Komisi VI DPR RI Tinjau Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai

22-12-2016 / KOMISI VI

Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai yang saat ini tengah dikerjakan oleh PT. Hutama Karya serta akan membantu mencarikan solusi terkait pendanaannya.

 

Sesuai arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait tidak akan adanya dana penyertaan modal negara (PMN) dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru -Riau, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan,  Jalan Tol Pekanbaru Dumai merupakan itu salah satu dari 8 ruas yang mendapat tugas dari negara untuk dibangun. Selain tidak akan mendapatkan dana PMN, kendala lainnya adalah pembebasan lahan.

 

"Tapi itu semua bisa diatasi kalau uangnya cukup, nah masalah uang lagi itu klasik, tapi memang pemerintah untuk tahun 2017 ini memutuskan tidak ada penyertaan modal negara sedangkan mereka selama dua tahun ini selalu mendapatkan dana PMN tersebut, karena proyek tol ini sangat besar mereka target tahun 2019 harus selesai dan sebetulnya tidak langsung visible dan kita sebagai negara itu kan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk hadir pada saat semua sedang perintisan pembangunan," ungkap Hekal. 

 

Menurut Hekal, jika mengharapkan pihak Hutama Karya untuk mencari pendanaan secara komersial tentunya hal tersebut akan membebani perusahaan tersebut.

 

"Saya khawatir kalau ke depan mereka dipaksakan mencari pendanaan diluar, ujung-ujungnya mereka gak bisa bayar dan pada saat kita suntik penyertaan modal udah harus bayar hutang plus bunga bunganya, dan bunga bunganya itu  banyak dinikmati oleh kreditur asing mendingan dari awal dilakukan,  nah mungkin itu yang mungkin akan kita bahas dengan Pemerintah dan kalau bisa kita juga harus kreatif apalagi ada yang namanya sinergi BUMN." jelas ketua tim kunjungan kerja komisi VI Mohammad Hekal. 

 

Senada dengan Hekal, Anggota Komisi VI DPR RI Eriko Sotarduga juga akan membicarakan hal pembiayaan pembangunan jalan tol tersebut dengan Pemerintah. 

 

"Justru itulah yang harus kita bicarakan, nah ini kan terkait pembangunan infrastruktur apakah kita PMN tidak diberikan. Tapi itukan semua tergantung pada keuangan negara atau potensi seperti apa tadi sudah saya sampaikan bisa saja kita melibatkan swasta melibatkan pihak asing dalam hal ini yang mungkin mau berinvestasi dalam bentuk membangun hilirisasi industri." Kata Eriko Sotarduga. 

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Melakukan Kunjungan ke Provinsi Riau, Anggota Komisi VI yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, Aria Bima (F-PDIP), Eriko Sotarduga (F-PDIP), Juliari Batubara (F-PDIP), Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDIP), Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP), Idris Laena (F-PG), Lili Asdjudiredja (F-PG), Bowo Sidik Pangarso (F-PG), Nurzahedi (F-Gerindra),  Sartono Hutomo (F-Demokrat), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Mantri Agoeng (F-PKS), Iskandar Syaichu (F-PPP), Mukhlisin (F-PPP), dan Slamet Junaedi (F-Nasdem). Kunjungan berlangsung 19-21 Desember 2016. (ndy)  foto : Nadya/mr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Industri Pertambangan Indonesia Harus Naik Kelas
14-11-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengharapkan Indonesia bisa naik kelas dalam pengelolaan sektor pertambangan, khususnya nikel. “Kita...
Perlu Kolaborasi Manusia dan Mesin Hadapi Revolusi Industri
13-11-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon menegaskan pentingnya kolaborasi antara tenaga mesin dengan tenaga manusia dalam rangka...
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
13-11-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor...
Komisi VI Siap Proteksi Perdagangan Semen Asli Indonesia
13-11-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menggelar audiensi dengan serikat pegawai perusahaan semen di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja...