Anggota DPR Tolak Penutupan Tiga Pabrik Gula di Situbondo

30-12-2016 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB Nasim Khan mengatakan dirinya bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) dan karyawan serta serikat pekerja pabrik gula menolak kebijakan pemerintah yang akan menutup tiga pabrik gula di Kab. Situbondo.

 

“Sampai kapan pun kita tidak akan tinggal diam. Kita pertahankan PG-PG yang ada sampai titik darah penghabisan. Pemerintah hanya bisa menutup, tanpa harus berpikiran ke depan dan bagaimana nasib masyarakat kecil,” kata Nasim Khan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis, (29/12/2016).  

 

Menurut Nasim Khan, kesepakatan penutupan atau Regrouping Pabrik Gula (PG) BUMN antara sejumlah pihak sudah ditandatangani pada 06 Oktober 2016 lalu. Tiga PG di Situbondo yang akan ditutup adalah PG Pandjie, Olean dan Wringinanom. Dengan demikian, keputusan tersebut hanya tinggal menunggu pelaksanaan pada 2017 nanti sangat membuat resah yang berefek besar.

 

“Meski demikian, dengan langkah bersama ini kita terus melakukan upaya bagaimana penutupan tidak pernah terjadi dan harus mencari solusi bersama,” terangnya anggota DPR RI dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi).

 

Lebih lanjut ia menambahkan, pihaknya telah melakukan dialog langsung dengan pengelola tiga PG yang akan ditutup maupun dengan perwakilan petani. Semua pihak merasa heran dengan keputusan pemerintah, karena alasan yang disampaikan tidak sesuai dengan realita di lapangan.

 

“Khusus untuk Kabupaten Situbondo, saya kira jangan sampai membuat kesalahan lagi sebagaimana telah terjadi saat penutupan PG Deemas besuki sitb dan PG di Kecamatan Mangaran Situbondo. Sebab, keputusan tersebut telah sukses memiskinkan dan pengangguran ribuan masyarakat sekitar, menjadi sampah kabupaten serta menelantarkan aset yg sangat besar terbukti saat ini. Makanya dengan alasan apapun, penutupan tiga PG ini kita tolak, jangan sampai terjadi,” ujarnya.

 

Apalagi setelah dipelajari kata Nasim Khan, dari tiga PG yang direncakan ditutup ternyata masih produktif dan mampu memberikan keuntungan dari laba kotor. Misalnya saja PG Wringinanom, produksi tebunya pertahun mencapai 1,6 juta kuintal. PG Olean 1,1 hingga 1,2 juta kuintal. Sedangkan produksi gula di PG Panji sebanyak 3 juta kuintal per tahun. “Artinya jika nanti ditutup, maka kita akan kehilangan kurang lebih 5,7 juta kuintal pertahun,” kita juga harus menekan kerugian mengikuti standart biaya sdm krn saat ini sangat besar sampai 50 persen,” jelas Nasim Khan.

 

Menurut Nasim, ketika para petani sudah menjamin ketersediaan lahan dan tidak akan mengirimkan tebunya ke luar daerah, maka pemerintah juga harus melakukan hal yang bersinergi demi tidak ditutupnya tiga PG di Situbondo. Misalnya dengan melakukan revitalisasi mesin/alat di PG atau membangun pabrik modern di Situbondo bukan malah diluar kab yg tdk produktif serta kwalitas baik dari SDA (sumber daya alam)-nya.

 

“Karena PG yang ada di Kabupaten Situbondo ini bisa dikembangkan juga menjadi PG Rafinasi terbesar minimal di Jawa krn masih mempunyai alat-alatnya. Selain itu, melakukan revitalisasi dan solusi terbaik ini merupakan solusi konkrit dibanding harus menutup PG dengan dampak yang luas seperti penutupan PG Demas tempo dulu,” kata Nasim Khan.

 

Dikatakan, pengembangan produksi gula di Situbondo masih sangat menguntungkan ke depan untk menunjang kebutuhan Nasional serta program swasembada pangan Indonesia. Apalagi jika petani tebu difasilitasi kemudahan mengakses kredit usaha tani yg sangat sulit juga hampir tdk ada sama sekali saat ini.

 

“Kita hanya tidak ingin, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, serta jangan karena persoalan kepentingan ekonomi tertentu apalagi kepentingan perorangan mengabaikan sosial ekonomi masyarakat. Apalagi Kab. Situbondo sangat berbeda segala halnya dengan yang lain, yaitu sebagai kota santri ‘Bumi Shalawat Nariyah’ Kota Gula,” pungkasnya. (nt), foto : jaka/hr.

BERITA TERKAIT
Calon Anggota BPKN Diharap Mampu Mendukung Perubahan Undang-undang
21-02-2017 / KOMISI VI
Tugas dan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinilai...
Proyek Pesawat R 80 dan N 245 Dipertanyakan
14-02-2017 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin memproduksi pesawat R80 dan N245 kembali dipertanyakan efektifitasnya. Dua produk pesawat tersebut oleh pemerintah akan dijadikan...
Fraksi PDI Perjuangan Tolak Hak Angket
14-02-2017 / KOMISI VI
Fraksi PDI-Perjuangan menolak usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah aktif kembali sebagai Gubernur DKI...
Eksistensi BPKN Dipertanyakan
14-02-2017 / KOMISI VI
Eksistensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dipertanyakan Komisi VI DPR RI. Peran dan kiprahnya nyaris tak terdengar. Ia kalah populer...

  • SHARES