Rencana Super Holding Diharap Jadikan BUMN Lebih Lincah

25-10-2016 / BADAN ANGGARAN

Manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpisah-pisah menjadikan badan usaha ini sulit berkoordinasi. BUMN-BUMN di Negara lain saat ini sudah menjadi pemain dunia karena pembentukan super holding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR Eka Sastra, saat ditemui usai Rapat Kerja, di ruang sidang Banggar Nuasantara II, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

 

Isu super holding  yang dahulu sempat diusulkan oleh Menteri BUMN pertama, Tanri Abeng, kembali berhembus beberapa waktu ini oleh pemerintah.  Super holding yang akan dibentuk diharapkan dapat membuat BUMN menjadi lebih cekatan karena berada dalam satu koordinasi yang profesional. Selain itu, dia juga berharap ide ini mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, dan juga tidak melupakan fungsi sosial dari BUMN sendiri.

 

“Untuk mendorong ke arah super holding, saya kira itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih professional, lebih dikelola secara korporasi bukan lagi birokrasi sehingga mereka bisa lebih lincah dalam koridor dan tidak lagi terlalu banyak intervensi non korporasi yang masuk ke BUMN,” tegas Eka, politisi dari fraksi Partai Golongan Karya.

 

Pemerintah mengusulkan untuk membentuk 6 holding, yaitu; holding energi, holding pangan, holding logistik, holding BUMN, holding infrastruktur, kemudian holding jasa perbankan. Enam holding yang akan dibentuk tahun ini dianggap sebagai agenda yang bagus dan perlu ditelaah lebih dalam.

 

Politisi asal dapil Jawa Barat III itu juga menyampaikan bahwa dengan adanya holding-holding tadi, maka akan terjadi peningkatan aset dan kinerja yang bagus bagi perusahaan sehingga menjadi pemain Internasional. Seperti halnya BUMN China yang semuanya sudah masuk di Indonesia. (es-eko), foto : jay/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Arah Kebijakan APBN 2018 Tentang Kesejahteraan Hanya Jangka Pendek
26-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang...
Banggar Ketok RUU APBN 2018
25-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017). Dalam...
Segera Rampungkan RAPBN 2018, Banggar Bahas DIM
18-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat panja dengan pemerintah membahas Draft RUU APBN 2018,di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Perhutanan Sosial Harus Jadi Perhatian
10-10-2017 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran DPR Sukiman menyampaikan beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan...