Penyelamatan KM Zahro Tidak Maksimal

03-01-2017 / KOMISI VI

Menyusul inseden terbakarnya kapal motor (KM) Zahro Expres di perairan Muara Angke, penyelamatan atas kapal tersebut dinilai tidak maksimal. Ironis, kapal yang terbakar tidak jauh dari pelabuhan itu, justru diselamatkan para nelayan, bukan Bakamla, Basarnas, atau Polair.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1), menyoroti insiden tersebut. Pertolongan internal dan eksternalnya tidak berjalan efektif. Padahal, jaraknya hanya 1,8 km dari pelabuhan.

 

“Kemarin dilakukan pertolongan 20 menit setelah kejadian. Yang melakukan pertolongan adalah nelayan. Padahal, kapal mengalami kecelakaan hanya 1, 8 kilometer atau 1 mil dari jarak pelabuhan yang sebenarnya sangat dekat,” kata Bambang yang juga anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

 

Bambang mencontohkan, di Filipina bila terjadi kecelakaan serupa, petugas sudah berada di lokasi kejadian lima menit setelah insiden. Basarnas, Bakamla, dan Polisi Perairan (Polair) dinilai lambat memberikan pertolongan hingga kapal ludes terbakar dan menelan banyak korban jiwa.

 

“Basarnas tidak bergerak waktu awal. Sampai 20 menit setelah kejadian, justru ada nelayan. Bakamla tidak bergerak. Bergeraknya lambat. Yang sedikit tanggap adalah Polair, tapi kurang cepat. Polair justru lebih ke arah mencari penyebab terbakarnya kapal. Ini tidak boleh dilakukan Polair, karena di Kemenhub ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil,” terangnya.

 

Seharusnya, lanjut Anggota F-Gerindra DPR ini, kru atau ABK kapal membimbing penumpang agar melakukan penyelamatan dengan memberi alat keselamatan. Harus ada pengarahan yang memadai kepada para penumpang dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

 

“Harus ada pengarahan dari nahkoda dan kru untuk penumpang. Harus meninggalkan kapal, sambil diyakinkan agar menggunakan alat keselamatan. Di kapal harus ada life craft. Jadi, kalau di laut bisa mengembang seperti perahu karet,” tandasnya. (mh) foto: runi/mr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi Terkait Menteri BUMN
17-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo minta Pimpinan DPR dan Presiden segera mencarikan solusi polemik yang mengakibatkan Menteri BUMN...
Implementasi E-Toll Tanpa PHK Karyawan
17-10-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Jayadi/od. Kebijakan pemerintah tentang penggunaan e-Toll dalam transaksi pembayaran panggunaan jalur bebas hambatan...
Aria Bima Minta Kesejahteraan Seluruh Karyawan di Lingkungan DPR Diperhatikan
17-10-2017 / KOMISI VI
[Aria Bima memberikan instruksi kepada pimpinan DPR RI tentang kesejahteraan karyawan Setjen DPR RI, Selasa (17/10). foto: Jayadi/Jy Institusi kerja dan...
Anggaran Terbatas, Komisi VI Harapkan Mitra Kerja Berkinerja Baik
17-10-2017 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI secara objektif melihat bahwa politik anggaran belum berubah, komitmen pemerintah dalam menggerakan sektor riil dirasa masih...