Rencana Super Holding Diharap Jadikan BUMN Lebih Lincah

25-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpisah-pisah menjadikan badan usaha ini sulit berkoordinasi. BUMN-BUMN di Negara lain saat ini sudah menjadi pemain dunia karena pembentukan super holding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR Eka Sastra, saat ditemui usai Rapat Kerja, di ruang sidang Banggar Nuasantara II, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

 

Isu super holding  yang dahulu sempat diusulkan oleh Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng, kembali berhembus beberapa waktu ini oleh pemerintah.  Super holding yang akan dibentuk diharapkan dapat membuat BUMN menjadi lebih cekatan karena berada dalam satu koordinasi yang profesional. Selain itu, dia juga berharap ide ini mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, dan juga tidak melupakan fungsi sosial dari BUMN sendiri.

 

“Untuk mendorong ke arah super holding, saya kira itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih professional, lebih dikelola secara korporasi bukan lagi birokrasi sehingga mereka bisa lebih lincah dalam koridor dan tidak lagi terlalu banyak intervensi non korporasi yang masuk ke BUMN,” tegas Eka, politisi dari fraksi Partai Golongan Karya.

 

Pemerintah mengusulkan untuk membentuk 6 holding, yaitu; holding energi, holding pangan, holding logistik, holding BUMN, holding infrastruktur, kemudian holding jasa perbankan. Enam holding yang akan dibentuk tahun ini dianggap sebagai agenda yang bagus dan perlu ditelaah lebih dalam.

 

Politisi asal dapil Jawa Barat III itu juga menyampaikan bahwa dengan adanya holding-holding tadi, maka akan terjadi peningkatan aset dan kinerja yang bagus bagi perusahaan sehingga menjadi pemain Internasional. Seperti halnya BUMN China yang semuanya sudah masuk di Indonesia. (es-eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP minerba...
Banggar Sepakati Subsidi Energi 2018
19-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018 yang dialokasikan sebesar Rp...
Dana Desa Untuk Pembangunan Indonesia, Bukan Jawa Saja
06-09-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji menegaskan agar RAPBN 2018 diperuntukan bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan, tidak saja pembangunan untuk...
Hetifah Sesalkan Dana Desa Tidak Naik di RAPBN 2018
23-08-2017 / BADAN ANGGARAN
Pemerintah sepertinya batal menaikkan Dana Desa di tahun 2018. Ini tercermin dari nota keuangan pemerintah RAPBN 2018 yang disampaikan pemerintah....