Pemerintah Diharap Konsisten Membangun Kedaulatan Pangan

24-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menilai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengalami pengembangan, dalam proses mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

 

Meski tidak banyak namun pondasinya sudah ada. Ini bisa menjadi bekal untuk kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Jika pembangunan sektor pertanian konsisten dan progresif maka cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud.   

 

Said memprediksi infrastruktur pertanian yang telah dibangun pemerintah akan berdampak positif pada perekonomian pangan di tahun ketiga dan tahun keempat. 

 

“Kedaulatan pangan kita, karena infrastruktur sudah dikebut sedemikian rupa maka dampak ekonominya akan luar biasa, itu pasti. Dampaknya memang tidak langsung pada masa tahun pertama dan tahun kedua tapi akan dirasakan di tahun ke tiga dan tahun ke empat,” papar Said, di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II, DPR, Jakarta, belum lama ini. 

 

Said optimis, jika pembangunan sektor pertanian menunjukkan progresifitasnya dan konsisten, maka di tahun pemerintahan yang akan datang bisa terasa hasil yang menggembirakan. 

 

“Yang pertama, memang dua tahun pemerintahan itu terlalu pendek jangka waktunya. Akan tetapi pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla ini telah meletakan pondasi yang kuat untuk kita take off di tahun ketiga atau tahun keempat,” papar Said.

 

Karena komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah dan DPR telah menaikkan anggaran pertanian sebesar 200 persen. Diharapkan dengan kenaikan anggaran tersebut cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud di tahun pemerintahan ketiga atau ke empat.

 

“Termasuk seperti pertanian, anggarannya sedemikian rupa, naik 200 persen dan saya yakin pada tahun ketiga dan keempat kedaulatan pangan kita akan mulai mendekati kenyataan.” harap Said. (dw/eko)/foto:jayadi/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Koordinasi untuk Dukung KEK Bitung
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk mendukung terselenggaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
Perlu Pendekatan Khusus untuk Pembebasan Lahan
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembebasan lahan, menjadi salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan tak jarang, muncul penolakan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada...
Pembangunan Harus Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
05-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, diharapkan turut mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selain...
Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini
02-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan...