Legislator Tagih Pemerintah Janji 10 Juta Lapangan Pekerjaan

10-01-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui forum rapat paripurna yang digelar hari Selasa, 10 Januari 2017 menyampaikan beberapa hal yang amat genting bagi stabilitas Indonesia pada tahun 2017 yaitu beban hidup rakyat yang semakin berat. 
 
 
Dede mangungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tapi realitanya tidak sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 juta orang. 
 
 
"Melalui forum terhormat ini DPR harus mengingatkan pemerintah bahwa janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan merupakan prioritas yang sangat penting. Karena pengangguran menyebabkan kemiskiban, instabilitas kemanan, rentannya gesekan horizontal di masyarakat," katanya saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 
 
 
 Lebih lanjut Legislator partai Demokrat ini mengatakan jutaan orang yang menganggur jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menyebarkan berbagai hoax di media sosial. 
 
 
"Orang yang menganggur adalah orang yang lapar, mereka mudah termakan oleh berbagai hoax. Maka percuma jika pemerintah gencar memerangi hoax tapi tidak gencar menyelesaikan pengangguran," ungkapnya
 
 
Dede juga menyampaikan  terkait merebaknya berbagai temuan Tenaga Kerja Asinga (TKA) yang berpaspor sebagai turis dan membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan kuatir semakin sulit mendapat pekerjaan. 
 
 
"Kami menyambut baik langkah pemerintah membentuk Satgas sebagaimana rekomendasi Panja yang dibentuk Komisi IX DPR , namun perlu juga pahami bersama bahwa persoalan mendasar dari keresahan rakyat saat ini adalah masih sulitnya mendapatkan pekerjaan," ia mengingatkan.
 
 
Menurut data BPS 2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang begitu pula  yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang. Artinya, lanjut Dede,  sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini kondisi bahaya karena semestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor tersebut
 
 
Mantan Wakil Ketua Geburnur Jawa Barat juga ini juga menyoroti fenomena yang dinilainya mengkhawatirkan yaitu makin banyaknya sarjana yang menganggur. BPS menyebutkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Akibatnya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir transportasi online demi menyambung hidup. 
 
 
Persoalan utama adalah karena   pemerintah belum mampu menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagaimana yang pernah dijanjikan. 
 
 
" Yang dibutuhkan saat ini adalah lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain. Jika pemerintah tidak bisa segera menepati janji 10 juga lapangan sangat  dikuatirkan akan memicu gejolak masyarakat karena mereka tidak menjadi tuan di negaranya sendiri,"ungkapnya
 
 
Pimpinan Komisi IX ini meminta agar persoalan TKA ilegal tidak dianggap sepele karena jika tidak ditangani secara serius maka lapangan pekerjaan akan direbut oleh pekerja asing sehingga rakyat kita yang menganggur dan semakin tersisih," pungkasnya. (rnm,mp), foto : kresno/hr.
BERITA TERKAIT
RUU Kepalangmerahan Masih Dalam Tahap Terima Masukan
28-04-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mejelaskan, RUU Kepalangmerahan yang dibahas Komisi IX masih terus melakukan melakukan rapat dengar...
RUU Kepalangmerahan Harus Ayomi Ormas Kemanusiaan Lain
28-04-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan harus segera rampung karena esensinya untuk melindungi masyarakat baik dalam...
Komisi IX Dukung Proses e-Register Badan POM
26-04-2017 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI mendukung Badan POM untuk melakukan simplifikasi dan percepatan proses regristasi obat dan makanan, salah satunya melalui...
BPOM Diminta Tingkatkan Pengawasan Peredaran Obat Secara Online
26-04-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz minta Badan Pangawas Obat dan Makanan (Badan POM)  meningkatkan kapasitas dalam melakukan...

  • SHARES