Pemerintah Diharap Konsisten Membangun Kedaulatan Pangan

24-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menilai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengalami pengembangan, dalam proses mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

 

Meski tidak banyak namun pondasinya sudah ada. Ini bisa menjadi bekal untuk kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Jika pembangunan sektor pertanian konsisten dan progresif maka cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud.   

 

Said memprediksi infrastruktur pertanian yang telah dibangun pemerintah akan berdampak positif pada perekonomian pangan di tahun ketiga dan tahun keempat. 

 

“Kedaulatan pangan kita, karena infrastruktur sudah dikebut sedemikian rupa maka dampak ekonominya akan luar biasa, itu pasti. Dampaknya memang tidak langsung pada masa tahun pertama dan tahun kedua tapi akan dirasakan di tahun ke tiga dan tahun ke empat,” papar Said, di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II, DPR, Jakarta, belum lama ini. 

 

Said optimis, jika pembangunan sektor pertanian menunjukkan progresifitasnya dan konsisten, maka di tahun pemerintahan yang akan datang bisa terasa hasil yang menggembirakan. 

 

“Yang pertama, memang dua tahun pemerintahan itu terlalu pendek jangka waktunya. Akan tetapi pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla ini telah meletakan pondasi yang kuat untuk kita take off di tahun ketiga atau tahun keempat,” papar Said.

 

Karena komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah dan DPR telah menaikkan anggaran pertanian sebesar 200 persen. Diharapkan dengan kenaikan anggaran tersebut cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud di tahun pemerintahan ketiga atau ke empat.

 

“Termasuk seperti pertanian, anggarannya sedemikian rupa, naik 200 persen dan saya yakin pada tahun ketiga dan keempat kedaulatan pangan kita akan mulai mendekati kenyataan.” harap Said. (dw/eko)/foto:jayadi/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP minerba...
Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp...
Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia, Bukan Jawa Saja
06-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk...
Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018
23-08-2017 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah....