Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggungjawab Soal Kenaikan Biaya STNK

06-01-2017 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Ecky juga meminta untuk berhenti saling lempar tanggung jawab atas soal tersebut.

 

“Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini” ujar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

 

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

 

Menurut Ecky, Pemerintah tidak punya alasan kuat untuk menaikkan tarif yang fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

 

“Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi,” tegas anggota Komisi XI DPR RI ini.

 

Jika tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara, sambung Ecky, mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.“Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

 

Oleh karena itu, Ecky menilai  wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik.

 

“Di saat seperti ini ironisnya pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media. Antara Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal beliau sudah menandatangani PP-nya, serta Menteri Keuangan dan Kapolri yang satu sama lain mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,” tandas Ecky. (*,mp), foto : azka/hr.

 
BERITA TERKAIT
Presiden Potong Hak Pengawasan DPR
19-01-2017 / KOMISI XI
Presiden Joko Widodo dinilai telah memotong hak konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kekayaan negara yang ada di BUMN. Pasalnya,...
Penilaian Peringkat Harus Dilihat Dari Kondisi Riil Perekonomian Indonesia
18-01-2017 / KOMISI XI
JP Morgan menaikkan peringkat perekonomian Indonesia dari peringkat bawah ke netral. Saat ini pertumbuhan devisa Indonesia mencapai 116 miliar dollar...
Komisi XI Bahas Evaluasi APBN-P 2016 dan Outlook 2017
18-01-2017 / KOMISI XI
Evaluasi APBN-P 2016 dan outlook perekonomian nasional tahun 2017 mulai dibahas Komisi XI dengan Menteri Keuangan. Ada banyak catatan penting menyangkut evaluasi...
Komisi XI Serahkan DIM RUU PNBP kepada Menkeu
18-01-2017 / KOMISI XI
Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU No.20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akhirnya diserahkan Komisi XI kepada Kementerian Keuangan sebagai...

  • SHARES