Baleg Akan Satukan RUU PKS dan Perppu Perlindungan Anak

25-10-2016 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, Panja Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan menyatukan substansi RUU PKS dengan Perppu Perlindungan Anak. Sebab, masalah perlindungan anak berkaitan erat dengan kekerasan seksual.

 

“Masalah perlindungan anak ini akan menjadi bagian dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Itu yang menjadi pandangan dari beberapa anggota Baleg saat ini,” terang Totok usai Rapat Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

 

Totok menjelaskan, nantinya, apabila substansi terkait perlindungan anak dimasukkan ke dalam RUU PKS, maka secara otomatis Perppu Perlindungan Anak yang baru saja disahkan menjadi UU tidak akan berlaku lagi. Sebab, substansinya sudah menjadi bagian dari RUU PKS itu sendiri. 

 

“Bisa saja disahkan, tapi nanti akan dihapus oleh UU ini dengan mencantumkan pasal bahwa UU yang disahkan dari Perppu itu dinyatakan tidak berlaku karena menjadi bagian dari UU itu,” jelas politisi dari dapil Jawa Timur V itu.

 

Tak hanya itu, politisi dari Fraksi PAN itu juga menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan norma-norma agama maupun budaya bangsa Indonesia untuk dikaji lebih lanjut. 

 

“Jangan sampai RUU ini menjadi UU yang melegalisasikan hubungan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), jangan dibuka celah sekecil apapun, karena tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia,” tegas Totok.

 

“Juga misalnya aspek yang terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan keluarga, itu juga perlu kajian yang serius dan pendalaman yang sungguh. Jangan sampai justru memunculkan persoalan-persoalan tentang itu. Harapan kita adalah bagaimana kekerasan seksual dihapuskan, pelakunya bisa jera dan korbannya bisa dilindungi,” sambungnya. (ann).

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Minta Peran Aktif Pemerintah dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...