DPR Berharap KPPU Wujudkan Demokrasi Ekonomi

18-10-2016 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno menilai pemberian kewenangan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui perubahan atas UU No 5 Tahun 1999 merupakan bagian dari tanggung jawab KPPU untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Mengingat, dunia usaha menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

 

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tentang RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

“Kita berharap memiliki institusi yang menjamin adanya persaingan usaha yang sehat dan kuat. Di lain sisi, kita menyadari bahwa KPPU itu penting sekali untuk menjamin adanya demokrasi ekonomi,” ungkap Hendrawan.

 

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua KADIN Suryani Motik menyampaikan kekhawatirannya terkait kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurutnya, perluasan kewenangan KPPU sebagai penegak hukum  perlu ditinjau kembali. “Yang dikhawatirkan bila KPPU dimanfaatkan pesaing-pesaing kami, lalu siapa yang mengawasi KPPU. Kalau boleh pengusaha bisa menjadi anggota KPPU, karena yang paling tahu dunia usaha adalah pengusaha,” jelasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, politisi dari F-PDIP itu mengapresiasi masukan KADIN agar pemberian kewenangan terhadap KPPU lebih sensitif dan akuntabel. Namun, ia juga mengimbau kepada para pelaku usaha agar tidak berprasangka buruk terlebih dahulu.

 

 “Sekarang ini KPPU seperti macam ompong, kalau ada niatan untuk perkuat ini tolong jangan dicurigai dulu. Kalau nanti power tends to corrupt,  absolute power corrupts absolutely, itu urusan DPR. Kami akan membantu bagaimana merumuskan pasal-pasal terkait tata kelola agar kewenangannya itu tidak disalahgunakan,” imbaunya.

 

Sementara itu, diakui Hendrawan, terkait komposisi anggota komisioner pengawas persaingan usaha saat ini memang didominasi oleh akademisi.  “Apakah nanti akan dibuat komposisi 3 dari pengusaha, 3 dari akademisi dan 3 dari birokrat, nanti kita lihatlah.  Penguatan KPPU itu penting, semua lembaga perlu diperkuat, bagaimana penguatan itu harus produktif bukan destruktif,” imbuh politisi dari dapil Jawa Tengah X itu.(ann,mp), foto : kresno/hr.

BERITA TERKAIT
RUU SDA Hayati Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR
20-06-2017 / BADAN LEGISLASI
Sepuluh Fraksi di Badan Legislasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi RUU Usul Inisitif...
Baleg DPR Dukung Kedaulatan Musik Indonesia
08-06-2017 / BADAN LEGISLASI
Industri musik tanah air belakangan dinilai lesu, dengan regulasi undang-undang permusikan yang digagas oleh insan musik lokal diharap bisa memajukan...
Sebelum Akhir Periode, RUU Migas Ditargetkan Selesai
06-06-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi tidak boleh molor lagi,...
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...

  • SHARES