Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Kenaikan Biaya STNK

06-01-2017 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Ecky juga meminta untuk berhenti saling lempar tanggung jawab atas soal tersebut.

 

“Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini” ujar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

 

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

 

Menurut Ecky, Pemerintah tidak punya alasan kuat untuk menaikkan tarif yang fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

 

“Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi,” tegas anggota Komisi XI DPR RI ini.

 

Jika tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara, sambung Ecky, mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.“Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

 

Oleh karena itu, Ecky menilai  wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik.

 

“Di saat seperti ini ironisnya pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media. Antara Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal beliau sudah menandatangani PP-nya, serta Menteri Keuangan dan Kapolri yang satu sama lain mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,” tandas Ecky. (*,mp), foto : azka/hr.

 
BERITA TERKAIT
Komisi XI Sesalkan Lemahnya Intensitas Komunikasi BSBI
20-02-2017 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyesalkan lemahnya intensitas komunikasi yang dilakukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) kepada Komisi...
14 Paket Kebijakan Tidak Optimal, Paket ke-15 Dimunculkan
14-02-2017 / KOMISI XI
Empat belas paket kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah berjalan ternyata tidak optimal. Kini, pemerintah malah ingin mengeluarkan lagi paket kebijakan...
KUR Bersubsidi Disepakati Hingga 40 Persen
10-02-2017 / KOMISI XI
Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi akhirnya disepakati mencapai 40 persen yang menyasar para pelaku usaha di level terkecil. Sebelumnya, pemerintah...
NGO Diharapkan Mampu Entaskan Kemiskinan
07-02-2017 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan keberadaan Non-Government Organization (NGO) mampu membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Demikian...

  • SHARES