Sepuluh Fraksi di Banggar Setujui RUU APBN 2017 Diputuskan di Paripurna

25-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Gubernur Bank Indonesia memutuskan naskah Rancangan Undang-Undang APBN 2017 untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan panja-panja yang dibentuk Banggar. 

 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Kahar Muzakir dan Wakilnya Said Abdullah. Di awal rapat, panja sudah melaporkan secara seksama. Setelah selesai melaporkan dan ditanggapi oleh para Anggota Banggar lalu jajaran pemerintah memberikan respon, Anggota Dewan perwakilan dari 10 fraksi tidak ada yang menolak. Sepuluh fraksi partai politik di DPR menyatakan setuju agar RUU APBN 2017 diputuskan di sidang paripurna. 

 

"Kami akan mengambil keputusan apakah rapat kerja hari ini akan dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan atas RUU APBN tahun anggaran 2017. Apakah setuju?" tanya Said, sidang Banggar pun menjawab "setuju" ketuk palu menjadi pertanda pengesahan. rapat diselenggarakan di ruang sidang Banggar, Nusantara II, Selasa (25/10/2016). 

 

Dalam postur RAPBN 2017, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.315,5 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 763,6 triliun, dan belanja non K/L disepakati Rp 552 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa, pemerintah disepakati Rp 764,9 triliun, dengan belanja transfer daerah mencapai Rp 704,9 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun.

 

Dalam rapat juga dibahas soal pertumbuhan ekonomi, sejumlah asumsi yang disepakati antara lain, inflasi sebesar 4 persen, nilai tukar Rp 13.300 per USD, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah USD 45 per barel, lifting minyak 815.000 bph, dan gas bumi 1.150 setara bph.

 

Adapun defisit anggaran yang ingin dikendalikan pemerintah adalah maksimal 2,41 persen dari produk domestik bruto atau sebesar Rp330,2 triliun. 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Undang-Undang APBN 2017 didesain agar lebih seimbang dan mencerminkan kondisi perekonomian domestik. Ia menuturkan, pada prinsipnya, mulai dari postur hingga asumsi makro dalam RUU APBN 2017, telah mencerminkan kondisi perekonomian nasional maupun tantangan yang dihadapi dari perekonomian global. 

 

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,1 persen dengan laju inflasi empat persen. Asumsi yang dipakai antara lain kurs Rp13.300 per dolar Amerika Serikat, harga minyak 45 dolar AS per barel, dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen. 

 

Sedangkan, target kesejahteraan dalam postur anggaran 2017 antara lain tingkat kemiskinan 10,5 persen, pengangguran 5,6 persen, kesenjangan ekonomi 0,39, dan indeks pembangunan manusia 70,1. (eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...