Persatuan Indonesia Tak Boleh Terpecah Karena Isu Sara

03-01-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI Idris Laena mengingatkan pentingnya menjaga persatuan Indonesia ditengah maraknya isu sara yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, seyogyanya hal itu perlu diwaspadai. Karena kalau melihat sejarah bangsa yang pernah mengalami konflik pada akhirnya tidak pernah ada yang bisa survive. Hal itu diungkapkan dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Senin, (02/01/2017).

 

“Dulu kita kenal istilah devide it empera. Dan benar saja bahwa yang terjadi seolah-olah ada agenda terselubung untuk memecah belah kekuatan bangsa dengan menggunakan isu sara,” ujar Idris yang saat itu berada di London dan berbincang dengan masyarakat sekitar.

 

Ia pun juga menyoroti pandangan masyarakat London yang melihat kondisi perekonomian Indonesia yang dianggap sudah terlalu liberal dan kebebasan berpendapat yang sudah terlalu longgar. “Bahkan menurut mereka, di Eropa sendiri masih ada rambu yang membatasi orang berpendapat. Sehingga persoalan hukum dan kebijakan politik, tidak bisa diintervensi oleh siapapun atas nama publik. Apalagi sekedar opini yang mengatas namakan rakyat,” ujarnya.

 

Dalam bayangan masyarakat London, jika Pemerintah Indonesia terus melakukan pembiaran maka tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memuluskan agenda terselubung yang indikasinya bisa dirasakan dengan politik adu domba.

 

Ia pun mencontohkan kondisi negara di Timur Tengah yang cukup banyak diintervensi oleh negara luar sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek.  “Menurut saya, pandangan tersebut memang perlu diwaspadai. Karena kalau melihat sejarah bangsa-bangsa yang pernah mengalami konflik pada akhirnya tidak pernah ada yang bisa survive kembali,” jelas Idris.

 

“Jika kemudian ditunggangi oleh negara besar yang berkepentingan maka sudah pasti menjadi bangsa yang gagal seperti yang terjadi di Afganistan, Irak, Yaman dan sekarang yang menjadi perhatian adalah perang antar saudara yang ditunggangi oleh negara lain yaitu di Syria,” sambungnya.

 

Politisi Golkar ini menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki sumber daya alam melimpah serta kondisi geografis yang strategis menjadi sasaran dari intervensi negara luar. Oleh karenanya persatuan antar kompoten masyarakat sangat diperlukan guna menghadapi tantangan global tersebut.

 

''Dan untuk negara seperti Indonesia, rasanya akan menjadi sasaran dari intevensi negara luar. Mengingat peta geographis, demografi dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Bukankah pada pasca reformasi kita telah kehilangan Timor Leste,” tutup Idris laena. (hs), foto : dok/hr.

 

BERITA TERKAIT
Proyek Pesawat R 80 dan N 245 Dipertanyakan
14-02-2017 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin memproduksi pesawat R80 dan N245 kembali dipertanyakan efektifitasnya. Dua produk pesawat tersebut oleh pemerintah akan dijadikan...
Fraksi PDI Perjuangan Tolak Hak Angket
14-02-2017 / KOMISI VI
Fraksi PDI-Perjuangan menolak usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah aktif kembali sebagai Gubernur DKI...
Eksistensi BPKN Dipertanyakan
14-02-2017 / KOMISI VI
Eksistensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dipertanyakan Komisi VI DPR RI. Peran dan kiprahnya nyaris tak terdengar. Ia kalah populer...
Pemalsuan KTP Bisa Diancam 6-8 Tahun Penjara
14-02-2017 / KOMISI VI
Menyusul ditemukannya 36 KTP palsu dari Kamboja oleh Bea Cukai, Polri diimbau perlu menyosialisasikan ancaman hukumannya atas kejahatan pemalsuan dokumen...

  • SHARES