Kualitas Beras Bulog Rendah

11-01-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani mengungkapkan, kualitas beras yang ada di gudang-gudang Bulog berkualitas rendah. Setiap kali sidak ke Bulog, Endang kerap menemukan beras yang sudah menghitam, bahkan berkutu.

 

Anggota F-PG DPR itu menyampaikan hal tersebut kepada Parlementaria, Rabu (11/1). Kualitas beras Bulog rendah, karena Bulog sendiri tak mampu membeli beras dengan kualitas tinggi. Akhirnya, ada beras yang mengendap sampai tiga bulan di Gudang, sehingga berubah warna kehitaman dan berkutu,” ucap Endang.

 

Politisi dari dapil Jateng V itu, kerap kali sidak sendiri ke Bulog. Terakhir, ia sidak ke Bulog di Boyolali. Endang mengaku miris melihat kualitas beras yang begitu rendah. Dia banyak mengambil sampel beras dari Bulog. Ada yang butirannya sudah pecah, ada pula yang sudah berubah warna.

 

Bulog membeli gabah petani, sambung Endang, biasanya hanya Rp3.000-Rp4.000 per kg. Sementara tengkulak membelinya dari petani bisa Rp4.100-Rp4.300 secara tunai. Para tengkulak memberi harga jauh lebih tinggi daripada harga yang dipatok Bulog. Akhirnya, Bulog hanya kebagian gabah dan beras kualitas rendah.

 

Namun, kini keberadaan BUMDes cukup membantu petani dan masyarakat miskin di pedesaan. Masyarakat sudah tak berharap lagi beras murah dari Bulog. Mereka kini berharap dari BUMDes yang memberi layanan kebutuhan masyarakat dengan baik, termasuk beras dengan kualitas baik. (mh) foto: runi/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Prihatin Soal Rencana Penutupan Pabrik Gula
18-01-2017 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani mengaku prihatin atas rencana pemerintah yang menginginkan agar pabrik gula di beberapa...
Dirut PT Telkom Ditantang Ambil Alih Kepemilikan Saham Asing
17-01-2017 / KOMISI VI
Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN RI dan...
PP 72 Tahun 2016 Bertentangan Dengan UU BUMN
16-01-2017 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan...
Kenaikan Tarif Administrasi STNK Timbulkan Efek Luas
13-01-2017 / KOMISI VI
Sejak muncul kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan tarif administrasi pengurusan STNK dan BPKB, geliat ekonomi rakyat kian tergerus....

  • SHARES