Pemerintah Diharap Konsisten Membangun Kedaulatan Pangan

24-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menilai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengalami pengembangan, dalam proses mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

 

Meski tidak banyak namun pondasinya sudah ada. Ini bisa menjadi bekal untuk kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Jika pembangunan sektor pertanian konsisten dan progresif maka cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud.   

 

Said memprediksi infrastruktur pertanian yang telah dibangun pemerintah akan berdampak positif pada perekonomian pangan di tahun ketiga dan tahun keempat. 

 

“Kedaulatan pangan kita, karena infrastruktur sudah dikebut sedemikian rupa maka dampak ekonominya akan luar biasa, itu pasti. Dampaknya memang tidak langsung pada masa tahun pertama dan tahun kedua tapi akan dirasakan di tahun ke tiga dan tahun ke empat,” papar Said, di Ruang Sidang Banggar, Nusantara II, DPR, Jakarta, belum lama ini. 

 

Said optimis, jika pembangunan sektor pertanian menunjukkan progresifitasnya dan konsisten, maka di tahun pemerintahan yang akan datang bisa terasa hasil yang menggembirakan. 

 

“Yang pertama, memang dua tahun pemerintahan itu terlalu pendek jangka waktunya. Akan tetapi pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla ini telah meletakan pondasi yang kuat untuk kita take off di tahun ketiga atau tahun keempat,” papar Said.

 

Karena komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah dan DPR telah menaikkan anggaran pertanian sebesar 200 persen. Diharapkan dengan kenaikan anggaran tersebut cita-cita kedaulatan pangan bisa terwujud di tahun pemerintahan ketiga atau ke empat.

 

“Termasuk seperti pertanian, anggarannya sedemikian rupa, naik 200 persen dan saya yakin pada tahun ketiga dan keempat kedaulatan pangan kita akan mulai mendekati kenyataan.” harap Said. (dw/eko)/foto:jayadi/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Sambut Baik Usulan Gubernur Bali
29-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik usulan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika agar dana perimbangan keuangan daerah diserahkan...
Ketimpangan Pembangunan Terjadi di Bali
27-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Ketimpangan pembangunan terjadi di Provinsi Bali. Wilayah Bali selatan paling banyak tersentuh pembangunan. Sementara pembangunan tidak menyentuh wilayah Bali utara,...
Kawasan Mandalika Sedang Berbenah
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Kawasan pariwisata Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini sedang berbenah. Kawasan wisata ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
DPR Nilai KEK Mandalika Jaga Kearifan Lokal
22-03-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan...