Berikan Keadilan Harga BBM di Papua

18-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, melontarkan pernyataan ketus kepada Direktur Pertamina. Pernyataan tersebut menanggapi kesenjangan tarif BBM, antara harga yang berlaku di Papua dengan yang berlaku di daerah lainya. Harga BBM di Papua, mulai dari Rp70 ribu sampai dengan Rp100 ribu per liter, sedangkan harga BBM di Jawa hanya kisaran Rp7 ribu per liter.

 

Said menekan Dirut Pertamian agar mampu memberikan keadilan harga BBM kepada masyarakat Papua. Bahkan dia memberikan pernyataan pedas, "Harga BBM di Papua tidak adil. Copot Dirut Pertamina! lah bayangin aja harga di sana 100 ribu, kan tidak adil bagi masyarakat Papua," ketus Said di Ruang Banggar DPR, Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016). 

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini memaparkan, idealnya seluruh harga BMM di Indonesia sama rata tidak ada perbedaan antar daerah. Jika ada selisih, tidak sewajarnya ada jarak harga yang sangat jauh. Padahal pendapatan pegawai di daerah pun tidak jauh lebih besar dari pada yang ada di pulau Jawa. 

 

"Seharusnya disamaratakan di seluruh Indonesia. Kalau selisih 15 ribu 20 ribu rasional. Kalau 100 ribu di mana rasionalitas kita. gaji PNS-nya sama kok, apa beda. ‎Jangan-jangan PNS di sana tidak dapat remunerasi, sedangkan di Jakarta dapat. Itu kan parah," Said menyesalkan. 


‎Menurutnya gejolak konflik di Papua salah satu penyebabnya adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Masalah itu diperparah dengan minimnya infrastruktur yang ada di sana. 

 

"Di sini infrastruktur lengkap, di Papua infrastrukturnya setengah mati. Udah gitu beli BBM 100 ribu lagi, ya tambah merana masyarakat Papua. Itu yang oleh presiden disentil Dirut Pertamina. Seharusnya itu tidak boleh terjadi," tandas Said. 


Said cukup memahami kondisi di Papua, bahwa yang ‎dibutuhkan masyarakat Papua adalah kesamaan hak dalam segala macam, terutama kesamaan hak dalam mendapatkan kesejahteraan. 


‎"‎Sama seperti harga semen, satu sak di sini 60 ribu, tiba-tiba di sana satu juta seratus. Kan kasihan masyarakat Papua. Yang diperlukan masyarakat Papua adalah perlakukanlah kami secara adil. Sebagaimana saudara-sasudara kami di daerah lain," jelas Said. (eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...