Baleg Akan Satukan RUU PKS dan Perppu Perlindungan Anak

25-10-2016 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, Panja Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan menyatukan substansi RUU PKS dengan Perppu Perlindungan Anak. Sebab, masalah perlindungan anak berkaitan erat dengan kekerasan seksual.

 

“Masalah perlindungan anak ini akan menjadi bagian dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Itu yang menjadi pandangan dari beberapa anggota Baleg saat ini,” terang Totok usai Rapat Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

 

Totok menjelaskan, nantinya, apabila substansi terkait perlindungan anak dimasukkan ke dalam RUU PKS, maka secara otomatis Perppu Perlindungan Anak yang baru saja disahkan menjadi UU tidak akan berlaku lagi. Sebab, substansinya sudah menjadi bagian dari RUU PKS itu sendiri. 

 

“Bisa saja disahkan, tapi nanti akan dihapus oleh UU ini dengan mencantumkan pasal bahwa UU yang disahkan dari Perppu itu dinyatakan tidak berlaku karena menjadi bagian dari UU itu,” jelas politisi dari dapil Jawa Timur V itu.

 

Tak hanya itu, politisi dari Fraksi PAN itu juga menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan norma-norma agama maupun budaya bangsa Indonesia untuk dikaji lebih lanjut. 

 

“Jangan sampai RUU ini menjadi UU yang melegalisasikan hubungan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), jangan dibuka celah sekecil apapun, karena tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia,” tegas Totok.

 

“Juga misalnya aspek yang terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan keluarga, itu juga perlu kajian yang serius dan pendalaman yang sungguh. Jangan sampai justru memunculkan persoalan-persoalan tentang itu. Harapan kita adalah bagaimana kekerasan seksual dihapuskan, pelakunya bisa jera dan korbannya bisa dilindungi,” sambungnya. (ann).

 

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES