IPU Harus Segera Bersikap Bantu Etnis Rohingya

03-01-2017 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendesak Inter Parliamentary Union (IPU)- Organisasi Parlemen Dunia segera mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi pendamaian atas konflik di Myanmar. Kekerasan yang dialami masyarakat etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi.

 

Inter-Parliamentary Union (IPU) yang menaungi 171 parlemen dunia, dinilai Nurhayati sangat lamban membantu penyelesaian konflik Rohingya. Nurhayati yang juga President of the IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (Komite IHL), sudah mendesak secara tertulis kepada IPU untuk mengambil langkah strategis tersebut. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya.

 

Dalam pernyataannya yang diterima Parlementaria, Selasa (3/1). Nurhayati juga mengingatkan Sekjen IPU, ada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status sosial.

 

“Ketika suatu negara tidak mampu melindungi warg negara, maka secara nyata terdapat potensi pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak asasi manusia,” tegas politisi Partai  Demokrat itu. Atas desakan surat Nurhayati itu, Sekjen IPU pun akhirnya mengeluarkan sikapnya atas konflik Rohingya.

 

Sekjen IPU Martin Chungong akhirnya menyurati Parlemen Myanmar bahwa IPU siap bekerja sama memberi solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sekjen IPU sendiri siap memfasilitasi dialog para pihak yang berkonflik. Diharapkan dialog ini mampu mengambil kebijakan menuju jalan rekonsiliasi dan perdamaian di Myanmar.

 

IPU merupakan organisasi perlemen internasional yang dibentuk pada tahun 1889 dan beranggotakan parlemen dari 171 negara. Organisasi perlemen global ini dibentuk untuk mengembangkan kontak, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antara parlemen dan anggota parlemen. Selain itu, IPU juga merupakan sarana dialog isu-isu internasional dan tindakan nyata parlemen bagi penuntasan isu-isu tersebut. (BKSAP/ria,mh), foto : naefurodjie/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Parlemen Paling Terbuka Se-Asean
09-08-2017 / B.K.S.A.P.
Koordinator Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Bernardo R. Agawin, sebuah penyedia jasa pengembangan teknologi untuk AIPA yang dinaungi lembaga swadaya...
Biro KSAP DPR Gelar Roadshow AIPA Connect
09-08-2017 / B.K.S.A.P.
Globalisasi telah menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya interaksi antar negara dan masyarakat di dunia. Tantangan dan masalah yang dihadapi tidak...
Ketua BKSAP Terima Dubes Oman
26-07-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Oman, Nagor Alsaid di ruang kerjanya, Gedung...
Parlemen Internasional Sayangkan Kurangnya Keterlibatan dalam Mekanisme Voluntary National Review
26-07-2017 / B.K.S.A.P.
  Beberapa anggota parlemen internasional menyayangkan kurangnya keterlibatan parlemen di dalam mekanisme Voluntary National Review (VNR) dari SDGs. Hal itu terungkap saat acara “Mobilizing...