Persatuan Indonesia Tak Boleh Terpecah Karena Isu Sara

03-01-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI Idris Laena mengingatkan pentingnya menjaga persatuan Indonesia ditengah maraknya isu sara yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, seyogyanya hal itu perlu diwaspadai. Karena kalau melihat sejarah bangsa yang pernah mengalami konflik pada akhirnya tidak pernah ada yang bisa survive. Hal itu diungkapkan dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Senin, (02/01/2017).

 

“Dulu kita kenal istilah devide it empera. Dan benar saja bahwa yang terjadi seolah-olah ada agenda terselubung untuk memecah belah kekuatan bangsa dengan menggunakan isu sara,” ujar Idris yang saat itu berada di London dan berbincang dengan masyarakat sekitar.

 

Ia pun juga menyoroti pandangan masyarakat London yang melihat kondisi perekonomian Indonesia yang dianggap sudah terlalu liberal dan kebebasan berpendapat yang sudah terlalu longgar. “Bahkan menurut mereka, di Eropa sendiri masih ada rambu yang membatasi orang berpendapat. Sehingga persoalan hukum dan kebijakan politik, tidak bisa diintervensi oleh siapapun atas nama publik. Apalagi sekedar opini yang mengatas namakan rakyat,” ujarnya.

 

Dalam bayangan masyarakat London, jika Pemerintah Indonesia terus melakukan pembiaran maka tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memuluskan agenda terselubung yang indikasinya bisa dirasakan dengan politik adu domba.

 

Ia pun mencontohkan kondisi negara di Timur Tengah yang cukup banyak diintervensi oleh negara luar sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek.  “Menurut saya, pandangan tersebut memang perlu diwaspadai. Karena kalau melihat sejarah bangsa-bangsa yang pernah mengalami konflik pada akhirnya tidak pernah ada yang bisa survive kembali,” jelas Idris.

 

“Jika kemudian ditunggangi oleh negara besar yang berkepentingan maka sudah pasti menjadi bangsa yang gagal seperti yang terjadi di Afganistan, Irak, Yaman dan sekarang yang menjadi perhatian adalah perang antar saudara yang ditunggangi oleh negara lain yaitu di Syria,” sambungnya.

 

Politisi Golkar ini menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki sumber daya alam melimpah serta kondisi geografis yang strategis menjadi sasaran dari intervensi negara luar. Oleh karenanya persatuan antar kompoten masyarakat sangat diperlukan guna menghadapi tantangan global tersebut.

 

''Dan untuk negara seperti Indonesia, rasanya akan menjadi sasaran dari intevensi negara luar. Mengingat peta geographis, demografi dan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Bukankah pada pasca reformasi kita telah kehilangan Timor Leste,” tutup Idris laena. (hs), foto : dok/hr.

 

BERITA TERKAIT
Legislator Prihatin Soal Rencana Penutupan Pabrik Gula
18-01-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani mengaku prihatin atas rencana pemerintah yang menginginkan agar pabrik gula di beberapa...
Dirut PT Telkom Ditantang Ambil Alih Kepemilikan Saham Asing
17-01-2017 / KOMISI VI
Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN RI dan...
PP 72 Tahun 2016 Bertentangan Dengan UU BUMN
16-01-2017 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan...
Kenaikan Tarif Administrasi STNK Timbulkan Efek Luas
13-01-2017 / KOMISI VI
Sejak muncul kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan tarif administrasi pengurusan STNK dan BPKB, geliat ekonomi rakyat kian tergerus....

  • SHARES