Baleg Minta Pembahasan RUU diselesaikan dalam 3 Kali Masa Persidangan

25-10-2016 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) diselesaikan dalam kurun waktu 3 kali masa persidangan. Demikian mengemuka dalam Rapat Koordinasi Baleg DPR dengan Pimpinan Komisi I hingga Komisi XI dan Panitia Khusus (Pansus) terkait evaluasi Prolegnas 2016 dan Penyusunan Prolegnas Prioritas 2017 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).


 

“Ini saya sampaikan, saya minta ketegasan karena mekanisme harus kita tempuh. Kalau kita konsisten dengan aturan perundang-undangan, maka 3 kali masa sidang tidak selesai tentu bisa diganti. Ini terkait masalah anggaran, sesuai DIPA harusnya setiap komisi minimal menghasilkan 2 UU setiap tahunnya. Tetapi dengan perpanjangan 4 kali, 7 kali ini kan pemborosan juga,” ungkap Firman.


 

Disamping itu, politisi dari Fraksi Golkar itu juga mempertanyakan apa saja yang menjadi hambatan Panja, Pansus maupun Komisi dalam pembahasan RUU sehingga melebihi ketentuan batas waktu pembahasannya, yakni 3 kali masa sidang.


 

“Tadi saya tanyakan kepada pimpinan pansus dan komisi, ternyata kendalanya banyak, ada unsur pemerintah yang tidak proaktif atau unsus-unsur lain yang menjadi hambatan seperti RUU Reforma Agraria sampai sekarang DIM dari pemerintah belum turun, inikan menjadi persoalan. Perlu disadari semua pihak karena ini terkait anggaran juga,” jelas wakil Ketua Baleg itu.


 

“Dan yang terpenting adalah masih mungkinkah pembahasan RUU ini kita lanjutkan di Prolegnas 2017. Kalau sudah 5 kali masa sidang, naskah akademik pun belum selesai nanti akan mengganggu Prolegnas 2017 lagi,” terangnya.


 

Sejauh ini, Firman menyebutkan DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan 28 UU termasuk UU Kumulatif Terbuka dan sebanyak 19 RUU sudah dalam proses pembahasan tingkat satu.


 

“Sesungguhnya kalau kita bicara tentang pembahasan RUU, bukan hanya 7 RUU saja yang sudah kita selesaikan. Tetapi jumlah sudah mencapai 28 UU, kumulatif terbuka juga menjadi beban anggota DPR, bukan semata-mata lahir tanpa dibahas oleh DPR,” tegas politisi dari dapil Jawa Tengah III itu. (ann), foto : naefurodjie/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat
07-12-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas...
RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg
21-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsespsi terhadap RUU Serah...
Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan
16-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Supratman Andi Agtas saat memimpin rapatBadan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang...
Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....