Pimpinan DPR Harapkan AKD Selesaikan Pembahasan RUU

11-01-2017 / PARIPURNA

Keputusan Rapat Paripurna pada 15 Desember 2016 lalu, DPR telah menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 50 Rancangan Undang-undang (RUU), dengan rincian 32 RUU berasal dari DPR, 15 RUU dari Pemerintah, dan 3 RUU dari DPD. Dari 50 RUU tersebut, 40 RUU merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas Tahun 2016, dan sebanyak 19 RUU sudah dalam Pembicaraan Tingkat I.

 

“DPR mengharapkan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang ditugaskan untuk membahas RUU dapat segera menyelesaikan RUU tersebut, terutama untuk RUU-RUU yang pembahasannya sudah melebihi tiga kali masa sidang,” kata Ketua DPR Setya Novanto, saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2016-2017, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01/2017).

 

Novanto mengakui, beberapa RUU dalam prioritas 2017 mendapat sorotan dari masyarakat dan perlu segera diselesaikan pembahasannya, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang KUHP, dan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

Selain itu, tambah Novanto, DPR juga mengusulkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

“Oleh karena itu, Pimpinan berharap agar kita semua, termasuk Pemerintah, memiliki komitmen untuk menyelesaikan RUU Prioritas Tahun 2017,” imbuh politisi F-PG itu.

 

Novanto menambahkan, terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak tahap kedua yang berakhir pada 31 Desember 2016, tercatat dana repratiasi menyentuh Rp 89,6 triliun, dari komitmen sebesar Rp 141 triliun serta dana penerimaan pajak sebesar Rp 107 triliun.

 

“Untuk itu, DPR mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan mengharapkan agar tahap ketiga yang berakhir pada 31 Maret 2017, dapat memenuhi target yang telah dicanangkan Pemerintah,” harap Novanto.

 

Pada masa sidang ini, lanjut dia, Komisi-komisi DPR juga akan mengadakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat untuk membahas mengenai evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016 dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPR RI Tahun 2016.

 

“Pimpinan DPR meminta kepada komisi-komisi agar bersungguh-sungguh menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan tersebut sesuai dengan komitmen yang telah dibangun bersama dengan BPK yang tertuang dalam Peraturan Bersama DPR dan BPK,” imbuh Novanto.

 

Politisi asal dapil NTT itu menambahkan, DPR akan melakukan serangkain proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilihan pejabat publik, antara lain Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, dan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

 

Selain itu, Calon Dewan Pengawas LPP TVRI, dan Caon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (sf), foto : jaka nugraha/hr.

BERITA TERKAIT
DPR Segera Uji Kelayakan Sejumlah Pejabat Publik
15-03-2017 / PARIPURNA
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada masa sidang yang dimulai Rabu (15/3) ini, DPR akan melakukan serangkaian proses uji kelayakan dan...
DPR Berkomitmen Percepat Pembahasan RUU Prioritas Tahun 2017
15-03-2017 / PARIPURNA
Pimpinan DPR menghimbau kepada Komisi-komisi, Badan dan Pansus serta anggota DPR agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi. Terutama yang sudah...
Kunjungan Raja Salman Jadi Momen Tingkatkan Nama Indonesia Di Mata Dunia
03-03-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengemukakan  bahwa kedatangan Raja Salman ke Indonesia harus menjadi sebuah momen untuk meningkatkan nama...
Kunjungan Raja Salman Diharapkan Bawa Investasi Besar Untuk Gerakkan Roda Perkenomian
03-03-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara berharap kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud  membawa bentuk keberkahan...

  • SHARES