Komisi II Harapkan Pengamanan Pilkada Ditingkatkan

07-12-2016 / KOMISI II

Komisi II DPR dalam Rapat Kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Asman Abnur, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo, Ketua Bawaslu Muhammad, Anggota KPU Hadar Nafis Gumay serta Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto meminta pengamanan pilkada itu penting untuk ditingkatkan.

 

"Kita bahas pengamanan pilkada. Tentu aparat keamanan harus siap,” kata Rambe saat membuka Raker di Ruang Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa sore (06/12/2016). Menurutnya, koordinasi diantara aparat keamanan merupakan keniscayaan, khususnya terkait deteksi dini.

 

Politisi Golkar ini menambahkan, pengamanan pilkada harus dilakukan antara aparat keamanan, Pemda serta penyelenggara pemilu. "Koordinasi tidak hanya antara aparat keamanan juga dengan pihak pemerintah daerah (pemda), Bawaslu serta KPU,” ujar Rambe di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Bawaslu sudah memiliki peta kerawanan dan akan segera dikoordinasikan dengan lembaga yang berwenang untuk diantisipasi. "Bawaslu sudah punya peta kerawanan, kepolisian juga, kami di Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) juga ada. Memang kita tidak bisa prediksikan daerah-daerah mana yang pasti nanti timbul potensi kerawanan," ujar Tjahjo.

 

Pada kesempatan yang sama, Kabaintelkam Komjen Lutfi Lubihanto mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat memberikan atensi pelaksanaan pengamanan tingkat daerah. "Kalau di pusat sudah ada komunikasi, komitmen untuk dilaksanakan dengan baik,” kata Lutfi.

 

Lutfi mengemukakan, pihaknya memiliki 10 indikator kerawanan seperti kesiapan penyelenggara pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon (paslon), keberadaan pengurus partai politik (parpol) yang ganda serta karakteristik masyarakat.

 

Dia mengungkapkan, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di rumah sakit, panti-panti sosial, lembaga pemasyarakatan pola pengamanan 2-2-1."Dua anggota Polri, dua Linmas, 1 TPS. Sedangkan TPS aman pola pengamanannya 2-10-5, TPS rawan satu 2-4-2, TPS rawan dua 2-2-1. Tingkat PPS ada 10 personil, PPK 15 personil, KPU kabupaten/kota 30 personil, KPU provinsi 100 personil, KPU dan Bawaslu pusat 30 personil," ungkapnya.

 

Lutfi menyatakan, keberhasilan pengamanan pilkada memang bergantung pada aspek koordinasi dan sinergitas polri dengan unsur terkait di antaranya KPU, Bawaslu, parpol, paslon, pendukung, pemda, media dan pengawas pemilu independen.

 

Mengenai penyelenggaraan pilkada 2017, Komisi II nantinya juga akan terus berkoordinasi dengan lembaga terkait guna mendorong penyelenggaraan pilkada berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.  (hs,mp)/foto:jayadi/iw.

BERITA TERKAIT
Sertifikasi Tanah Lambat, Legislator Evaluasi Prona
28-04-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR Sutriyono mengaku akan mengevaluasi perkembangan Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata...
Komisi II Terima Audiensi Masyarakat Tulang Bawang dan Rawa Burung
26-04-2017 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menerima audiensi masyarakat Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Masyarakat Rawa Burung, Provinsi Banten pada Rabu, (26/4/.2017)....
Komisi II Ingin Penyelenggaraan Pilkada 2018 Bisa Lebih Baik
25-04-2017 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menginginkan penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung di tahun 2018 dapat lebih baik daripada pilkada 2017 yang...
Legislator Pertanyakan Konsistensi Pelaksanaan UU ASN
25-04-2017 / KOMISI II
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi II, Mardani sempat menyinggung penerapan...

  • SHARES