Media Sosial Perlu Diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu

23-01-2017 / PANITIA KHUSUS

Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaran Pemilu melakukan media visit ke beberapa media guna mendapat masukkan terkait peran media dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Ketua Pansus Lukman Edy menjelaskan di dalam draf RUU terdapat 45 pasal yang mengatur tentang peran media.

 

“Kunjungan ini merupakan program Pansus untuk mencari dan menyerap aspirasi dari teman-teman media, karena ada 45 pasal dalam RUU Pemilu ini yang berisi tentang hubungan anatara media dan pemilu,” ungkap Lukman usai melakukan media visit ke MNC Group di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/01/2017).

 

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lukman, membahas beberapa hal yang menjadi catatan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah perlu diaturnya media sosial dalam RUU Penyelenggaran Pemilu, sebab pengaruh media sosial terhadap masyarakat lebih tinggi dibanding media lain.

 

“Media sosial ini perlu diatur, karena dikhawatirkan akan memberikan informasi yang tidak kredibilitas atau mengarah pada berita hoax, maka dari itu hal ini akan menjadi perhatian kami semua,” katanya.

 

Politisi F-PKB itu juga menyampaikan pihaknya keberatan apabila ada keterbatasan waktu dalam menyampaikan informasi tentang calon peserta pemilu, sebab mereka menilai akan mengurangi pengetahuan publik tentang calon peserta pemilu itu. Padahal hal tersebut berkaitan erat dengan peningkatan partisipan masyarakat dalam memilih nantinya.

 

“Kalau ada pembatasan yang sangat signifikan pada media, dalam mensosialisasikan, mengkampanyekan dan mengiklankan pemilu 2019 dikhawatirkan tidak berkeadilan dalam meningkatkan partisipasi publik. Karena banyaknya informasi hubungannya erat dalam meningkatnya partisiapan publik, makanya harusnya dibuka ruang lebih luas dalam menyampaikan informasi,” jelasnya.

 

Lukman menjelaskan semangat RUU Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang media sebenarnya mengarah pada informasi yang berkeadilan. “Oleh karena itu, semua aspirasi yang diterima dari media nasional ini untuk dicarikan solusinya agar peran media maksimal dalam meningkatkan partisipan public,” tutup politisi asal dapil Riau itu.

 

Ditempat yang sama, CEO PT Media Nusantara Citra Tbk David Fernando Audy mengatakan, pengaturan jangan hanya pada media televisi, radio dan koran, namun juga perlu dipertimbangkan untuk pengaturan pada media social (medsos).

 

“Karena percuma televisi diatur tapi tidak mengatur medsos. Karena saat ini banyak berita muncul di medsos, dan kita tahu banyak berita hoax yang dilancarkan oleh medsos yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Bahaya kalau masyarakat salah menilai karena mendapat berita yang tidak diatur,” ungkapnya.

 

Pihaknya juga keberatan dengan adanya pembatasan waktu terhadap media. Karena hal itu dinilai membuat masyarakat tidak bisa mengakses calon peserta pemilu secara maksimal dan akan merugikan masyarakat. “Dengan perkembangan informasi yang tinggi membuat hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar tidak tercapai, kalau ada pembatasan,” pungkasnya. (rnm) foto: Naefuroji/od.

BERITA TERKAIT
Sejumlah Tokoh Dukung Pansus KPK
20-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat. Pansus diminta tak perlu takut terhadap pihak-pihak yang menentang...
Agun : Ini Persoalan Menata Politik Pencegahan Korupsi
20-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, Pansus yang dipimpinnya sangat terbuka bagi semua kalangan, baik yang kontra maupun...
Miryam S Haryani Tak Hadiri Panggilan Pansus KPK
20-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Miryam S Haryani tak hadir memenuhi panggilan Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI. Miryam yang jadi sosok utama untuk dimintai keterangannya...
Pansus KPK Resmi Buka Posko Pengaduan
19-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah dan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK secara resmi membuka posko pengaduan Pansus Angket...

  • SHARES