Pengelolaan Pulau oleh Orang Asing Tidak Dibenarkan

12-01-2017 / KOMISI XI
Pengelolaan pulau-pulau di Indonesia oleh asing sangat tidak dibenarkan, walau untuk kepentingan investasi. Benefit dari penbgelolaa pulau-pulau tersebut juga tak jelas. Apalagi, konstitusi melarang praktik pengelolaan pulau oleh asing.
 
 
Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Guanwan dalam rilisnya, Kamis (12/1). Sebelumnya, pemerintah malah seperti membuka “karpet merah” bagi negara asing untuk kelola pulau-pulau di Indonesia. Bahkan, negara-negara asing itu diizinkan untuk memberi nama pada pulau-pulau tersebut. Ditegaskan Heri, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, jelas melarang, karena bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.
 
 
Praktik investasi di pulau-pulau yang belum bernama, kata Heri, mencapai triliunan rupiah. Pengalaman yang sudah terjadi, pengelolaan pulau oleh asing justru kian mengkerdilkan masyarakat lokal. Tentunya ini dapat menimbulkan potensi gesekan dan kerawanan sosial baru. “Sudah pasti kebijakan pemberian ‘karpet merah’ kepada asing untuk mengelola pulau-pulau kita akan sangat menganggu kepentingan nasional. Dan kalau sudah bicara kepentingan nasional rasanya tidak boleh ada alasan lagi, termasuk alasan investasi.”
 
 
Menurut politisi Partai Gerindra ini, ada 4.000 pulau tak bernama, yang akan ditawarkan kepada asing. Ini adalah bentuk kesesatan berpikir. Mestinya, yang bertanggung jawab mengelola adalah pemerintah nasional, bukan asing yang syarat dengan kepentingan. Tak pernah diketahui aktivitas asing di pulau yang dikelolanya. Apalagi, bila di pulau tersebut ada kekayaan alam yang sangat bernilai. Selama ini pengawasannya juga lemah. Tentu ini akan mengancam kedaulatan nasional.
 
 
“Bukankah pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp15.801,2 triliun. Dan salah satu program prioritasnya adalah pengembangan ekonomi di pulau-pulau terluar. Tentu, langkah semacam inilah yang mustinya dibuat. Bukan justru menyewakan pulau-pulau tersebut kepada asing,” tegas Heri.
 
 
Sampai saat ini, lanjut Heri, pemerintah tidak punya spesifikasi masing-masing pulau yang menyeluruh yang dilandaskan pada kajian berbagai aspek, seperti ideologi, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan, untuk kepentingan bangsa dan negara.
 
 
Pemerintah juga dinilai Heri belum transparan menginformasikan pulau-pulau yang telah disewakan. Publik belum mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat dari pengelolaan pulau oleh asing. (mh) foto: arief/hr.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Hendrawan Supratikno Dukung Pembangunan Gedung Baru DPR
16-08-2017 / KOMISI XI
      Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menilai kondisi ruangan anggota DPR RI memprihatinkan. Oleh karena itu pihaknya mendukung usulan...
Pemerintah Harus Perhatikan Penurunan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
16-08-2017 / KOMISI XI
  Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016,...
Size Ekonomi NTT Belum Besar
03-08-2017 / KOMISI XI
Walau pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif baik, tapi size ekonominya belum besar. Ini bisa terlihat dari potret ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi NTT Bagus, Tapi Angka Kemiskinan Tinggi
02-08-2017 / KOMISI XI
Ketua Tim Kunjungan Kerja Melchias Markus Mekeng menyatakan pertumbuhan ekonomi di Porvinsi Nusa Tenggara Timur sudah bagus hampir menyamai pertumbuhan...