Belum Ada Kebijakan Komprehensif Tanggulangi Melonjaknya Harga Pangan

11-01-2017 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menilai belum ada kebijakan komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi melonjaknya harga pangan yang terus berulang.

 

Kebijakan pemerintah saat ini masih bersifat reaktif dan belum secara sungguh-sungguh mendesain kebijakan yang menyentuh secara tepat akar persoalan. Lonjakan harga pangan setiap tahun yang terus berulang, harusnya didekati dengan manajemen peningkatan produksi dan manajemen pasokan (stock management) yang baik.

 

“Seringkali kita melihat untuk komoditas yang musiman selalu harga jatuh saat panen berlimpah dan harga membumbung saat panen terbatas. Ini harusnya bisa diselesaikan jika ada kebijakan manajemen pasokan yang baik. Kita belum melihat ini, padahal negara-negara lain sudah jalan,” papar Ecky di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/1).

 

Dia menyebutkan, harga cabai yang melambung beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar di tanah air telah dikeluhkan masyarakat luas. Fluktuasi harga ini, menurut Ecky, sebenarnya sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Persoalan fluktuasi harga pun tidak hanya membelit komoditas cabai merah, fluktuasi harga yang cukup tinggi pernah terjadi pada komoditas lain, seperti bawang, beras hingga daging sapi. Kondisi ini sekali lagi membuktikan pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi problem harga pangan, utamanya hortikultura.

 

“Kondisi ini harus menjadi warning serius bagi pemerintah, karena potensial terjadi pada komoditas kebutuhan pokok rakyat yang lainnya. Padahal seharusnya dengan manajemen data komoditas yang valid serta manajemen pasokan yang baik hal seperti ini mudah diatasi. Prinsipnya harus ada peningkatan produksi, ketersediaan data yang akurat dan manajemen stock. Kalau ada yang tidak berjalan tentu akan berulang kembali, termasuk untuk komoditas yang lain,” jelas politisi PKS ini.

 

Ecky menilai perlu ada langkah komprehensif dan tepat untuk mengatasi masalah pasokan dan permintaan komoditas tersebut. Menurutnya pemerintah perlu membenahi tata niaga dan manajemen pasokan komoditas hortikultura. Kartel-kartel pangan harus dipangkas dan pemerintah harus mengelola stok komoditas secara tepat.

 

Jika pengelolaan pasokan berjalan baik, masalah ketidak- seimbangan supply dan demand, terutama ketika kita menghadapi persoalan cuaca seperti saat ini, tambah Ecky, seharusnya tidak terjadi.

 

“Saya kira, pemerintah juga perlu serius menjalankan rencana untuk membangun gudang besar berpendingin (cold storage) seperti yang dimiliki Dubai untuk mengelola pangan-pangan strategis. Ketika pasokan tinggi, pasokan yang ada bisa disimpan di gudang berpendingin itu untuk selanjutnya digunakan pada saat produksi berkurang. Harusnya ini mudah jika kita serius,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

 

Selanjutnya, yang mendasar menurut Ecky adalah pengembangan teknologi produksi hortikultura yang harus ditingkatkan selain mengembangkan produk olahan turunan untuk komoditas tersebut agar lebih tahan lama. Pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan musim telah berkembang dan seharusnya dapat dikembangkan secara masif oleh pemerintah.

 

“Kita melihat perkembangan teknologi produksi hortikultura masih tertinggal dari berbagai negara. Padahal dengan jumlah penduduk yang besar kebutuhan pangan menjadi sangat strategis. Kalau tidak ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, akan menyebabkan kerentanan pangan dan fluktuasi harga yang terus berulang dan merugikan rakyat. Terlebih enam bulan ke depan kita memasuki Ramadhan dan Hari Raya. Kita mendesak pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan komprehensif tersebut,” pungkas Ecky. (*,mp), foto : arief/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik
19-09-2017 / KOMISI XI
Jelang memasuki tahun politik 2018, APBN sangat rentan disusupi anggaran untuk agenda politik. Program-program disetir untuk penguatan basis-basis politik tertentu,...
BI Harus Tinjau Ulang Kebijakan Pungutan E-Money
18-09-2017 / KOMISI XI
Pungutan atas isi ulang uang elektronik (e-money) sebesar Rp1.500-Rp2.000 yang diterapkan Bank Indonesia (BI) harus ditinjau ulang. Etos masyarakat yang...
Biaya E-Money Bisa Jadi Blunder
18-09-2017 / KOMISI XI
Penerapan biaya isi ulang (top up) e-money oleh Bank Indonesia (BI) akan menjadi blunder, karena merugikan masyarakat pengguna. Penerapan ini terkait dengan...
Rupiah Bisa Terus Menguat, Asal Pemerintah Kerja Keras
15-09-2017 / KOMISI XI
Nilai tukar rupiah yang dipotok Rp13.400 dalam RAPBN 2018, masih bisa terus menguat asal pemeriintah mau bekerja lebih keras lagi....