Dede Yusuf: Jangan Bandingkan Jumlah TKA dengan TKI Luar Negeri

11-01-2017 / KOMISI IX

Terkait penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indoneisa. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan jangan bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebab, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

 

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” ujarnya di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/07/2017).

 

Lebih lanjut, Politisi partai Demokrat itu juga mengungkapkan jumlah pengangguran di negara China tidak bisa juga di bandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut  lebih banyak dibanding Indonesia.    

 

“Pengangguran di China itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,”ungkapnya.

 

Dede mengingatkan Pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya. Sebaiknya lanjut Dede yang terpenting bagaimana Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.   

 

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataanya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya  Satua Tugas supaya Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” pungkasnya. (rnm), foto : rizka/hr.

BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Jembatani Masyarakat Pro dan Anti Ahok
15-05-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi meminta kepada pemerintah untuk menjembatani masyarakat pro dan anti Ahok pasca...
BPOM Diminta Tingkatkan Pengawasan Selama Ramadhan
15-05-2017 / KOMISI IX
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta  untuk meningkatkan pengawasan jelang dan selama bulan suci Ramadhan, hal tersebut dikarenakan tingkat...
Dewan Dukung Bidan PTT Diatas 35 Tahun Jadi PPPK
08-05-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendukung penuh program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, program ini merupakan...
RSUD Doris Sylvanus Harus Segera Masuk Digitalisasi
05-05-2017 / KOMISI IX
Dalam waktu dekat akan ada rumah sakit swasta yang masuk ke Kalimantan Tengah dan ini akan menjadi pesaing kuat bagi...

  • SHARES