DPR Berharap KPPU Wujudkan Demokrasi Ekonomi

18-10-2016 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno menilai pemberian kewenangan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui perubahan atas UU No 5 Tahun 1999 merupakan bagian dari tanggung jawab KPPU untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Mengingat, dunia usaha menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

 

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tentang RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

“Kita berharap memiliki institusi yang menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan kuat. Di lain sisi, kita menyadari bahwa KPPU itu penting sekali untuk menjamin adanya demokrasi ekonomi,” ungkap Hendrawan.

 

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua KADIN Suryani Motik menyampaikan kekhawatirannya terkait kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurutnya, perluasan kewenangan KPPU sebagai penegak hukum  perlu ditinjau kembali. “Yang dikhawatirkan bila KPPU dimanfaatkan pesaing-pesaing kami, lalu siapa yang mengawasi KPPU. Kalau boleh pengusaha bisa menjadi anggota KPPU, karena yang paling tahu dunia usaha adalah pengusaha,” jelasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, politisi dari F-PDIP itu mengapresiasi masukan KADIN agar pemberian kewenangan terhadap KPPU lebih sensitif dan akuntabel. Namun, ia juga mengimbau kepada para pelaku usaha agar tidak berprasangka buruk terlebih dahulu.

 

 “Sekarang ini KPPU seperti macam ompong, kalau ada niatan untuk perkuat ini tolong jangan dicurigai dulu. Kalau nanti power tends to corrupt,  absolute power corrupts absolutely, itu urusan DPR. Kami akan membantu bagaimana merumuskan pasal-pasal terkait tata kelola agar kewenangannya itu tidak disalahgunakan,” imbaunya.

 

Sementara itu, diakui Hendrawan, terkait komposisi anggota komisioner pengawas persaingan usaha saat ini memang didominasi oleh akademisi.  “Apakah nanti akan dibuat komposisi 3 dari pengusaha, 3 dari akademisi dan 3 dari birokrat, nanti kita lihatlah.  Penguatan KPPU itu penting, semua lembaga perlu diperkuat, bagaimana penguatan itu harus produktif bukan destruktif,” imbuh politisi dari dapil Jawa Tengah X itu.(ann,mp), foto : kresno/hr.

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES