IPU Harus Segera Bersikap Bantu Etnis Rohingya

03-01-2017 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendesak Inter Parliamentary Union (IPU)- Organisasi Parlemen Dunia segera mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi pendamaian atas konflik di Myanmar. Kekerasan yang dialami masyarakat etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi.

 

Inter-Parliamentary Union (IPU) yang menaungi 171 parlemen dunia, dinilai Nurhayati sangat lamban membantu penyelesaian konflik Rohingya. Nurhayati yang juga President of the IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (Komite IHL), sudah mendesak secara tertulis kepada IPU untuk mengambil langkah strategis tersebut. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya.

 

Dalam pernyataannya yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1). Nurhayati juga mengingatkan Sekjen IPU, ada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status sosial.

 

“Ketika suatu negara tidak mampu melindungi warg negara, maka secara nyata terdapat potensi pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak asasi manusia,” tegas politisi Partai  Demokrat itu. Atas desakan surat Nurhayati itu, Sekjen IPU pun akhirnya mengeluarkan sikapnya atas konflik Rohingya.

 

Sekjen IPU Martin Chungong akhirnya menyurati Parlemen Myanmar bahwa IPU siap bekerja sama memberi solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sekjen IPU sendiri siap memfasilitasi dialog para pihak yang berkonflik. Diharapkan dialog ini mampu mengambil kebijakan menuju jalan rekonsiliasi dan perdamaian di Myanmar.

 

IPU merupakan organisasi perlemen internasional yang dibentuk pada tahun 1889 dan beranggotakan parlemen dari 171 negara. Organisasi perlemen global ini dibentuk untuk mengembangkan kontak, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antara parlemen dan anggota parlemen. Selain itu, IPU juga merupakan sarana dialog isu-isu internasional dan tindakan nyata parlemen bagi penuntasan isu-isu tersebut. (BKSAP/ria,mh), foto : naefurodjie/hr.

BERITA TERKAIT
DPR RI Tingkatkan Hubungan dengan Parlemen Chile
20-06-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Chile untuk Indonesia, Gonzalo Mendoza di...
Meksiko Minta Dukungan Indonesia Untuk Pencalonan Ketua IPU
19-06-2017 / B.K.S.A.P.
Meksiko meminta dukungan Indonesia untuk pencalonan Ketua Inter Parliamentary Union (IPU) atau Organisasi Parlemen Sedunia. Hal itu mengemuka saat Wakil...
GKSB DPR - Parlemen Kuba Dorong Kerjasama Sektor Kesehatan
14-06-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Kuba menerima kunjungan Kehormatan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara...
Jepang Mitra Strategis Indonesia
06-06-2017 / B.K.S.A.P.
Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii di Ruang Rapat BKSAP...

  • SHARES