Baleg Setuju Revisi Terbatas UU ASN

02-12-2016 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi terbatas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dibawa ke pembahasan tingkat II menjadi inisiatif DPR. Sepuluh Fraksi DPR setuju revisi terbatas RUU ASN dilanjutkan ke Rapat Paripurna terdekat.

 

“Insya Allah, RUU ini bisa menjawab problematika honorer selama ini. Kami mengharapkan teman-teman dapat mengawal perjalanan RUU ASN ini,” ungkap Firman Soebagyo usai mendengarkan laporan Ketua Panja RUU ASN Arif Wibowo yang disambut tepukan tangan para honorer yang mendatangi Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (01/12/2016).

 

Inisiator RUU ASN Rieke Diah Pitaloka mengatakan terdapat beberapa poin yang mengemuka dalam revisi terbatas RUU ASN. Termasuk, usulan tentang dihapusnya Komite ASN agar lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

 

Rieke menambahkan revisi terbatas mengakomodir Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), antara lain: Jaminan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.

 

“Diatur definisi yang jelas mengenai PPPK. Ini juga tidak sembarangan orang disebut PPPK dan ketika pekerjaannya itu menerus tidak bisa dikategorikan PPPK. Kemudian tidak kalah penting, menyelesaikan problematika honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-pns yang sisa dari rekruitmen beberapa tahun lalu,” tambah politisi dari F-PDIP itu.

 

Diharapkan, lanjut Rieke, revisi terbatas RUU ASN bisa segera diputuskan menjadi inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna mendatang. Setelah itu, pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden dan Presiden akan mengirim Surpres untuk menugaskan kementerian terkait dalam pembahasan RUU tersebut. “Harapan kami, satu kali masa sidang selesai,” tandasnya. (ann,mp) Foto: Naefuroji/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Minta Peran Aktif Pemerintah dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...