Dede Yusuf: Jangan Bandingkan Jumlah TKA dengan TKI Luar Negeri

11-01-2017 / KOMISI IX

Terkait penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indoneisa. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan jangan bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebab, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

 

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” ujarnya di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/07/2017).

 

Lebih lanjut, Politisi partai Demokrat itu juga mengungkapkan jumlah pengangguran di negara China tidak bisa juga di bandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut  lebih banyak dibanding Indonesia.    

 

“Pengangguran di China itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,”ungkapnya.

 

Dede mengingatkan Pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya. Sebaiknya lanjut Dede yang terpenting bagaimana Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.   

 

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataanya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya  Satua Tugas supaya Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” pungkasnya. (rnm), foto : rizka/hr.

BERITA TERKAIT
Pernikahan Dini Meningkat, Program GenRe Perlu Dievaluasi
18-01-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Assokawati mengatakan meningkatnya pernikahan dini merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Berdasarkan data, anak...
Komisi IX Minta BKKBN Berkoordinasi Turunkan Laju Penduduk
18-01-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengatakan program utama Badan Koordinasi Keluarga Berencan Nasional (BKKBN)  adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk....
Masyarakat Perlu Dilibatkan Awasi TKA
17-01-2017 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menyatakan masyarakat perlu dilibatkan  dalam mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia....
DPR Terima Data TKA Ilegal dari KSPI
16-01-2017 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menerima data Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Data tersebut merupakan...

  • SHARES