Komisi I Desak Australia Usut Tuntas Pengibaran Bendera OPM

10-01-2017 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz berharap kasus pengibaran bendera OPM di kantor kedutaan besar Indonesia diusut tuntas. Hal tersebut diungkapkannya kepada wartawan sesaat sebelum memasuki ruang sidang Paripuna, Senayan Jakarta (10/1). 
 
 
“Saya berharap pemerintah Australia mengusut tuntas siapa sebenarnya yang ada di balik kasus pengibatan bendera OPM tersebut. Dengan tegas disini saya meminta pemerintah Australia menghormati kedaulatan Indonesia, dan mencoba menghentikan setiap aksi-aksi yang memang dapat mencederai kedaulatan Indonesia,”ungkap Meutya. 
 
 
Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, sejauh ini ia melihat pemerintah sudah cukup tegas atas kasus ini. Hanya saja menurutnya, perlu diintensifkan lagi komunikasi dengan kedutaan besar Australia. Agar Australia juga betul-betul menganggap bahwa ini masalah serius untuk kedua Negara. Dan bukan menganggap insiden ini sebagai peristiwa yang kecil. Terlebih lagi dalam waktu berdekatan terjadi peristiwa sebelumnya antara TNI dengan Militer Australia. 
 
 
“Jadi saya berharap peristiwa-peristiwa ini ditanggapi dengan hati-hati dan keseriusan. Diusut tuntas dan diambil tindakan tegas terhadap pelaku,”tegasnya. 
 
 
Meski demikian, ia berharap tidak ada ketegangan yang berlebihan dari hubungan kedua Negara ini. Karena bagaimanapun juga Indonesia dan Australia adalah Negara tetangga. Sehingga Meutya masih berkeyakinan bahwa Australia akan beritikad baik. Hal itu juga terlihat dari permintaan maaf pemerintah Australia terkait pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut.
 
 
Ia juga berharap, pemerintah Australia ke depan dapat melakukan proteksi terhadap kantor Kedubes Indonesia. Sebagaimana juga pengamanan super ketat yang dilakukan Indonesia terhadap kedutaan-kedutaan besar Negara lain yang ada di Indonesia jika terjadi demontrasi di dalam negeri. (Ayu), foto : arief/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I Pilih Tujuh Nama Calon Anggota KIP
15-09-2017 / KOMISI I
Sebanyak tujuh nama terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Publik (KIP)  setelah mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR...
Penyelesaian Kekerasan Rohingya Harus Kedepankan Aspek Kemanusiaan
12-09-2017 / KOMISI I
  Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menegaskan, dalam penyelesaian kekerasan kepada etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar,...
Legislator Apresiasi Diplomasi Menlu Atasi Rohingya
06-09-2017 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengapresiasi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno LP Marsudi dalam merespons...
Bakamla Harus Menjadi Andalan Keamanan Laut Indonesia
06-09-2017 / KOMISI I
Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki tugas utama untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi...