Penyelamatan KM Zahro Tidak Maksimal

03-01-2017 / KOMISI VI

Menyusul inseden terbakarnya kapal motor (KM) Zahro Expres di perairan Muara Angke, penyelamatan atas kapal tersebut dinilai tidak maksimal. Ironis, kapal yang terbakar tidak jauh dari pelabuhan itu, justru diselamatkan para nelayan, bukan Bakamla, Basarnas, atau Polair.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1), menyoroti insiden tersebut. Pertolongan internal dan eksternalnya tidak berjalan efektif. Padahal, jaraknya hanya 1,8 km dari pelabuhan.

 

“Kemarin dilakukan pertolongan 20 menit setelah kejadian. Yang melakukan pertolongan adalah nelayan. Padahal, kapal mengalami kecelakaan hanya 1, 8 kilometer atau 1 mil dari jarak pelabuhan yang sebenarnya sangat dekat,” kata Bambang yang juga anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

 

Bambang mencontohkan, di Filipina bila terjadi kecelakaan serupa, petugas sudah berada di lokasi kejadian lima menit setelah insiden. Basarnas, Bakamla, dan Polisi Perairan (Polair) dinilai lambat memberikan pertolongan hingga kapal ludes terbakar dan menelan banyak korban jiwa.

 

“Basarnas tidak bergerak waktu awal. Sampai 20 menit setelah kejadian, justru ada nelayan. Bakamla tidak bergerak. Bergeraknya lambat. Yang sedikit tanggap adalah Polair, tapi kurang cepat. Polair justru lebih ke arah mencari penyebab terbakarnya kapal. Ini tidak boleh dilakukan Polair, karena di Kemenhub ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil,” terangnya.

 

Seharusnya, lanjut Anggota F-Gerindra DPR ini, kru atau ABK kapal membimbing penumpang agar melakukan penyelamatan dengan memberi alat keselamatan. Harus ada pengarahan yang memadai kepada para penumpang dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

 

“Harus ada pengarahan dari nahkoda dan kru untuk penumpang. Harus meninggalkan kapal, sambil diyakinkan agar menggunakan alat keselamatan. Di kapal harus ada life craft. Jadi, kalau di laut bisa mengembang seperti perahu karet,” tandasnya. (mh) foto: runi/mr.

 

BERITA TERKAIT
Calon Anggota BPKN Diharap Mampu Mendukung Perubahan Undang-undang
21-02-2017 / KOMISI VI
Tugas dan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinilai...
Proyek Pesawat R 80 dan N 245 Dipertanyakan
14-02-2017 / KOMISI VI
Rencana pemerintah yang ingin memproduksi pesawat R80 dan N245 kembali dipertanyakan efektifitasnya. Dua produk pesawat tersebut oleh pemerintah akan dijadikan...
Fraksi PDI Perjuangan Tolak Hak Angket
14-02-2017 / KOMISI VI
Fraksi PDI-Perjuangan menolak usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah aktif kembali sebagai Gubernur DKI...
Eksistensi BPKN Dipertanyakan
14-02-2017 / KOMISI VI
Eksistensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dipertanyakan Komisi VI DPR RI. Peran dan kiprahnya nyaris tak terdengar. Ia kalah populer...

  • SHARES