Rencana Super Holding Diharap Jadikan BUMN Lebih Lincah

25-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpisah-pisah menjadikan badan usaha ini sulit berkoordinasi. BUMN-BUMN di Negara lain saat ini sudah menjadi pemain dunia karena pembentukan super holding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR Eka Sastra, saat ditemui usai Rapat Kerja, di ruang sidang Banggar Nuasantara II, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

 

Isu super holding  yang dahulu sempat diusulkan oleh Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng, kembali berhembus beberapa waktu ini oleh pemerintah.  Super holding yang akan dibentuk diharapkan dapat membuat BUMN menjadi lebih cekatan karena berada dalam satu koordinasi yang profesional. Selain itu, dia juga berharap ide ini mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, dan juga tidak melupakan fungsi sosial dari BUMN sendiri.

 

“Untuk mendorong ke arah super holding, saya kira itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih professional, lebih dikelola secara korporasi bukan lagi birokrasi sehingga mereka bisa lebih lincah dalam koridor dan tidak lagi terlalu banyak intervensi non korporasi yang masuk ke BUMN,” tegas Eka, politisi dari fraksi Partai Golongan Karya.

 

Pemerintah mengusulkan untuk membentuk 6 holding, yaitu; holding energi, holding pangan, holding logistik, holding BUMN, holding infrastruktur, kemudian holding jasa perbankan. Enam holding yang akan dibentuk tahun ini dianggap sebagai agenda yang bagus dan perlu ditelaah lebih dalam.

 

Politisi asal dapil Jawa Barat III itu juga menyampaikan bahwa dengan adanya holding-holding tadi, maka akan terjadi peningkatan aset dan kinerja yang bagus bagi perusahaan sehingga menjadi pemain Internasional. Seperti halnya BUMN China yang semuanya sudah masuk di Indonesia. (es-eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Koordinasi untuk Dukung KEK Bitung
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, perlu adanya peningkatan koordinasi untuk mendukung terselenggaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)...
Perlu Pendekatan Khusus untuk Pembebasan Lahan
06-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pembebasan lahan, menjadi salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan tak jarang, muncul penolakan dari masyarakat untuk melepaskan lahannya kepada...
Pembangunan Harus Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
05-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, diharapkan turut mengungkit pertumbuhan ekonomi. Selain...
Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Sulut tak Diimbangi Penurunan Rasio Gini
02-02-2018 / BADAN ANGGARAN
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan II Tahun 2017 tercatat sebesar 5,80 persen. Bahkan, capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan...