Dede Yusuf: Jangan Bandingkan Jumlah TKA dengan TKI Luar Negeri

11-01-2017 / KOMISI IX

Terkait penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indoneisa. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan jangan bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebab, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

 

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” ujarnya di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/07/2017).

 

Lebih lanjut, Politisi partai Demokrat itu juga mengungkapkan jumlah pengangguran di negara China tidak bisa juga di bandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut  lebih banyak dibanding Indonesia.    

 

“Pengangguran di China itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,”ungkapnya.

 

Dede mengingatkan Pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya. Sebaiknya lanjut Dede yang terpenting bagaimana Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.   

 

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataanya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya  Satua Tugas supaya Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” pungkasnya. (rnm), foto : rizka/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vaksin MR Belum Halal, Pemerintah Dinilai Lalai
16-10-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai polemik tentang vaksin Meases Rubella (MR) merupakan salah satu kelalaian pemerintah. Menurutnya,...
Komisi IX DPR Selesaikan Revisi RUU Perlindungan Pekerja Migran
13-10-2017 / KOMISI IX
Setelah 10 tahun tertunda, Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) akhirnya rampung dibahas Komisi IX...
Kemenkes Diminta Perhatikan Kesehatan Santri
13-10-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kementerian Kesehatan serius memperhatikan kualitas kesehatan para santri. Sudah seharusnya santri mendapatkan...
IndustriALL Adukan Kebijakan Fourlogh
10-10-2017 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI menerima serikat buruh yang tergabung dalam Indonesia Council (IndustriALL) yang terdiri dari 11 federasi serikat buruh....