Pimpinan DPR Harapkan AKD Selesaikan Pembahasan RUU

11-01-2017 / PARIPURNA

Keputusan Rapat Paripurna pada 15 Desember 2016 lalu, DPR telah menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 50 Rancangan Undang-undang (RUU), dengan rincian 32 RUU berasal dari DPR, 15 RUU dari Pemerintah, dan 3 RUU dari DPD. Dari 50 RUU tersebut, 40 RUU merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas Tahun 2016, dan sebanyak 19 RUU sudah dalam Pembicaraan Tingkat I.

 

“DPR mengharapkan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang ditugaskan untuk membahas RUU dapat segera menyelesaikan RUU tersebut, terutama untuk RUU-RUU yang pembahasannya sudah melebihi tiga kali masa sidang,” kata Ketua DPR Setya Novanto, saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2016-2017, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01/2017).

 

Novanto mengakui, beberapa RUU dalam prioritas 2017 mendapat sorotan dari masyarakat dan perlu segera diselesaikan pembahasannya, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang KUHP, dan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

Selain itu, tambah Novanto, DPR juga mengusulkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

“Oleh karena itu, Pimpinan berharap agar kita semua, termasuk Pemerintah, memiliki komitmen untuk menyelesaikan RUU Prioritas Tahun 2017,” imbuh politisi F-PG itu.

 

Novanto menambahkan, terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak tahap kedua yang berakhir pada 31 Desember 2016, tercatat dana repratiasi menyentuh Rp 89,6 triliun, dari komitmen sebesar Rp 141 triliun serta dana penerimaan pajak sebesar Rp 107 triliun.

 

“Untuk itu, DPR mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan mengharapkan agar tahap ketiga yang berakhir pada 31 Maret 2017, dapat memenuhi target yang telah dicanangkan Pemerintah,” harap Novanto.

 

Pada masa sidang ini, lanjut dia, Komisi-komisi DPR juga akan mengadakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat untuk membahas mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPR RI Tahun 2016.

 

“Pimpinan DPR meminta kepada komisi-komisi agar bersungguh-sungguh menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan tersebut sesuai dengan komitmen yang telah dibangun bersama dengan BPK yang tertuang dalam Peraturan Bersama DPR dan BPK,” imbuh Novanto.

 

Politisi asal dapil NTT itu menambahkan, DPR akan melakukan serangkain proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilihan pejabat publik, antara lain Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, dan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

 

Selain itu, Calon Dewan Pengawas LPP TVRI, dan Caon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (sf), foto : jaka nugraha/hr.

BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES