Tindak Tegas Upaya Makar Kelompok OPM

11-01-2017 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia harus lebih tegas terhadap kelompok apapun yang sudah tegas dan jelas menyatakan makar kepada NKRI, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

 

Hal itu disampaikan Sukamta dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017, Selasa (10/1). “Kami ingin dari Komisi I menghimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih tegas lagi kepada OPM dan kelompok yang sudah tegas makar kepada NKRI. Perlu untuk ditindak karena sudah masuk ke ranah pidana bukan hanya statement,” jelas Sukamta.

 

Politisi PKS ini menilai ada tiga persoalan utama yang menyebabkan OPM termasuk dalam kelompok yang jelas berbuat makar di NKRI. Pertama, terkait dengan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne, Australia. Kedua, adanya pembakaran bendera Merah Putih oleh OPM yang bahkan di jejaring media sosial video (youtube) dan masih dibiarkan oleh pemerintah. Ketiga, adalah adanya perencanaan makar oleh OPM.

 

“Jangan sampai yang nyata-nyata makar dibiarkan, sementara ada orang yang baru dianggap punya rencana makar sudah ditindak. Jadi saya kira perlu tegas terhadap siapapun yang menentang NKRI,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

 

Sebagaimana diwartakan, pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne tersebut dilakukan pada Jumat 6 Januari 2017 silam. Terjadi penerobosan (trespassing) oleh seseorang ke kantor perwakilan politik Indonesia di negeri Kangguru tersebut untuk mengibarkan Bendera Bintang Kejora OPM.

 

Selain itu, adanya anggota OPM menayangkan video pembakaran bendera Merah Putih yang diunggah di youtube pada 26 Mei 2016 silam.Bahkan, Pimpinan Panglima Tinggi OPM Goliath Tabuni pada Minggu (8/1) silam telah menyatakan siap perang dengan militer Indonesia untuk Papua Merdeka.(*,mp), foto : jaka nugraha/hr.

 

BERITA TERKAIT
Indonesia Upayakan Diplomasi Damai Terkait laut China Selatan
20-07-2017 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly menegaskan bahwa Indonesia akan tetap mengambil posisi yang...
Ketua Komisi I DPR Apresiasi Peta Baru NKRI
19-07-2017 / KOMISI I
Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada...
Pimpinan Komisi I DPR Kecam Penutupan Masjid Al Aqsa oleh Israel
18-07-2017 / KOMISI I
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras segala upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa...
Pemerintah Belum Miliki Aturan Pemblokiran Media Sosial
17-07-2017 / KOMISI I
Pemerintah dinilai belum membuat aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik....

  • SHARES