DPR Komitmen Selesaikan RUU Pemilu Tepat Waktu

17-11-2016 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan DPR komitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu tepat waktu. Menurutnya, DPR bersama Pemerintah harus menyepakati tenggang waktu pembahasan RUU pemilu, yakni dua tahun sebelum hari pelaksaan pemilu 2019 digelar.

 

“April paling lambat Mei harus sudah disahkan sehingga DPR bersama pemerintah harus punya komitmen yang sama untuk segera menyelesaikan RUU Pemilu,” tegas Supratman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

 

Diakuinya, akan ada beberapa poin krusial yang berkaitan dengan sistem pemilu yang akan dianut. Apakah tetap menggunakan sistem terbuka atau terbuka terbatas seperti yang diusulkan pemerintah. 

 

Namun, jika pembahasan RUU pemilu melebihi tenggang waktu pembahasan maka akan menganggu proses tahapan pemilu. Untuk itu, DPR bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu bersinergi.

 

“Kalau tidak tercapai, berarti tahapan pemilu molor, otomatis hari H pemilu 2019 juga bisa molor, itu tidak boleh,” tandas politisi F-Gerindra itu. RUU ini dinilai penting karena akan menandai babak baru dalam sejarah pemilu di Indonesia. Saat ini, DPR telah membentuk pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dan akan melakukan pembahasan secara maraton. Mengingat, RUU ini akan menjadi landasan dalam pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak, yaitu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (ann,mp)/foto:runi/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Minta Peran Aktif Pemerintah dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...