Banyak PR BIdang Kesehatan yang Belum Rampung

03-01-2017 / KOMISI IX
 
 
Menyambut tahun 2017, banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum rampung dilakukan pemerintah di bidang kesehatan. Dari mulai sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang belum terbit, antisipasi laju pertumbuhan penduduk, hingga layanan BPJS Kesehatan yang juga masih bermasalah.
 
 
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyampaikan beberapa catatan kritis menyambut awal tahun 2017 ini dalam rilisnya yang diterima Parlementaria Senin (2/1). Ada beberapa UU bidang kesehatan yang sudah disahkan DPR, namun belum memiliki PP. Padahal PP tersebut sangat penting dalam politik kesehatan yang pro publik. Komitmen pemerintah hingga kini terus ditagih untuk segera menerbitkan PP.
 
 
Beberapa UU bidang kesehatan, ungkap politisi PPP ini, yang belum memiliki PP adalah UU Kesehatan Jiwa, UU Rumah Sakit, dan UU Keperawatan. “Kami meminta pemerintah agar memasukkan sejumlah PP tersebut dalam rencana program pembentukan PP pada tahun 2017.” Masalah lain adalah soal laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Butuh koordinasi antara pusat dan daerah untuk menekan angka jumlah penduduk. Rencana sentralisasi petugas layanan KB yang ditangani langsung BKKBN pada 2017 perlu segera dikonkretkan.
 
 
Di sektor layanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, dinilai Okky, masih kurang responsif terhadap para pasien yang menggunakan kartu JKN dari BPJS Kesehatan. “Kesan peserta BPJS Kesehatan sebagai pasien kelas dua masih muncul. Mestinya, segera diubah oleh seluruh petugas kesehatan. Tahun 2017 persoalan tersebut diharapkan tidak muncul kembali. Bagaimana pun peserta BPJS Kesehatan bukanlah pasien yang gratisan. Mereka tiap bulan mengiur premi BPJS Kesehatan,” tegas Sekretaris Dewan Pakar PPP tersebut.
 
 
Pada bagian lain, Okky menyoal dokter layanan prima (DLP) yang mewajibkan para dokter kembali menjalani pendidikan khusus selama dua tahun. Menurutnya, praktik di sejumlah negara, para dokter tidak diminta masuk pendidikan kembali. Yang ada hanya diminta magang setiap kali praktik berbagai spesialis selama 2-3 tahun. “Pemerintah mestinya membuka ruang dialog dengan dokter dan asosiasi dokter terkait polemik DLP ini. Jangan sampai persoalan ini mengganggu layanan dokter kepada para pasien,” harap Okky.
 
 
Pada bagian terakhir, politisi dari dapil DKI II itu, menyerukan kepada pemerintah, partai politik, ormas, perusahaan, dan elemen lainnya, agar mempraktikkan kesetaraan gender. Perempuan perlu dilibatkan dalam ruang publik untuk memberi warna dan sentuhan khas perempuan yang sarat kepedulian dan tanggung jawab. Tak boleh ada lagi diskriminatif terhadap perempuan dan tak boleh pula dipandang sebagai pelengkap atau warga kelas dua. (mh) foto: dok/mr.
BERITA TERKAIT
Perusahaan Wajib Beri Hak Normatif Pekerja
21-02-2017 / KOMISI IX
Perusahaan wajib memberikan hak normatif setiap pekerja. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi usai ...
BPJS Kesehatan Diminta Inovatif Tingkatkan Kepesertaan
10-02-2017 / KOMISI IX
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus melakukan langkah inovatif untuk meningkatkan kepesertaan, dalam upaya mencapai Universal Health Converage (UHC) tahun 2019....
BPJS Kesehatan Perlu Tingkatkan Sosialisasi ke Masyarakat
10-02-2017 / KOMISI IX
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami dan merasa terbantu dengan hadirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)....
Perusahaan yang Berangkatkan TKI Non Prosedural Harus Ditindak Tegas
09-02-2017 / KOMISI IX
Pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada...

  • SHARES