Baleg Bentuk Panja Prolegnas 2017

18-11-2016 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membentuk panitia kerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2017. Panja inilah yang nantinya akan mensortir Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2017.

 

“Pembahasan akan dilakukan lebih mendalam terkait dalam penyusunan prolegnas prioritas Tahun 2017, akan dilakukan pada tingkat panja,” ungkap Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dalam Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

 

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Golkar itu menjelaskan, pembentukan panja sebagai upaya DPR bersama pemerintah untuk mengefektifkan kinerja dalam legislasi. Keduanya bersepakat untuk  menetapkan minimal 40 RUU dan maksimal 45 RUU prioritas pada tahun 2017.

 

Adapun RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2017 akan diatur berdasarkan parameter yang ada. Disebutkannya, dari RUU yang dalam pembicaraan tingkat I DPR, RUU yang sudah selesai maupun dalam tahap harmonisasi dan penyusunan, jika memenuhi kriteria urgensi maka akan tetap dilanjutkan dalam RUU Prioritas 2017.

 

Saat ini, DPR telah mengesahkan pembahasan 17 RUU (8 RUU Kumulatif terbuka) dari total 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2016. Sementara, 19 RUU dalam pembahasan tingkat I, 3 RUU selesai harmonisasi, empat RUU dalam tahap harmonisasi dan 15 RUU masih dalam tahap penyusunan.

 

“Mengingat capaian legislasi tersebut, tentunya kinerja pada tahun 2016 belum memuaskan dan hal ini menjadi perhatian kita bersama dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2017 yang akan datang,” harap Firman selaku Ketua Panja Prolegnas Prioritas 2017.

 

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonnal Laoly mengatakan yang terpenting adalah konsistensi DPR bersama pemerintah dalam pembahasan RUU. 

 

“Seandainya dari RUU ada yang geraknya tidak maju, kita juga harus berani untuk men-drop-nya dan diganti ke RUU yang mendesak dan sudah siap sehingga kritik-kritik yang sering disampaikan ke pemerintah maupun DPR terkait rendahnya kinerja legislasi bisa ditepis,” kata Yasonna. (ann,mp)/foto:kresno/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program DLP, Pemborosan Uang Negara
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dinilai sebagai bentuk pemborosan...
DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik
27-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas...
Penguatan BUMN untuk Kesejahtaraan Rakyat
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...
Revisi UU BUMN Akan Perkuat BUMN
24-04-2018 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menekankan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara...