yang ada di pulau Jawa. 

 

"Seharusnya disamaratakan di seluruh Indonesia. Kalau selisih 15 ribu 20 ribu rasional. Kalau 100 ribu di mana rasionalitas kita. gaji PNS-nya sama kok, apa beda. ‎Jangan-jangan PNS di sana tidak dapat remunerasi, sedangkan di Jakarta dapat. Itu kan parah," Said menyesalkan. 


‎Menurutnya gejolak konflik di Papua salah satu penyebabnya adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Masalah itu diperparah dengan minimnya infrastruktur yang ada di sana. 

 

"Di sini infrastruktur lengkap, di Papua infrastrukturnya setengah mati. Udah gitu beli BBM 100 ribu lagi, ya tambah merana masyarakat Papua. Itu yang oleh presiden disentil Dirut Pertamina. Seharusnya itu tidak boleh terjadi," tandas Said. 


Said cukup memahami kondisi di Papua, bahwa yang ‎dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesamaan hak dalam segala macam, terutama kesamaan hak dalam mendapatkan kesejahteraan. 


‎"‎Sama seperti harga semen, satu sak di sini 60 ribu, tiba-tiba di sana satu juta seratus. Kan kasihan masyarakat Papua. Yang diperlukan masyarakat Papua adalah perlakukanlah kami secara adil. Sebagaimana saudara-sasudara kami di daerah lain," jelas Said. (eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP minerba...
Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp...
Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia, Bukan Jawa Saja
06-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk...
Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018
23-08-2017 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah....