IPU Harus Segera Bersikap Bantu Etnis Rohingya

03-01-2017 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendesak Inter Parliamentary Union (IPU)- Organisasi Parlemen Dunia segera mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi pendamaian atas konflik di Myanmar. Kekerasan yang dialami masyarakat etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi.

 

Inter-Parliamentary Union (IPU) yang menaungi 171 parlemen dunia, dinilai Nurhayati sangat lamban membantu penyelesaian konflik Rohingya. Nurhayati yang juga President of the IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (Komite IHL), sudah mendesak secara tertulis kepada IPU untuk mengambil langkah strategis tersebut. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya.

 

Dalam pernyataannya yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1). Nurhayati juga mengingatkan Sekjen IPU, ada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status sosial.

 

“Ketika suatu negara tidak mampu melindungi warg negara, maka secara nyata terdapat potensi pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak asasi manusia,” tegas politisi Partai  Demokrat itu. Atas desakan surat Nurhayati itu, Sekjen IPU pun akhirnya mengeluarkan sikapnya atas konflik Rohingya.

 

Sekjen IPU Martin Chungong akhirnya menyurati Parlemen Myanmar bahwa IPU siap bekerja sama memberi solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sekjen IPU sendiri siap memfasilitasi dialog para pihak yang berkonflik. Diharapkan dialog ini mampu mengambil kebijakan menuju jalan rekonsiliasi dan perdamaian di Myanmar.

 

IPU merupakan organisasi perlemen internasional yang dibentuk pada tahun 1889 dan beranggotakan parlemen dari 171 negara. Organisasi perlemen global ini dibentuk untuk mengembangkan kontak, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antara parlemen dan anggota parlemen. Selain itu, IPU juga merupakan sarana dialog isu-isu internasional dan tindakan nyata parlemen bagi penuntasan isu-isu tersebut. (BKSAP/ria,mh), foto : naefurodjie/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Akan Lakukan Kerja Sama dengan OECD
18-10-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua BKSAP DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Mari Kiviemi, Deputi Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada...
MoU BKSAP-Universitas Moestopo Ditandatangani
06-10-2017 / B.K.S.A.P.
Memorandum of Understanding(MoU) antara Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditandatangani. Isi MoU ini adalah...
Tatanan Perdagangan Dunia Saat Ini Masih Jauh Dari Ideal
04-10-2017 / B.K.S.A.P.
Selama ini perdagangan lintas negara dipercaya memegang peran penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keuntungan ekonomi dan pembangunan yang...
DPR Dorong Parlemen Asia Selesaikan Krisis Rohingya
03-10-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Delegasi DPR RI Rofi Munawar dalam sidang Executive Council pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), mendorong parlemen Asia...