Komisi II desak Menpan-RB Selesaikan Tenaga Honorer

14-12-2016 / KOMISI II

 

Komisi II mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak di berbagai instansi pemerintahan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan MenPAN-RB, Ombudsman, Badan Kepegawaian Negara, Bupati Nganjuk dan DPRD Nganjuk pada Rabu, (14/12/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

 

“Mereka ini (honorer) adalah orang yang sudah terverifikasi. Kita bela honorer K2 mati-matian, jadi kalau soal honorer K1 harus lebih mati-matian lagi,” ujar Arteria ketika rapat membahas persoalan tenaga honorer di Kabupaten Nganjuk.

 

Politisi PDIP ini merasa cukup prihatin masih ada tenaga honorer di Nganjuk yang sudah bekerja sejak tahun 1985 namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya ia pun mendesak MenPAN-RB untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini. “Republik ini dilayani oleh honorer. Republik ini dilayani oleh mereka yang digaji 500 ribu per bulan, yang lebih rendah dari upah buruh,” tegas Arteria.

 

Tak hanya di Kabupaten Nganjuk, keberadaan honorer di lingkungan DPR RI pun juga tak luput dari sorotan Arteria.  Dalam Rapat Kerja tersebut, Arteria juga mendesak MenPAN-RB untuk segera dapat menyelesaikan keberadaan tenaga honorer di lingkungan DPR.

 

"Saya juga mengajak teman-teman. Permasalahan honorer di Gedung DPR juga belum selesai. Di Komisi II yang honorer juga masih banyak.  Kita menyelesaikan yang jauh-jauh, tapi yang di sekitar kita saja belum diselesaikan. Saya minta Pak MenPAN-RB soal honorer di DPR ini diberesin dulu lah," tegas Arteria.

 

Ia juga mempertanyakan jargon ‘revolusi mental’ yang digaungkan pemerintah jika tak bisa menyelesaikan hal sosial kemasyarakatan seperti tenaga honorer ini. Ia pun juga mendorong pemerintah untuk lebih peka dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. “Bohong itu revolusi mental jika kita tak peka terhadap hal-hal sosial berbau kemasyarakatan seperti ini,” pungkas Arteria. (hs,mp) foto : Jayadi/mr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dua Pakar Beda Pendapat Terhadap Perppu Ormas
18-10-2017 / KOMISI II
Dalam RDPU Komisi II DPR dengan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra berkesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran dan masukannya...
Komisi II Undang Sejumlah Pakar Bahas Perppu Ormas
18-10-2017 / KOMISI II
Ada kontroversi yang terjadi terkait dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas ditengah-tengah masyarakat, yakni ada...
Perempuan Harus Punya Strategi Hadapi Pemilu 2019
16-10-2017 / KOMISI II
foto:Andri Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik diperlukan beberapa strategi seperti peraturan, penjaringan, pendidikan dan pendanaan. Hal ini perlu disiapkan secara...
Perppu Ormas Bertentangan Dengan Prinsip Demokrasi
16-10-2017 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin...